SeputarDesa.com, Cirebon – Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan seluruh persiapan operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) terus dimatangkan menjelang peluncuran resmi yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026. Sekolah yang menjadi bagian dari program pemerintah pusat tersebut akan mulai menerima kedatangan dan registrasi siswa sehari sebelumnya, yakni pada 30 Juli 2026.
Saat ini, berbagai fasilitas pendidikan, asrama, hingga sarana penunjang lainnya terus dipersiapkan agar seluruh proses belajar mengajar dapat berjalan aman dan nyaman sejak hari pertama pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman atau yang akrab disapa Jigus, mengatakan rapat koordinasi yang digelar bersama pemerintah pusat menjadi langkah akhir untuk memastikan seluruh kesiapan operasional sekolah.
“Alhamdulillah, pada hari ini saya mewakili Pak Bupati melaksanakan rapat koordinasi terkait Sekolah Rakyat, yang insyaallah tadi sudah disampaikan oleh ibu direktur, nanti akan dilaksanakan launching pada tanggal 31 Juli di tahun ini,” ujar Jigus.
Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian kepada Kabupaten Cirebon melalui pembangunan sekolah tersebut.
Sekolah Rakyat Terintegrasi akan menampung sebanyak 540 siswa yang terbagi dalam 18 rombongan belajar. Para peserta didik berasal dari migrasi Sekolah Rakyat di Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.
Kuota tersebut dibagi merata pada tiga jenjang pendidikan, yakni Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Masing-masing jenjang akan menerima sebanyak 180 siswa.
Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Suratna, menjelaskan bahwa faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penyesuaian jadwal operasional sekolah.
“Karena kalau kita paksakan juga akan kurang aman untuk anak-anak,” katanya.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini progres pembangunan fisik Sekolah Rakyat Terintegrasi telah mencapai sekitar 80 persen dan masih terus dikebut agar selesai sesuai target sebelum kegiatan MPLS dimulai.
Selain ruang belajar, pemerintah juga menyiapkan empat unit asrama dengan total kapasitas 544 tempat tidur. Untuk menunjang kebutuhan para siswa, ruang makan disediakan dengan kapasitas 576 set meja dan kursi.
Tak hanya itu, berbagai infrastruktur pendukung juga dipastikan siap digunakan, mulai dari jaringan air bersih, listrik, internet, hingga sistem pengelolaan sampah yang akan menunjang aktivitas sekolah berkonsep berasrama tersebut.
Pemerintah juga melibatkan berbagai perangkat daerah untuk mendukung operasional sekolah, termasuk Dinas Kesehatan yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan seluruh siswa sebelum mengikuti kegiatan belajar.
Di sisi lain, kesiapan tenaga pendidik juga telah dipastikan.
“Gurunya sudah siap semua, sudah ada,” ujar Suratna.
Proses penerimaan siswa akan diawali dengan penyerahan resmi dari orang tua kepada pihak sekolah pada 30 Juli 2026. Meski demikian, pemerintah masih melakukan optimalisasi agar jumlah peserta didik sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
“Sedang dicari optimalisasi untuk mencapai kuota itu,” tegas Suratna.
Pemerintah Kabupaten Cirebon optimistis Sekolah Rakyat Terintegrasi akan menjadi tonggak penting dalam pemerataan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan konsep pendidikan berasrama yang didukung fasilitas lengkap, sekolah ini diharapkan mampu memberikan kesempatan belajar yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta mencetak generasi unggul di masa depan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
