SeputarDesa.com, Deli Serdang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang bersama DPRD akhirnya menyepakati arah kebijakan umum anggaran dan prioritas pembangunan daerah untuk Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam Rapat Paripurna DPRD Deli Serdang, Jumat (13/11/2026).
Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp4.185.647.540.707 atau sekitar Rp4,18 triliun.
Penandatanganan persetujuan dilakukan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, bersama Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Hamdani Syahputra dan Agustiawan Saragih.
Wakil Bupati Lom Lom Suwondo menjelaskan, kesepakatan KUA-PPAS merupakan hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD. Berbagai masukan, pandangan, serta evaluasi dari pihak legislatif turut menjadi bahan penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.
Menurutnya, kesepakatan tersebut menjadi landasan dalam menentukan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, serta kebutuhan prioritas masyarakat.
Untuk tahun 2027, Pemkab Deli Serdang mengusung tema pembangunan “Akselerasi Pembangunan Daerah yang Sehat, Inklusif dan Berkelanjutan”.
Tema tersebut diterjemahkan ke dalam 10 prioritas pembangunan, meliputi peningkatan pelayanan publik, kesehatan dan pendidikan, penguatan sektor pertanian, perikanan dan UMKM, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, perlindungan sosial, penguatan kapasitas fiskal, serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
Sejumlah target pembangunan pun telah disiapkan. Di sektor pelayanan publik, Pemkab menargetkan penambahan 100 loket Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), sehingga jumlah keseluruhan loket pelayanan di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan mencapai 329 loket.
Di bidang kesehatan, cakupan kepesertaan BPJS ditargetkan mencapai 98,8 persen melalui skema UHC Prioritas. Pemerintah juga merencanakan pembangunan tahap II RS Hamparan Perak dan satu puskesmas di Kecamatan Percut Sei Tuan.
Sementara sektor pendidikan mendapat perhatian melalui rencana pembangunan 222 ruang kelas baru, terdiri dari dua ruang kelas PAUD, 217 ruang kelas SD, dan tiga ruang kelas SMP. Pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tampung sekolah sekaligus mengurangi penerapan sistem pembelajaran dua sesi atau double shift.
Pada sektor ekonomi, produksi padi ditargetkan mencapai 446.615 ton dan produksi perikanan sebesar 101.277 ton. Pemkab juga menargetkan pembangunan 100 kolam baru, realisasi investasi Rp7,35 triliun, peningkatan UKM/IKM naik kelas sebesar 2,81 persen, serta pembangunan 238 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Di bidang infrastruktur, kondisi jalan baik ditargetkan mencapai 79 persen, sedangkan jalan mantap ditargetkan hingga 100 persen melalui penanganan sepanjang 560,05 kilometer.
Selain itu, cakupan layanan irigasi ditargetkan mencapai 91,63 persen, pembangunan alun-alun di lima kecamatan, penanganan delapan kawasan kumuh, serta rehabilitasi 672 unit rumah tidak layak huni (RTLH).
Pemkab juga berencana melanjutkan program beasiswa bagi masyarakat kelompok desil 1–5, termasuk Beasiswa Indonesia Emas bagi putra-putri terbaik Deli Serdang.
PAD Ditargetkan Rp1,64 Triliun, Belanja Daerah Rp4,79 Triliun
Dari sisi fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp1,643 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan realisasi PAD tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp1,274 triliun.
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp4.790.282.360.170. Adapun penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp657.634.819.463 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp53 miliar, sehingga pembiayaan netto diperkirakan mencapai Rp604.634.819.463.
Wakil Bupati berharap seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sebelum selanjutnya dituangkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Di sisi legislatif, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Deli Serdang, Misnan Al Jawi, mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya program yang direncanakan.
Menurutnya, ukuran keberhasilan sesungguhnya terletak pada sejauh mana target pembangunan dapat dicapai, persoalan masyarakat diselesaikan, dan manfaat program benar-benar dirasakan oleh warga.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan 10 prioritas pembangunan tetap terarah dan tidak sekadar berorientasi pada banyaknya kegiatan tanpa hasil yang jelas.
Kegagalan P-APBD 2026 Menjadi Catatan
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 ini menjadi momentum penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang. Namun, di balik kesepakatan tersebut, terdapat catatan yang tidak bisa diabaikan, yakni polemik pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya tidak mencapai kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif.
Berdasarkan sejumlah pemberitaan, pembahasan P-APBD 2026 mengalami kebuntuan hingga melewati batas waktu 30 September 2026. Salah satu persoalan yang mencuat adalah perbedaan pandangan terkait pergeseran anggaran sekitar Rp503 miliar.
Tidak tercapainya persetujuan bersama tersebut mengakibatkan Pemkab Deli Serdang harus kembali menggunakan APBD induk 2026 sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan dan program daerah.
Dampaknya juga menjadi perhatian publik, terutama karena sejumlah agenda pemerintahan dan kegiatan masyarakat membutuhkan kepastian dukungan anggaran.
Salah satu persoalan yang mencuat adalah keberangkatan ratusan atlet Deli Serdang untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XII Tahun 2026.
Pada Oktober 2026, KONI Deli Serdang menyampaikan adanya kendala anggaran kontribusi peserta yang diperkirakan mencapai sekitar Rp600 juta. Pihak KONI juga menyebutkan bahwa apabila P-APBD disahkan, persoalan pembiayaan tersebut seharusnya dapat diatasi.
Peristiwa tersebut menjadi gambaran bahwa dinamika pembahasan anggaran di tingkat pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan angka dan dokumen administratif. Di dalamnya terdapat kepentingan masyarakat, keberlanjutan program, serta kebutuhan berbagai sektor yang memerlukan kepastian pembiayaan.
Karena itu, pengalaman tidak tercapainya kesepakatan P-APBD 2026 semestinya menjadi bahan evaluasi bersama bagi Pemkab dan DPRD agar persoalan serupa tidak kembali terulang dalam pembahasan anggaran berikutnya.
Kesepakatan Harus Dibuktikan dengan Realisasi
Masyarakat tentu berharap kesepakatan KUA-PPAS 2027 tidak berhenti sebagai formalitas dalam rapat paripurna maupun sekadar dokumen perencanaan anggaran.
Dengan proyeksi pendapatan daerah mencapai Rp4,18 triliun dan belanja daerah sekitar Rp4,79 triliun, diperlukan pengelolaan fiskal yang terukur, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sepuluh prioritas pembangunan yang telah disepakati juga harus diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran. Mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pemerataan pelayanan publik sampai ke desa dan kelurahan.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan seluruh tahapan penganggaran berjalan sesuai ketentuan. Perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan fungsi pengawasan, tetapi penyelesaiannya harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
DPRD memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan dan program pembangunan. Kedua lembaga tersebut memiliki peran yang saling berkaitan dalam memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif.
Pengalaman kegagalan pengesahan P-APBD 2026 menjadi pengingat bahwa komunikasi dan kesepahaman antarlembaga sangat diperlukan agar agenda pembangunan tidak terganggu oleh kebuntuan pembahasan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan angka anggaran yang besar atau daftar panjang program pembangunan. Lebih dari itu, masyarakat menunggu bukti nyata: jalan yang semakin baik, sekolah yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, pelayanan publik yang mudah, serta peningkatan kesejahteraan hingga ke pelosok desa.(**)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
