SeputarDesa.com, Kutai Kartanegara – Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menerima kunjungan dari perwakilan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) se-Kukar dalam sebuah forum diskusi yang dilaksanakan pada hari Rabu, 8 Oktober 2025, di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kukar.
Kegiatan tersebut menjadi ajang dialog terbuka antara pengurus KDMP dan KKMP dengan pihak dinas, guna menyampaikan berbagai permasalahan dan aspirasi terkait penguatan kemitraan antara koperasi dan pelaku usaha lokal.
Dalam forum tersebut, sejumlah perwakilan KDMP dan KKMP menyampaikan berbagai pandangan dan masukan. Salah satunya datang dari Bapak Sonarko, pengurus KDMP Desa Lokulo, dan Bapak Samsul dari KDMP Desa Badak Ulu, yang menyoroti pentingnya pemisahan antara koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Saat ini banyak BUMDes yang mengalami mati suri, bahkan ada dana penyertaan modal yang disalahgunakan oleh oknum pengurus. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujar Sonarko.
Para peserta forum juga berharap agar pemerintah daerah memberikan ruang bagi KDMP dan KKMP untuk berdikari dalam penyusunan rencana usaha, khususnya di sektor perikanan darat dan pertanian yang menjadi pilar ketahanan pangan desa. Mereka menekankan agar pemerintah pusat tidak terlalu mengintervensi kegiatan usaha di tingkat lokal, sehingga KDMP dan KKMP dapat tumbuh sebagai pelaku usaha mandiri, bukan sekadar distributor BUMN.
Dinas Koperasi dan UKM Kukar yang diwakili oleh Bapak Sani, Staf Bidang Pengembangan Usaha, menyambut baik aspirasi tersebut. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa dinas siap menjadi mitra strategis bagi KDMP dan KKMP dalam memperkuat ekosistem usaha di tingkat desa dan kelurahan.
“Sebagai instansi pembina, Dinas Koperasi dan UKM siap mendorong kolaborasi agar koperasi dapat tumbuh bersama pelaku usaha lokal secara berkelanjutan,” ujar Sani yang hadir mewakili Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar.
Forum diskusi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah, koperasi, dan pelaku usaha, demi terwujudnya kemitraan ekonomi berbasis desa yang mandiri, transparan, dan berdaya saing.
