Oleh: Dr. Lia Istifhana
Senator DPD RI dari Jawa Timur
Hari Pendidikan Nasional 2026 mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.” Tema ini seharusnya tidak hanya menjadi slogan tahunan, tetapi menjadi pengingat keras bahwa masih ada kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan kehadiran negara dalam pendidikan—yakni warga miskin.
Di berbagai daerah, termasuk di Jawa Timur, persoalan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu masih nyata. Bukan hanya soal biaya sekolah, tetapi juga biaya tersembunyi: transportasi, kebutuhan belajar, hingga tekanan sosial yang membuat anak-anak dari keluarga miskin merasa tidak setara. Banyak dari mereka akhirnya tertinggal, bahkan keluar dari sistem pendidikan sebelum waktunya.
Kondisi ini tidak bisa kita anggap sebagai hal biasa. Ketika seorang anak gagal melanjutkan pendidikan karena kemiskinan, sesungguhnya kita sedang menyaksikan kegagalan sistem dalam menjalankan mandat keadilan sosial.
Partisipasi semesta memang penting, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk mengaburkan tanggung jawab utama negara. Negara harus hadir paling kuat dalam memastikan bahwa pendidikan dapat diakses tanpa hambatan ekonomi. Kebijakan bantuan harus lebih presisi, menjangkau yang benar-benar membutuhkan, dan tidak berhenti pada angka-angka administratif.
Sebagai Senator dari Jawa Timur, saya memandang bahwa keberpihakan kepada warga miskin harus menjadi ukuran utama dalam menilai keberhasilan kebijakan pendidikan. Kita tidak bisa hanya berbicara tentang kualitas tanpa memastikan pemerataan. Pendidikan yang bermutu tetapi tidak terjangkau bukanlah solusi—ia justru memperlebar jurang ketimpangan.
Sekolah juga perlu dibenahi agar benar-benar menjadi ruang yang ramah bagi semua. Tidak boleh ada praktik yang secara halus maupun terbuka membebani siswa dari keluarga kurang mampu. Lingkungan pendidikan harus memberi rasa aman, setara, dan memerdekakan.
Di sisi lain, keterlibatan masyarakat tetap menjadi kekuatan penting. Di Jawa Timur, tradisi gotong royong, peran pesantren, serta kepedulian komunitas lokal telah lama menjadi penopang pendidikan. Namun, semua itu harus diperkuat oleh kebijakan yang berpihak dan konsisten.
Dunia usaha pun perlu didorong untuk mengambil bagian lebih luas, bukan sekadar untuk kepentingan industri, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dalam membuka akses pendidikan bagi kelompok rentan.
Hari Pendidikan Nasional tahun ini semestinya menjadi titik tekan: bahwa tidak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena lahir dalam keterbatasan. Pendidikan harus menjadi alat mobilitas sosial, bukan cermin ketimpangan.
Jika kita benar-benar ingin mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, maka keberanian untuk berpihak adalah kunci. Berpihak kepada mereka yang paling lemah, paling membutuhkan, dan paling sering tidak terdengar.
Karena pada akhirnya, masa depan bangsa tidak ditentukan oleh mereka yang sudah kuat, tetapi oleh sejauh mana kita menguatkan yang paling rentan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
