SeputarDesa.com, Samarinda – Kebijakan pemerintah pusat dalam membangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP dan KKMP) menuai kritik dari sejumlah pengurus di daerah. Program yang digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi desa ini dinilai lebih banyak bersifat seremonial dibandingkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Irwansyah, pengurus KDMP Maratua Berau, menilai pembangunan fisik seperti gudang dan gerai koperasi masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, terutama persoalan lahan yang tumpang tindih. Di sisi lain, pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran fantastis hingga miliaran bahkan triliunan rupiah untuk pembangunan tersebut.
“Ini uang rakyat, patut diaudit. Jangan sampai hanya habis untuk pembangunan fisik, sementara koperasi tidak bisa berjalan optimal,” ujarnya.
Menurutnya, permasalahan utama justru terletak pada sistem permodalan yang hingga kini masih belum jelas dan terkesan tidak berjalan. Padahal, jika permodalan tersedia dengan baik, koperasi dapat menjadi solusi untuk mempermudah roda ekonomi masyarakat, terutama di tengah kondisi global yang tidak menentu.
Dampak ekonomi saat ini, lanjutnya, sangat dirasakan masyarakat kecil. Mulai dari kelangkaan BBM bersubsidi, gas elpiji 3 kilogram, hingga kenaikan harga bahan pangan lokal yang semakin menekan kebutuhan rumah tangga.
Selain itu, ia juga menyoroti penggunaan anggaran negara dalam berbagai proses rekrutmen, seperti SPPI Kopdes Merah Putih di bawah Kementerian Pertahanan, perekrutan BA dan PMO oleh Kementerian Desa, hingga manajer koperasi oleh Kementerian Koordinator Pangan.
“Semua ini menggunakan uang negara. Apakah ini yang disebut efisiensi seperti yang digaungkan pemerintah? Atau hanya strategi menuju agenda politik ke depan?” kritiknya.
Hal senada disampaikan Edo, yang berharap pemerintah pusat dapat lebih mendengar aspirasi masyarakat di tingkat bawah. Ia menegaskan bahwa banyak potensi lokal yang sebenarnya bisa dikembangkan oleh koperasi, namun pengurus justru terkesan hanya menjadi perpanjangan tangan atau “seller” dari BUMN.
“Kami ingin koperasi benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, bukan sekadar formalitas program,” katanya.
Para pengurus juga mendorong pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota di Provinsi Kalimantan Timur, untuk turut berperan aktif menjalin kemitraan di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri lainnya. Dengan demikian, koperasi desa dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Mereka berharap kebijakan yang diambil pemerintah ke depan benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, sesuai amanat Undang-Undang, yakni melindungi segenap rakyat Indonesia dari tekanan ekonomi yang semakin berat.(**)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
