SeputarDesa.com, Jombang – Pelaksanaan bantuan Irigasi Perpompaan (Irpom) dari Kementerian Pertanian (Kementan) di wilayah Desa Kesamben, Kabupaten Jombang, menjadi sorotan. Selain papan informasi kegiatan belum terlihat terpasang, pengerjaan bantuan tersebut dalam beberapa hari terakhir juga terpantau berhenti.
Informasi yang dihimpun SeputarDesa.com, bantuan Irpom tersebut bernilai Rp155.700.000 per titik dan bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026. Program tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian melalui sarana irigasi perpompaan.
Hasil pantauan tim investigasi di lokasi menemukan belum adanya papan informasi kegiatan yang memuat keterangan mengenai sumber anggaran, nilai bantuan, pelaksana maupun informasi teknis kegiatan lainnya. Padahal, papan informasi menjadi bagian penting dari keterbukaan publik terhadap program yang menggunakan anggaran negara.
Sekretaris Gapoktan: Bantuan untuk Poktan Ngembul
Saat dimintai klarifikasi mengenai pelaksanaan bantuan tersebut, Wiji selaku Sekretaris Gapoktan Desa Kesamben, mengarahkan informasi kepada Ketua UPKK.
“Yang Lebih tahu nggih ketua UPKK-nya, Mas Ilham,” jawab Wiji.
Menindaklanjuti keterangan tersebut, SeputarDesa.com kemudian berupaya menghubungi Ilham selaku Ketua UPKK melalui WhatsApp untuk meminta penjelasan mengenai penerima bantuan, progres pekerjaan, keberadaan papan informasi serta alasan pengerjaan terpantau berhenti.
Namun hingga berita ini disusun, Ilham belum memberikan respons.
Pada Rabu (12/8/2026), Wiji kembali memberikan klarifikasi mengenai status penerima bantuan. Ia menyebut bahwa bantuan tersebut bukan untuk Gapoktan Kesamben, melainkan untuk Poktan Ngembul.
“Bantuan untuk Poktan Ngembul, sanes Gapoktan Kesamben,” ujar Wiji melalui WhatsApp.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai hubungan Poktan Ngembul dengan Gapoktan Kesamben, mengingat secara kelembagaan Poktan merupakan kelompok yang berada dalam struktur Gapoktan.
Jika bantuan tersebut memang diperuntukkan bagi Poktan Ngembul, publik tentu membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai status kelompok penerima, mekanisme pelaksanaan, serta sejauh mana pengurus Gapoktan mengetahui dan terlibat dalam kegiatan tersebut.
Korwil BPP Juga Belum Merespons
Upaya klarifikasi juga dilakukan kepada Korwil BPP Anasrul Hakim pada Senin (10/8/2026). Klarifikasi dimintakan terkait pelaksanaan bantuan Irpom, penerima bantuan serta kondisi pekerjaan di lapangan.
Namun hingga berita ini diterbitkan, Anasrul Hakim belum memberikan respons.
Belum adanya papan informasi, ditambah pengerjaan yang terpantau berhenti, membuat publik masih menunggu penjelasan mengenai progres kegiatan tersebut.
Apakah penghentian pekerjaan disebabkan kendala teknis, administrasi, pencairan anggaran, atau faktor lainnya, hingga kini belum dapat dipastikan karena pihak-pihak terkait belum memberikan penjelasan secara lengkap.
Karena itu, SeputarDesa.com masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Wiji selaku Sekretaris Gapoktan, pengurus Poktan Ngembul, Ketua UPKK Ilham, Korwil BPP Anasrul Hakim maupun pihak terkait lainnya.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan upaya mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran APBN 2026. SeputarDesa.com tidak menyimpulkan adanya pelanggaran, melainkan menyampaikan temuan lapangan dan meminta penjelasan dari pihak yang berwenang.
SeputarDesa.com akan terus memantau perkembangan bantuan Irpom tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai penerima, pelaksana, progres pekerjaan, dan penggunaan anggarannya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
