SeputarDesa.com, Jombang – Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021–2026 akhirnya diterima secara aklamasi dalam Sidang Pleno Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jumat (28/8/2026).
Penerimaan LPJ tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian Muktamar ke-35. Sebelum disahkan, sejumlah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) menyampaikan pandangan, evaluasi, serta sejumlah catatan terhadap laporan yang telah dipaparkan PBNU.
Secara umum, mayoritas peserta menyatakan menerima LPJ PBNU. Namun, penerimaan tersebut tidak sepenuhnya tanpa catatan. Sejumlah wilayah memanfaatkan forum pleno untuk menyampaikan masukan sebagai bahan evaluasi dan penguatan organisasi NU pada periode mendatang.
Sejumlah PWNU Sampaikan Sikap
PWNU Aceh menyatakan menerima LPJ PBNU tanpa catatan.
Sementara PWNU Lampung juga menerima LPJ tanpa catatan. Dalam pandangannya, PWNU Lampung bahkan menyatakan kesiapannya untuk kembali menerima LPJ pada periode berikutnya dari Ketua Umum yang sama.
PWNU Kalimantan Selatan turut menyatakan menerima LPJ PBNU dengan baik.
Berbeda dengan sejumlah wilayah lainnya, PWNU Kalimantan Tengah menerima LPJ dengan catatan. Salah satu perhatian yang disampaikan adalah perlunya penguatan pendampingan organisasi di daerah agar pembinaan NU di tingkat bawah semakin optimal.
Dari Maluku, sebanyak 10 PCNU yang terdaftar menyatakan menerima LPJ PBNU sekaligus menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas laporan yang telah disampaikan.
PWNU Bali, dengan sembilan PCNU yang terdaftar, juga menyatakan menerima LPJ dengan baik. Sikap serupa disampaikan PWNU Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menerima LPJ PBNU.
Sementara itu, PWNU Jawa Timur menyatakan menerima LPJ dengan sejumlah catatan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan PMKNU dan PKWK yang dinilai perlu diperluas.
PWNU Jawa Timur juga mendorong agar berbagai kegiatan yang selama ini berjalan secara sektoral dapat diarahkan menjadi bagian dari ekosistem keorganisasian NU yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, program organisasi diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dan memberikan dampak lebih kuat bagi warga NU.
Yahya Cholil Staquf Sampaikan Terima Kasih
Menanggapi pandangan para peserta Muktamar, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan terima kasih atas berbagai pandangan, catatan, dan masukan yang disampaikan dalam forum pleno.
Yahya menegaskan bahwa berbagai catatan tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut bagi PBNU pada periode kepengurusan berikutnya.
“Terima kasih atas kelapangan dada dan semua catatan. Semua akan ditindaklanjuti PBNU periode ke depan,” ujar Yahya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan selama menjalankan amanah kepengurusan PBNU.
“Secara pribadi, atas nama Yahya Cholil Staquf dan mewakili jajaran syuriah serta tanfidziyah, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan berkhidmah yang diberikan dan mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga Allah memberikan kita keberkahan lahir dan batin,” lanjutnya.
Diterima, tetapi Catatan Tetap Menjadi Evaluasi
Dengan diterimanya LPJ secara aklamasi, laporan pelaksanaan kepengurusan PBNU selama satu periode dinyatakan dapat diterima oleh peserta Muktamar ke-35.
Meski demikian, sejumlah catatan yang muncul dalam forum menunjukkan bahwa penerimaan LPJ tidak berarti seluruh persoalan organisasi dianggap selesai. Masukan dari PWNU dan PCNU menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus merumuskan arah pembenahan NU ke depan.
Forum tersebut juga memperlihatkan dinamika Muktamar sebagai ruang bagi struktur NU di berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Catatan mengenai penguatan organisasi daerah, perluasan program kaderisasi, hingga integrasi kegiatan sektoral menjadi pekerjaan rumah yang diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam kepengurusan berikutnya.
Penerimaan LPJ secara aklamasi sekaligus membuka tahapan penting berikutnya dalam Muktamar ke-35 NU, yang salah satunya berkaitan dengan penentuan arah kepemimpinan dan kebijakan organisasi untuk periode mendatang.(**)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
