banner 120x600
banner 120x600
banner 970x250
Berita

SBNI Kaltim Pertanyakan Penetapan UMP 2027 Rp4,046 Juta, Dinilai Masih Jauh dari Indikator KHL Rp6 Juta

×

SBNI Kaltim Pertanyakan Penetapan UMP 2027 Rp4,046 Juta, Dinilai Masih Jauh dari Indikator KHL Rp6 Juta

Sebarkan artikel ini

SeputarDesa.com, Samarinda – Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI) Provinsi Kalimantan Timur menyoroti besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2027 sebesar Rp4.046.360. Angka tersebut dinilai masih jauh dari indikator Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang disebut mencapai sekitar Rp6 juta berdasarkan informasi dari Dewan Pengupahan Kalimantan Timur.

SBNI Kaltim mempertanyakan apakah besaran UMP tersebut telah benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup layak pekerja beserta keluarganya. Pasalnya, kenaikan upah dinilai tidak cukup hanya mempertimbangkan persentase kenaikan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kondisi riil pengeluaran masyarakat pekerja.

Sejumlah kebutuhan seperti bahan pokok, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya terus menjadi beban ekonomi yang harus dipenuhi buruh setiap bulan.

Selisih Hampir Rp2 Juta, Beban Hidup Buruh Jadi Sorotan

Baca Juga :  KPK Kembalikan Gus Yaqut ke Rutan, Kebijakan Picu Perdebatan Publik

Apabila dibandingkan dengan indikator KHL sekitar Rp6 juta, terdapat selisih sebesar Rp1.953.640 dari angka UMP Rp4.046.360.

Ketua DPD SBNI Kalimantan Timur, Siregar, menilai kesenjangan tersebut patut menjadi perhatian serius pemerintah dan Dewan Pengupahan.

“Jangan sampai buruh menjadi kelompok yang terus diminta bekerja keras untuk menggerakkan roda perekonomian, tetapi penghasilannya belum mampu mengimbangi kebutuhan hidup yang sebenarnya. Persoalan ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar Siregar.

Menurut SBNI Kaltim, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana indikator KHL dipertimbangkan dalam proses penetapan UMP 2027. Transparansi diperlukan agar pekerja mengetahui dasar perhitungan dan pertimbangan yang digunakan dalam menentukan besaran upah minimum.

Minta Gubernur Kaltim Pertimbangkan Kembali Besaran UMP

SBNI Kaltim juga menyoroti perbandingan antara UMP 2027 dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah Kalimantan Timur tahun 2026.

Baca Juga :  SPMB MI Al-Ihsan Terpadu Tahun 2026/2027 Resmi Dibuka

Menurut organisasi buruh tersebut, sejumlah besaran UMK tahun 2026 justru lebih tinggi dibandingkan UMP Kaltim 2027 yang ditetapkan sebesar Rp4.046.360.

Kondisi ini menjadi salah satu alasan SBNI Kaltim meminta Gubernur Kalimantan Timur mempertimbangkan kembali besaran kenaikan UMP 2027 dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup pekerja di masing-masing wilayah.

SBNI menilai kebijakan pengupahan harus mampu memberikan perlindungan terhadap daya beli buruh, sekaligus mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah dan keberlangsungan dunia usaha.

Dorong Transparansi dan Dialog dengan Serikat Pekerja

Dalam pernyataannya, SBNI Kaltim menegaskan bahwa kebijakan pengupahan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan beserta perubahannya.

Baca Juga :  Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Babinsa Legok Dampingi Penyaluran BLT-DD

Selain itu, pemerintah diminta membuka ruang dialog yang bermakna dengan unsur serikat pekerja dan buruh agar kebijakan pengupahan tidak sekadar menjadi keputusan administratif.

SBNI Kaltim mendesak Gubernur Kalimantan Timur dan Dewan Pengupahan memberikan penjelasan transparan mengenai dasar perhitungan UMP 2027, termasuk pertimbangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, kondisi ekonomi daerah, serta indikator KHL.

Bagi SBNI, persoalan upah bukan semata-mata angka dalam keputusan pemerintah, melainkan menyangkut kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara layak.

SBNI Provinsi Kalimantan Timur menegaskan akan terus mengawal kebijakan pengupahan dan memperjuangkan terpenuhinya hak-hak pekerja demi terwujudnya keadilan serta kesejahteraan buruh di Benua Etam.(**)

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com

Penulis: Said AlkatiriEditor: Irwani Umam

 




SeputarDesa.com - Mengungkap Fakta, Menjaga Integritas Desa
error: Dilarang Keras mengcopy sebagian atau seluruh artikel tanpa seizin redaksi