SeputarDesa.com, Samarinda — Krisis air bersih di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, mulai menjadi keluhan serius masyarakat. Di tengah musim kemarau yang berkepanjangan, sejumlah warga mengaku harus merogoh kocek lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga dengan membeli air dari tandon.
Harga air tandon yang dikeluhkan warga berada di kisaran Rp200 ribu hingga Rp350 ribu, tergantung kebutuhan dan jumlah air yang dibeli. Kondisi tersebut dinilai semakin membebani masyarakat, terutama warga yang membutuhkan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Salah seorang warga, Yuni, mengatakan kondisi tersebut membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperoleh air bersih.
“Kalau air sulit didapat, kami terpaksa membeli. Harganya cukup mahal dan tentu menjadi beban bagi masyarakat,” ujar Yuni.
Kondisi ini sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kehadiran pemerintah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketika ketersediaan air bersih semakin terbatas.
Waduk Benanga Mengalami Penyusutan
Kekhawatiran masyarakat semakin meningkat menyusul kondisi Waduk Benanga Lempake yang dilaporkan mengalami penyusutan debit secara signifikan.
Berdasarkan laporan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV yang diberitakan ANTARA pada 5 September 2026, muka air waduk turun dari sekitar 7,20 meter di atas permukaan laut (mdpl) menjadi 6,80 mdpl.
Penurunan tersebut berdampak terhadap kemampuan waduk dalam mengaliri saluran irigasi serta menyuplai kebutuhan air baku seperti sebelumnya.
Memasuki pertengahan September 2026, kondisi Bendungan Benanga juga dilaporkan semakin mengering setelah hujan terakhir yang dinilai cukup memadai terjadi sekitar akhir Juli. Pengelola bendungan menyebut kondisi tersebut telah memasuki kategori kekeringan ekstrem.
Persoalan tersebut tidak lagi sebatas menyangkut menyusutnya debit waduk, tetapi telah berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Ketika sumber air baku mengalami penurunan, sementara kebutuhan masyarakat tetap berjalan, warga pada akhirnya harus mencari alternatif pasokan, termasuk membeli air.
Apabila harga air tandon benar berada pada kisaran Rp200 ribu hingga Rp350 ribu sebagaimana dikeluhkan warga, kondisi tersebut berpotensi menambah tekanan ekonomi masyarakat.
Pemkot Samarinda Sempat Tetapkan Tanggap Darurat
Sebelumnya, Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan selama 14 hari, terhitung mulai 25 Agustus hingga 7 September 2026.
Pemkot Samarinda juga menyatakan adanya gangguan terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah akibat kondisi kekeringan.
Sebagai langkah penanganan, pemerintah kota menyatakan menyiapkan tujuh unit mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih secara gratis kepada masyarakat terdampak. Distribusi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas.
Namun, bagi masyarakat, persoalan utama saat ini bukan hanya mengenai ketersediaan program bantuan, tetapi juga seberapa cepat bantuan tersebut benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.
“Yang kami harapkan bantuan air benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan air sementara bantuan belum sampai,” ujar Anna, warga Joyo Mulyo.
Jangan Biarkan Air Bersih Menjadi Barang Mewah
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya mengeluarkan imbauan, tetapi mengambil langkah konkret untuk memastikan kebutuhan air bersih tetap dapat dipenuhi dengan harga yang terjangkau.
Sejumlah langkah yang dinilai penting antara lain memperluas distribusi air bersih gratis atau bersubsidi bagi masyarakat terdampak, memastikan harga air tandon tidak semakin membebani warga, memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Perumda Tirta Kencana dan BPBD, serta menyiapkan skenario pasokan apabila kondisi Waduk Benanga terus memburuk.
Di sisi lain, DPRD Kota Samarinda pada 15 September 2026 telah menjadwalkan hearing terkait persoalan kekeringan dan suplai air bersih dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah serta Perumda Tirta Kencana.
Masyarakat kini menunggu tindak lanjut konkret dari berbagai pembahasan tersebut.
Sebab, ketika debit waduk terus menyusut, distribusi air terganggu, dan warga harus mengeluarkan uang hingga ratusan ribu rupiah untuk memperoleh air, persoalan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah biasa.
Pertanyaannya sederhana: sampai kapan masyarakat harus membayar mahal untuk mendapatkan air yang merupakan kebutuhan dasar?
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda diharapkan segera memperkuat koordinasi untuk mencari solusi jangka pendek sekaligus menyiapkan langkah penanganan jangka panjang.
Jangan sampai masyarakat baru mendapatkan perhatian ketika krisis air sudah semakin parah. Air bersih bukan kemewahan. Air merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin ketersediaannya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
