Oleh: Dr. Yohanes Winarto, S.H., M.H.
Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah
Menjadikan hidup selalu bermanfaat bagi masyarakat bukanlah sekadar semboyan moral, melainkan pilihan eksistensial. Ketika seseorang memutuskan politik sebagai jalan hidupnya, maka sesungguhnya ia sedang memilih ruang pengabdian yang paling kompleks sekaligus paling menentukan arah kehidupan bersama. Politik bukan hanya soal kontestasi kekuasaan, tetapi tentang bagaimana kekuasaan itu dibatasi oleh etika dan diarahkan untuk kemaslahatan publik.
Sejarah bangsa Indonesia telah memberi teladan melalui figur-figur seperti Soekarno dan Mohammad Hatta. Mereka memahami bahwa politik adalah instrumen perjuangan, bukan tujuan akhir. Kekuasaan tanpa orientasi pengabdian hanya akan melahirkan dominasi; tetapi kekuasaan yang dibingkai oleh tanggung jawab moral akan melahirkan keadilan dan kemajuan.
Dalam perspektif etika publik, seorang kader politik sejati tidak hanya bekerja berdasarkan legalitas formal, tetapi juga berdasarkan legitimasi moral. Legalitas berbicara tentang aturan; legitimasi berbicara tentang kepercayaan. Jabatan dapat diperoleh melalui mekanisme konstitusional, tetapi kepercayaan hanya dapat diraih melalui integritas, konsistensi, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat. Tanpa legitimasi moral, politik akan kehilangan ruh pengabdiannya.
Memilih politik sebagai jalan hidup berarti siap hidup dalam sorotan publik, siap dinilai, bahkan siap dikritik. Namun kritik sejatinya adalah mekanisme kontrol sosial yang menjaga agar kekuasaan tidak menyimpang. Dalam konteks inilah pengabdian menemukan maknanya: bukan pada kenyamanan jabatan, melainkan pada kesediaan untuk terus memperbaiki diri dan sistem demi kepentingan yang lebih luas.
Kader sejati adalah mereka yang memandang politik sebagai amanah. Amanah berarti tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada konstitusi dan rakyat, tetapi juga kepada nilai-nilai moral yang diyakini. Ia tidak menjadikan jabatan sebagai alat akumulasi kekuasaan pribadi, melainkan sebagai ruang untuk merumuskan kebijakan yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat, dari pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, hingga tata kelola pemerintahan yang bersih.
Namun pengabdian politik tidak pernah berdiri sendiri. Ia membutuhkan organisasi sebagai ruang artikulasi dan konsolidasi. Organisasi adalah representasi kekuatan kolektif. Di dalamnya, visi dipertajam, strategi dirumuskan, dan kader ditempa. Organisasi yang sehat bukan hanya kuat secara struktur, tetapi juga kokoh secara nilai. Ia mampu menjaga keseimbangan antara loyalitas dan rasionalitas, antara disiplin dan keterbukaan terhadap kritik.
Dalam dinamika pergerakan sosial dan politik, organisasi berfungsi sebagai motor penggerak. Tanpa sistem, perjuangan akan bersifat sporadis dan bergantung pada figur. Organisasi memastikan keberlanjutan, regenerasi, serta kesinambungan gagasan. Ia mengubah idealisme menjadi program, dan program menjadi kebijakan yang terukur. Di sinilah organisasi menjadi jembatan antara cita-cita dan realitas.
Lebih jauh, organisasi juga merupakan ruang kaderisasi. Di dalamnya dibentuk karakter, ditanamkan etika, dan diasah kepemimpinan. Kader sejati lahir bukan dari popularitas instan, tetapi dari proses panjang pembelajaran, pengorbanan, dan penguatan integritas. Tanpa kaderisasi yang serius, organisasi akan kehilangan arah dan terjebak pada pragmatisme jangka pendek.
Tantangan terbesar politik modern adalah godaan pragmatisme dan reduksi nilai. Ketika politik hanya dipahami sebagai strategi memenangkan kekuasaan, maka orientasi pengabdian akan terkikis. Oleh karena itu, organisasi harus menjadi benteng nilai, menjaga agar setiap kader tetap berpijak pada prinsip etika, konstitusionalitas, dan keberpihakan pada rakyat.
Pada akhirnya, politik sebagai jalan hidup menuntut keberanian moral. Keberanian untuk berkata benar di tengah tekanan, keberanian untuk menolak kepentingan sempit, dan keberanian untuk tetap setia pada cita-cita perjuangan. Hidup yang bermanfaat bagi masyarakat bukanlah hasil dari retorika, tetapi dari konsistensi tindakan.
Di situlah makna sejati seorang kader, ia bukan hanya bagian dari organisasi, tetapi penjaga nilai; bukan hanya pelaku politik, tetapi pengabdi publik; bukan hanya pemegang jabatan, tetapi penjunjung kehormatan. Ketika politik dijalani dengan etika, organisasi dikelola dengan integritas, dan pengabdian dijadikan komitmen utama, maka perjuangan tidak akan berhenti pada satu periode kekuasaan, melainkan menjadi warisan peradaban bagi masyarakat dan bangsa.(**)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
