banner 120x600
banner 120x600
banner 970x250
Berita

Polemik Penggali Kubur STM Sepakat Bangun Rejo Berlanjut, POEKAT Bantah Sejumlah Pernyataan Kades

×

Polemik Penggali Kubur STM Sepakat Bangun Rejo Berlanjut, POEKAT Bantah Sejumlah Pernyataan Kades

Sebarkan artikel ini

SeputarDesa.com, Deli Serdang – Persoalan pemberhentian tiga petugas penggali kubur STM Sepakat, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, masih menjadi polemik. Hingga kini, belum ada titik temu antara pihak pemerintah desa dan Pondok Edukasi dan Aspirasi Masyarakat (POEKAT).

Perbedaan keterangan mencuat terkait proses pemberhentian petugas, penerbitan Surat Keputusan (SK), hingga hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dipersoalkan pihak POEKAT.

Pada Jumat (20/11/2026), redaksi SeputarDesa.com menerima keterangan dari anggota POEKAT, Fatimah Sinaga, melalui pesan WhatsApp. Untuk memperoleh pemberitaan berimbang, redaksi kemudian meminta klarifikasi Kepala Desa Bangun Rejo, Misno, melalui sambungan telepon. Selanjutnya, Ketua POEKAT, Leo, juga dihubungi untuk memberikan tanggapan atas penjelasan kepala desa.

Persoalan ini berkaitan dengan tiga petugas penggali kubur, yakni Alimudin Ginting, Sujaman Suseno, dan Ngatiran. Ketiganya disebut tidak lagi menjalankan tugas sejak 28 April 2024 dan meninggal dunia pada 4 Maret 2026.

Kades Sebut Pergantian Berdasarkan Kepengurusan STM

Kepala Desa Bangun Rejo, Misno, menjelaskan bahwa pergantian petugas penggali kubur merupakan bagian dari pembentukan kepengurusan baru STM Sepakat.

Menurutnya, berdasarkan AD/ART STM, pengurus mempunyai kewenangan membentuk kepengurusan baru, termasuk menentukan petugas yang menjalankan pelayanan pemakaman.

Misno menyebut ketiga petugas tersebut hadir dalam pertemuan STM sekitar 28 April 2024. Dalam pertemuan itu, menurut keterangannya, mereka telah mengetahui adanya pergantian dan tidak menyampaikan keberatan.

Ia juga mengatakan pernah menemui ketiganya di kantor desa setelah mereka menghubunginya. Dalam pertemuan tersebut, menurut Misno, disampaikan bahwa ketiganya masih akan menerima insentif sebesar Rp50.000 per bulan sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU) dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Insentif tersebut, lanjutnya, dibayarkan setiap tiga bulan sekali atau per triwulan hingga Desember 2024.

Terkait SK Nomor 01 Tahun 2025, Misno mengakui surat tersebut tidak diserahkan secara langsung kepada ketiga petugas. Alasannya, mereka dinilai sudah mengetahui adanya pergantian petugas.

Baca Juga :  Reses DPRD Purworejo di Dusun Jeketro Berlangsung Hangat, Warga Sampaikan Aspirasi Secara Langsung

Mengenai BPJS Ketenagakerjaan, Misno menyampaikan bahwa sepengetahuannya kepesertaan para petugas hanya mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), bukan Jaminan Hari Tua (JHT).

Karena itu, menurutnya, tidak ada saldo JHT yang dapat dicairkan apabila para petugas memang tidak pernah terdaftar dan membayar iuran program tersebut.

Misno juga mengungkapkan bahwa pemerintah desa bersama pihak kecamatan telah beberapa kali berupaya memediasi persoalan tersebut.

Ia mengaku pernah menawarkan tali asih dengan total Rp6 juta, terdiri atas Rp3 juta untuk ahli waris Ngatiran serta masing-masing Rp1,5 juta untuk Alimudin dan Sujaman. Namun, menurutnya, tawaran tersebut belum mencapai kesepakatan karena terdapat perbedaan nilai santunan yang diminta.

Selain itu, Misno menyampaikan bahwa surat terkait persoalan tersebut telah dikirimkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Deli Serdang sekitar 16 November 2026.

POEKAT Bantah Ada Persetujuan Pemberhentian

Menanggapi penjelasan kepala desa, Ketua POEKAT, Leo, membenarkan bahwa ketiga petugas pernah menghadiri pertemuan STM. Namun, ia membantah bahwa dalam pertemuan tersebut telah dibahas pemberhentian maupun adanya persetujuan dari ketiga petugas.

Menurut Leo, tidak pernah ada pembahasan yang secara jelas menyampaikan bahwa mereka akan diberhentikan dari tugas sebagai penggali kubur.

Ia juga mengungkapkan bahwa ketiganya pernah diminta menandatangani surat pengunduran diri. Namun, permintaan tersebut ditolak karena mereka masih ingin bekerja dan tidak memiliki niat untuk mengundurkan diri.

Terkait SK Nomor 01 Tahun 2025, Leo menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak pernah diserahkan langsung kepada para petugas. Menurutnya, POEKAT baru memperoleh salinan SK setelah meminta dokumen tersebut kepada pihak pemerintah desa.

Perbedaan keterangan tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu diperjelas, terutama mengenai mekanisme pergantian petugas dan bagaimana keputusan tersebut disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

Tuntutan Santunan dan Kepesertaan BPJS

Perbedaan lainnya berkaitan dengan nilai santunan yang diperjuangkan POEKAT.

Baca Juga :  Polemik Pabrik Kaca di Sruni Mengemuka, DPRD Sidoarjo Minta Penyelesaian Berbasis Data dan Kesepakatan

Leo menjelaskan bahwa pihaknya sebelumnya meminta penyelesaian hak berdasarkan ketentuan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Menurut perhitungannya, manfaat yang dapat diterima ahli waris bisa mencapai sekitar Rp42 juta.

Namun, setelah dilakukan pembicaraan dan kesepakatan antara para petugas dengan POEKAT, pihaknya kemudian mengajukan nilai santunan sebesar Rp15 juta untuk masing-masing petugas.

Leo menegaskan bahwa tuntutan utama POEKAT adalah penyelesaian hak para petugas dan ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain santunan, POEKAT meminta agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Alimudin Ginting dan Sujaman Suseno diaktifkan kembali, disertai pembayaran iuran setiap bulan hingga keduanya meninggal dunia.

Sebagai alternatif, POEKAT juga meminta pembayaran dengan nilai yang setara dengan manfaat BPJS yang menurut mereka seharusnya diterima oleh ahli waris Ngatiran.

Tidak hanya itu, POEKAT meminta pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab atas pemberhentian dan persoalan kepesertaan tersebut untuk mundur atau diberhentikan dari kepengurusan STM maupun struktur pemerintahan desa.

Meski demikian, Leo menegaskan pihaknya masih membuka ruang penyelesaian melalui musyawarah. Ia juga membenarkan telah mengetahui adanya surat yang dikirimkan kepala desa kepada Bakesbangpol Kabupaten Deli Serdang.

JHT Berbeda dengan JKM, Status Kepesertaan Perlu Dipastikan

Dalam persoalan ini, penting untuk membedakan program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan ketentuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, peserta Bukan Penerima Upah (BPU) wajib mengikuti program JKK dan JKM. Sementara itu, program JHT dapat diikuti secara sukarela.

Dengan demikian, penjelasan Misno mengenai kemungkinan tidak adanya saldo JHT dapat sesuai ketentuan apabila para petugas memang hanya terdaftar pada program JKK dan JKM serta tidak pernah mengikuti program JHT.

Namun, tidak adanya saldo JHT tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan hak santunan JKM bagi ahli waris.

Manfaat dasar JKM berdasarkan informasi BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas santunan kematian sebesar Rp20 juta, santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta, serta biaya pemakaman Rp10 juta. Total manfaat tersebut mencapai Rp42 juta, di luar kemungkinan manfaat beasiswa apabila persyaratannya terpenuhi.

Baca Juga :  Pemkab Sidoarjo Satukan Data RTLH, Pastikan Bantuan Bedah Rumah Tepat Sasaran

Meski demikian, hak atas manfaat JKM tetap bergantung pada persyaratan kepesertaan, termasuk status kepesertaan saat peserta meninggal dunia dan ketentuan masa iuran yang berlaku.

Karena itu, status kepesertaan Ngatiran pada saat meninggal dunia tanggal 4 Maret 2026, termasuk riwayat pembayaran iurannya, perlu dipastikan langsung melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Kepastian tersebut penting agar tidak terjadi kesimpulan sepihak mengenai ada atau tidaknya hak ahli waris atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.

Keterangan Foto: POEKAT bersama para petugas penggali kubur menggelar aksi menginap di Kantor Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai bentuk tuntutan penyelesaian polemik pemberhentian petugas dan pemenuhan hak mereka.

Aksi Menginap di Kantor Desa, Polemik Belum Selesai

Sebelumnya, POEKAT bersama para petugas penggali kubur menggelar aksi menginap di kantor Desa Bangun Rejo pada Jumat (13/11/2026).

Aksi tersebut berakhir sekitar pukul 21.00 WIB setelah disampaikan adanya komitmen untuk meneruskan persoalan kepada Bakesbangpol Kabupaten Deli Serdang melalui pihak kecamatan dan kepala desa.

Leo menyatakan POEKAT akan terus memperjuangkan tuntutan para petugas hingga ada penyelesaian. Kendati demikian, pihaknya tetap membuka ruang perdamaian apabila terdapat jalan keluar yang dapat diterima oleh semua pihak.

Hingga berita ini diterbitkan, belum tercapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih.

Redaksi SeputarDesa.com masih berupaya meminta keterangan dari pengurus STM Sepakat, pihak Kecamatan Tanjung Morawa, serta BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pergantian petugas, dasar penerbitan SK, dan status kepesertaan BPJS para petugas.

Persoalan ini tidak hanya menyangkut pergantian petugas dalam sebuah organisasi, tetapi juga menyangkut transparansi pengambilan keputusan, pemenuhan hak, serta kepastian perlindungan sosial bagi para pekerja dan ahli warisnya.

Redaksi SeputarDesa.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi menjamin pemberitaan yang berimbang, profesional, dan sesuai prinsip-prinsip jurnalistik.(**)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com

 




SeputarDesa.com - Mengungkap Fakta, Menjaga Integritas Desa
error: Dilarang Keras mengcopy sebagian atau seluruh artikel tanpa seizin redaksi