SeputarDesa.com, Kukar – Masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menyambut positif gagasan Presiden Prabowo Subianto dalam menggerakkan perekonomian rakyat melalui pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Program ini diharapkan menjadi bagian dari gerakan besar untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang modern, inklusif, dan berpihak pada masyarakat kecil.
Koperasi Merah Putih digagas sebagai instrumen untuk membangkitkan ekonomi rakyat secara masif, sekaligus memutus rantai pasok yang selama ini dikuasai tengkulak dan rentenir yang kerap menggerogoti pendapatan masyarakat desa. Keberadaan koperasi juga memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Namun demikian, di balik antusiasme terhadap program tersebut, pengurus KDMP dan KKMP di Kukar mengingatkan pentingnya belajar dari kegagalan pengelolaan koperasi di masa lalu, seperti Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Banyak di antaranya tidak mampu membangun basis komunitas ekonomi (community base) yang kuat sehingga tidak berkelanjutan.
Pengurus KDMP dan KKMP menilai bahwa tantangan utama saat ini bukan pada pembangunan fisik seperti gudang atau gerai, melainkan pada ketersediaan modal usaha yang cepat dan tepat sasaran.
“Kami tidak butuh pembangunan gerai. Yang kami butuhkan adalah modal usaha,” tegas Yadi, pengurus KDMP Desa Kembang Janggut, Kukar.
Menurutnya, akses permodalan dapat disalurkan melalui bank pelat pemerintah maupun dukungan dunia usaha, termasuk perusahaan pertambangan, perkebunan, dan sektor lainnya yang beroperasi di Kalimantan Timur. Ia juga mendorong agar dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat dialokasikan secara langsung untuk mendukung permodalan KDMP dan KKMP.
Yadi mengingatkan, jika pemerintah terlalu lama menunggu pembangunan infrastruktur fisik, dikhawatirkan program Koperasi Merah Putih tidak berjalan optimal. “Kalau menunggu pembangunan gudang dan gerai, bisa jadi masa jabatan Presiden Prabowo berakhir sementara Kopdes Merah Putih belum berjalan maksimal. Program ini bisa mati suri dan hanya menjadi kenangan dengan warisan yang tidak baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap Presiden Prabowo dan Menteri Koperasi dapat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan riil di lapangan, agar KDMP dan KKMP benar-benar menjadi penggerak ekonomi rakyat yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat desa.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
