Puluhan KDKMP di Jombang Belum Beroperasi Meski Sudah Diresmikan Presiden Prabowo, Pasokan Barang Tak Kunjung Datang dan Karyawan Mulai Mundur

SeputarDesa.com, Jombang – Program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto mulai menuai sorotan di daerah. Baru dua pekan pasca-peresmian serentak pada 16 Mei 2026 lalu, banyak gerai koperasi di Kabupaten Jombang belum beroperasi dan belum mampu melayani masyarakat.

Program yang digadang-gadang menjadi solusi penyediaan kebutuhan pokok murah di tingkat desa itu justru terlihat stagnan di lapangan. Sejumlah gerai koperasi masih tutup, distribusi barang belum berjalan, sementara persoalan internal mulai bermunculan.

Saat peluncuran virtual KDKMP di Jombang yang dihadiri Bupati Jombang Warsubi, pemerintah daerah menampilkan optimisme tinggi terhadap keberhasilan program tersebut. Bahkan disebutkan kebutuhan pokok di gerai koperasi telah tersedia dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Namun berdasarkan pantauan hingga akhir Mei 2026, sejumlah KDKMP di beberapa desa di Jombang masih belum membuka pelayanan. Aktivitas jual beli belum berjalan dan pasokan barang kebutuhan pokok belum terlihat tersedia secara lengkap.

Mandeknya operasional koperasi mulai berdampak pada tenaga kerja yang sebelumnya telah direkrut. Di salah satu KDKMP, beberapa karyawan yang telah mengikuti bimbingan teknis memilih mengundurkan diri karena koperasi belum juga beroperasi.

Data yang dihimpun menyebutkan sedikitnya dua hingga tiga tenaga kerja tercatat keluar sebelum koperasi sempat menjalankan aktivitas penjualan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan teknis dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan PT Agrinas Agro Industri Nasional sebagai integrator program nasional.

Secara nasional, pemerintah diketahui telah meresmikan sebanyak 1.061 unit KDKMP di berbagai daerah. Kabupaten Jombang sendiri mendapat target cukup besar dengan rincian:

• 80 unit telah diresmikan,
• 170 unit selesai dibangun,
• 211 unit masih dalam tahap konstruksi.

Besarnya target pembangunan koperasi itu kini dibayangi persoalan distribusi barang dan belum jelasnya mekanisme operasional di lapangan.

Masyarakat pun mulai mempertanyakan kapan program “kebutuhan pokok murah” tersebut benar-benar bisa dirasakan manfaatnya. Jika distribusi barang dan kejelasan regulasi tidak segera terealisasi, KDKMP dikhawatirkan hanya menjadi proyek seremonial tanpa dampak nyata bagi warga desa.(**)