SeputarDesa.com, Jombang – Dian Ayunita Prasstumi, S.H., M.Kn., yang akrab disapa Mbak Ayun, anggota DPRD Kabupaten Jombang dari Partai Demokrat, menegaskan bahwa peringatan Hari Ibu 22 Desember tidak boleh direduksi menjadi agenda seremonial yang kehilangan makna substansial. Hari Ibu bukan sekadar rutinitas tahunan yang diisi dengan bunga, ucapan selamat, dan simbol-simbol sentimental, melainkan momentum refleksi historis atas perjuangan panjang perempuan Indonesia dalam menuntut keadilan dan kesetaraan.
“Hari Ibu lahir dari kesadaran dan keberanian perempuan Indonesia untuk melawan ketidakadilan, keterbelakangan, serta pembatasan peran perempuan dalam kehidupan sosial dan politik. Jika hari ini ia hanya dimaknai sebagai perayaan simbolik, maka esensi perjuangan itu sedang kita abaikan,” tegas Mbak Ayun.
Ia menilai bahwa hingga kini perempuan terutama ibu masih sering ditempatkan dalam posisi yang tidak adil. Ibu dipuja sebagai simbol pengorbanan, tetapi pada saat yang sama dibebani ekspektasi sosial yang berat tanpa perlindungan dan penghargaan yang memadai. Pandangan ini, menurutnya, justru melanggengkan ketimpangan struktural.
“Ibu bukan hanya figur kelembutan, tetapi pilar utama keluarga dan pembentuk karakter generasi. Namun peran besar ini sering kali dianggap sebagai kewajiban semata, bukan kontribusi yang layak dihargai,” ujarnya.
Mbak Ayun menyoroti realitas beban ganda yang dialami banyak ibu, termasuk di Kabupaten Jombang. Selain mengurus rumah tangga, tidak sedikit perempuan yang juga bekerja untuk menopang ekonomi keluarga. Sayangnya, kerja domestik dan peran sosial ibu kerap tidak diakui sebagai bagian penting dari pembangunan.
“Kerja-kerja ibu di ruang domestik tidak pernah dihitung dalam sistem ekonomi, padahal tanpa peran itu, keluarga dan masyarakat tidak akan berjalan. Ketika semua ini dianggap kodrat, di situlah ketidakadilan dilembagakan,” katanya.
Lebih lanjut, Mbak Ayun mengingatkan bahwa peringatan Hari Ibu tidak boleh menutup mata terhadap persoalan nyata yang masih dihadapi perempuan: keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan yang belum merata, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi.
“Kita tidak bisa berbicara tentang penghormatan kepada ibu jika masih banyak perempuan hidup dalam kekerasan, ketakutan, dan ketidakpastian hukum. Merayakan Hari Ibu tanpa keberanian menghadapi kenyataan ini adalah bentuk kemunafikan sosial,” ujarnya dengan tegas.
Sebagai legislator perempuan, Mbak Ayun menekankan pentingnya peran negara dan pemerintah daerah dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Regulasi yang adil, program pemberdayaan yang berkelanjutan, serta anggaran yang responsif gender harus menjadi komitmen nyata, bukan sekadar jargon.
“Hari Ibu seharusnya menjadi pengingat keras bagi negara bahwa perlindungan dan pemberdayaan perempuan adalah tanggung jawab konstitusional, bukan pilihan,” katanya.
Ia juga menegaskan perlunya perubahan budaya di tingkat keluarga dan masyarakat. Pembagian peran rumah tangga yang adil serta penghormatan terhadap pilihan hidup perempuan harus menjadi kesadaran kolektif.
“Menghormati ibu berarti berani mengubah cara berpikir dan bertindak. Perempuan harus memiliki hak penuh atas pendidikan, pekerjaan, tubuh, dan masa depannya. Tanpa itu, Hari Ibu hanya akan menjadi simbol tanpa nilai,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Mbak Ayun menegaskan bahwa Hari Ibu 22 Desember adalah momentum refleksi dan evaluasi bersama.
“Penghormatan kepada ibu tidak cukup dirayakan satu hari dalam setahun. Ia harus hadir dalam kebijakan publik, dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam keberpihakan nyata pada keadilan. Jika tidak, Hari Ibu akan terus kehilangan makna perjuangannya,” pungkasnya.
