Bupati Subandi Harapkan Forum CSR Berperan Aktif Atasi Pengangguran di Sidoarjo

SeputarDesa.com, Sidoarjo –  Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi pembangunan daerah dengan memperkuat pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) melalui pembentukan Forum CSR. Forum ini dirancang sebagai mekanisme satu pintu (one-stop door) yang mengatur penyaluran dan pelaporan berbagai bentuk bantuan dari dunia usaha. Kebijakan ini dibahas secara mendalam dalam kegiatan audiensi yang dihadiri oleh jajaran pejabat pemerintah daerah, perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta para pimpinan perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo, bertempat di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Senin (26/10/2026).

Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.Kn., dalam arahannya menegaskan bahwa penguatan pengelolaan CSR saat ini telah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Kondisi tersebut terutama dilatarbelakangi oleh adanya pengurangan alokasi dana Transfer Kas Daerah (TKD) yang bersumber dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk lebih proaktif dalam membuka serta mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar seluruh program prioritas pembangunan tetap dapat berjalan secara optimal tanpa hambatan berarti.

“Tentunya, kontribusi dunia usaha akan mendukung pembangunan daerah. Mulai infrastruktur, penanganan persoalan sosial dan lingkungan, hingga pendidikan,” ungkap Bupati Subandi saat memberikan keterangan dalam audiensi tersebut.

Lebih lanjut, Bupati Subandi menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh perusahaan yang selama ini telah menunjukkan komitmen serta kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data yang ada, jumlah perusahaan yang berdiri dan beroperasi di wilayah Sidoarjo saat ini mencapai kurang lebih 6.000 perusahaan. Potensi besar yang tersimpan dari sektor korporasi ini dinilai mampu menjadi salah satu kekuatan pendorong yang efektif untuk mempercepat akselerasi pembangunan serta menjawab berbagai tantangan kebutuhan masyarakat secara langsung.

Dalam pelaksanaannya, Bupati Subandi menekankan pentingnya penyelarasan antara program CSR perusahaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta program prioritas pemerintah kabupaten. Koordinasi yang erat, khususnya dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA), harus terus ditingkatkan agar setiap dukungan dari dunia usaha dapat diarahkan secara tepat sasaran pada sektor-sektor krusial. Guna menciptakan tata kelola yang seimbang, pemerintah daerah merumuskan skema pembagian peran yang ideal, yakni melalui komposisi dukungan sebesar 70 persen yang ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD dan 30 persen bersumber dari dana CSR perusahaan. Skema kolaboratif ini nantinya akan dibahas lebih lanjut agar sesuai dengan kapasitas serta kemampuan masing-masing pihak yang terlibat.

“Jangan sampai programnya berjalan sendiri-sendiri. Kita rumuskan bersama agar kontribusi CSR tepat sasaran, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegas Bupati Subandi.

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur fisik dan pelayanan publik, Bupati Subandi juga memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan ketenagakerjaan yang menjadi salah satu tantangan di daerah. Tingkat pengangguran yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama perlu ditangani secara serius melalui komunikasi intensif serta kerja sama yang konstruktif antara pemerintah dan dunia usaha. Pihak manajemen perusahaan diimbau agar lebih memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal yang berasal dari warga Sidoarjo sendiri, tentunya dengan tetap memperhatikan kualifikasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Komunikasi dengan perusahaan harus terus dibangun. Kita ingin masyarakat Sidoarjo juga mendapatkan kesempatan bekerja di daerahnya sendiri,” tambahnya.

Menutup arahannya, Bupati Subandi berpesan agar keberadaan Forum CSR ini benar-benar dioptimalkan sebagai wadah fungsional yang aktif, bukan sekadar papan nama organisasi tanpa pergerakan nyata. Seluruh program kegiatan yang dirancang wajib dikoordinasikan melalui satu pintu agar arah kebijakan, transparansi, serta dampak kemanfaatannya dapat terukur dengan jelas bagi masyarakat luas.

Sementara itu, Ketua Forum CSR, Herti, menyambut baik komitmen dan arahan dari kepala daerah. Ia menjelaskan bahwa forum tersebut dibentuk dengan tujuan utama untuk memperkuat porsi kontribusi sektor industri terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo. Melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel sesuai regulasi yang berlaku, sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah diharapkan mampu mendongkrak kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.