SeputarDesa.com, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) Indonesia, Indra Utama, meraih penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif Penggerak Edukasi dan Perlindungan Konsumen Melalui Media dan Sertifikasi dalam ajang ICC100 Brands Award & Consumer Protection Appreciation 2026.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dalam acara yang berlangsung di Jakarta International Expo (JIEXPO), Sabtu (21/11/2026).
Penghargaan ini menjadi apresiasi atas kontribusi Indra Utama dalam mendorong literasi masyarakat, edukasi publik, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan perlindungan konsumen melalui berbagai organisasi dan institusi yang dipimpinnya.
Sebagai Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indonesia, Indra Utama memiliki perhatian terhadap pentingnya memperluas edukasi dan perlindungan masyarakat hingga ke tingkat desa. Menurutnya, desa memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen, termasuk memahami berbagai produk dan jasa yang beredar di tengah masyarakat.
Melalui jaringan organisasi ABPEDNAS hingga tingkat daerah, kabupaten, dan desa, edukasi perlindungan konsumen dinilai dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki ruang strategis untuk mendorong transparansi, partisipasi, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
ABPEDNAS Dorong BPD Menjadi Bagian dari Edukasi Masyarakat
Indra Utama memandang bahwa perlindungan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun lembaga yang secara khusus menangani perlindungan konsumen. Organisasi kemasyarakatan dan kelembagaan desa juga dapat mengambil peran melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, ABPEDNAS menjadi salah satu wadah untuk memperkuat kapasitas BPD agar semakin memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk persoalan ekonomi, pelayanan publik, serta perlindungan hak-hak warga.
Edukasi mengenai hak dan kewajiban konsumen, literasi ekonomi, pemahaman legalitas produk dan jasa, hingga kewaspadaan terhadap praktik usaha yang berpotensi merugikan masyarakat perlu terus diperluas.
Dengan demikian, masyarakat desa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memahami, menilai, dan menyampaikan pengaduan apabila menemukan pelayanan atau praktik usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Indra Utama: Perlindungan Konsumen Harus Menjangkau Pelosok Desa
Menanggapi penghargaan yang diterimanya, Indra Utama menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada BPKN RI serta KADIN Indonesia. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan amanah untuk memperluas gerakan edukasi dan perlindungan masyarakat.
“Perlindungan konsumen tidak cukup hanya dengan regulasi dan pengawasan. Harus dimulai dari edukasi, keterbukaan informasi, profesionalisme, dan integritas. Masyarakat harus menjadi konsumen yang cerdas, sementara pelaku usaha dan tenaga profesional harus memiliki kompetensi serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan,” ujar Indra.
Ia juga menekankan pentingnya peran organisasi masyarakat dalam menjembatani edukasi agar dapat dirasakan hingga tingkat desa.
“Organisasi masyarakat harus menjadi jembatan agar edukasi dan perlindungan konsumen dapat dirasakan sampai ke pelosok desa. Masyarakat harus mendapatkan pemahaman yang cukup agar mampu mengenali hak-haknya dan tidak mudah dirugikan dalam transaksi maupun penggunaan produk dan jasa,” tegasnya.
Menurutnya, perkembangan ekonomi digital, transaksi elektronik, serta pemasaran melalui media sosial menghadirkan tantangan baru bagi konsumen. Karena itu, masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk memeriksa informasi, legalitas, dan kredibilitas pelaku usaha.
Perkuat Sinergi ABPEDNAS dengan Berbagai Lembaga
Indra Utama berharap penghargaan ICC100 Brands Award & Consumer Protection Appreciation 2026 dapat menjadi momentum memperkuat sinergi antara ABPEDNAS, BPKN, KADIN, media massa, organisasi profesi, lembaga sertifikasi, perguruan tinggi, serta berbagai institusi lainnya.
Ia menginginkan edukasi perlindungan konsumen tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama pembangunan ekonomi. Dunia usaha akan tumbuh lebih sehat apabila konsumen merasa aman dan terlindungi. Karena itu, kita harus membangun budaya pelayanan prima, transparansi, kompetensi, dan tanggung jawab,” tambahnya.
Selain menjabat Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indonesia, Indra Utama juga mengemban sejumlah amanah strategis, di antaranya CEO Journalist Media Network (JMN), Presiden AREA Indonesia, Direktur LSP AREA Indonesia, Wakil Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP), serta Komisaris Utama PT Waskita Beton Precast Tbk.
Penghargaan tersebut diharapkan menjadi dorongan untuk memperluas kontribusi ABPEDNAS dalam pemberdayaan masyarakat desa, sekaligus memperkuat peran BPD sebagai lembaga yang turut mendorong partisipasi, transparansi, dan perlindungan kepentingan masyarakat.
Masyarakat Cerdas, Konsumen Terlindungi, Desa Berdaya, Indonesia Berintegritas.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com















