SeputarDesa.com, Jombang – Polemik stagnasi tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berbanding terbalik dengan pengadaan sepeda motor PCX untuk kepala desa (Kades) terus menuai sorotan. Setelah rencana demonstrasi mengemuka, kritik kini meluas menjadi pertanyaan publik soal arah dan keberpihakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam tata kelola pemerintahan desa.
Sejumlah anggota BPD menilai kebijakan tersebut mencerminkan ketimpangan serius dalam memperlakukan lembaga desa. Di satu sisi, BPD sebagai lembaga pengawas desa dibiarkan dengan tunjangan minim dan stagnan selama tiga tahun. Di sisi lain, fasilitas operasional untuk kepala desa justru ditingkatkan melalui pengadaan sepeda motor PCX bernilai puluhan juta rupiah.
“Ini bukan lagi soal kecemburuan, tapi soal logika kebijakan. Pengawas dilemahkan, eksekutif diperkuat. Kalau ini dibiarkan, pengawasan desa hanya tinggal formalitas,” ujar salah satu anggota BPD.
Pantauan redaksi menunjukkan, isu ini mulai memantik diskusi luas di tingkat desa. Banyak BPD mengaku selama ini berada dalam posisi serba sulit. Selain tunjangan rendah, mereka kerap dibenturkan dengan pemerintah desa dalam pengambilan kebijakan strategis, sementara dukungan dari pemerintah kabupaten dinilai nyaris tidak terasa.
Tidak sedikit BPD yang akhirnya memilih diam dan menerima keadaan dengan terpaksa. Keterbatasan kapasitas, tekanan relasi sosial di desa, hingga minimnya perlindungan kelembagaan membuat sebagian BPD enggan bersuara terbuka, meski menyimpan kegelisahan yang sama.
“Kami punya tanggung jawab moral kepada masyarakat, tapi tidak semua BPD punya kemampuan berdebat atau keberanian menghadapi Pemdes. Dalam kondisi seperti ini, peran pengawasan jelas tidak ideal,” ungkap sumber lainnya.
Kondisi tersebut memperkuat anggapan bahwa rendahnya perhatian Pemkab Jombang terhadap BPD berpotensi melemahkan sistem checks and balances di tingkat desa. Sejumlah pihak menilai, jika pengawasan desa tidak diperkuat secara serius, risiko konflik kepentingan dan penyimpangan kebijakan desa justru akan semakin besar.
Hingga kini, belum ada penjelasan terbuka dari Pemkab Jombang terkait urgensi pengadaan sepeda motor PCX bagi Kades di tengah stagnasi tunjangan BPD. Ketiadaan penjelasan ini dinilai memperkeruh suasana dan menambah tekanan politik publik terhadap pemerintah daerah.
Dengan tensi yang terus meningkat, rencana demonstrasi BPD diperkirakan bukan sekadar aksi simbolik, melainkan refleksi dari akumulasi kekecewaan panjang atas kebijakan yang dianggap tidak adil dan tidak berpihak pada penguatan pengawasan desa.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
