SeputarDesa/com, Sumenep – Ketika pemerintah desa tak kunjung bertindak, warga Dusun Tabata, Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, akhirnya mengambil alih peran negara. Dengan uang patungan dan alat seadanya, mereka bergotong royong memperbaiki jalan rusak yang selama bertahun-tahun dibiarkan tanpa kepastian, Rabu (17/12/2025).
Aksi swadaya tersebut menjadi potret kegagalan pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya. Jalan yang merupakan akses utama aktivitas warga, mulai dari pertanian hingga pendidikan rusak parah dan terus dibiarkan, meski keluhan telah berulang kali disampaikan.
Zakinal Ulum, salah seorang warga, menyebut kondisi jalan semakin memburuk seiring waktu. Permohonan perbaikan sudah berkali-kali diajukan, namun tak pernah berujung realisasi.
“Jalannya sudah lama rusak dan makin parah. Kami sudah berkali-kali mengajukan permohonan ke kepala desa, tapi sampai sekarang tidak ada apa-apa,” ujar Zakinal.
Kesabaran warga, kata dia, telah habis. Janji perbaikan yang disampaikan pemerintah desa dinilai hanya sebatas ucapan tanpa tindakan nyata.
“Kami bosan menunggu. Yang kami dapat hanya janji. Tidak pernah ada tindak lanjut di lapangan,” tegasnya.
Dengan kondisi tersebut, warga terpaksa memperbaiki jalan secara mandiri. Mereka menambal dan meratakan jalan demi keselamatan dan kelangsungan aktivitas sehari-hari.
“Ini jalan utama. Dipakai ke sawah, ke kebun, juga akses anak-anak ke sekolah. Kalau terus dibiarkan, risikonya besar,” katanya.
Zakinal menegaskan, gotong royong ini bukan pilihan ideal, melainkan bentuk keterpaksaan akibat kelalaian pemerintah desa.
“Kami tidak anti gotong royong. Tapi jangan semua dibebankan ke warga. Ini tanggung jawab pemerintah desa,” ujarnya.
Ironisnya, upaya warga untuk mencari solusi alternatif pun disebut terhambat. Zakinal mengungkapkan sempat ada pihak luar yang bersedia membantu perbaikan jalan melalui program tertentu. Namun rencana itu batal karena tidak mendapatkan izin dari pemerintah desa.
“Ada yang mau membantu, tapi tidak jadi karena tidak dapat izin. Katanya jalan mau diperbaiki desa. Sampai sekarang kenyataannya nol,” ungkapnya.
Kondisi tersebut memperkuat kekecewaan warga sekaligus memunculkan pertanyaan serius soal transparansi, koordinasi, dan keseriusan pemerintah desa dalam mengelola pembangunan.
“Kami hanya minta kejelasan. Kalau memang mau diperbaiki, kapan? Jangan terus janji,” kata Zakinal.
Warga Dusun Tabata berharap pemerintah desa berhenti bersembunyi di balik alasan administratif dan segera mengambil langkah konkret agar jalan dapat digunakan secara layak dan aman.
“Kami hanya ingin jalan yang pantas. Itu hak kami sebagai warga desa,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Ketawang Laok, Khosnul Fatimah, membantah anggapan bahwa pemerintah desa mengabaikan aspirasi warga. Ia menyebut seluruh usulan tetap ditampung, namun harus menyesuaikan skala prioritas.
Ia bahkan menyatakan bahwa hasil musyawarah desa memutuskan penundaan perbaikan jalan Dusun Tabata karena jumlah pengguna jalan dinilai sangat minim.
“Setelah kami cek, pengguna jalan tersebut hanya sekitar tiga kepala keluarga. Itu yang menjadi pertimbangan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut justru menuai sorotan warga, mengingat jalan itu merupakan akses utama aktivitas pertanian dan pendidikan, bukan sekadar jalur privat beberapa rumah.
Khosnul Fatimah juga mengaku belum dapat turun langsung ke lokasi karena alasan kesehatan. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah desa tetap berkomitmen melakukan perbaikan secara bertahap.
“Kami tetap mengupayakan yang terbaik, namun harus menyesuaikan keterbatasan anggaran dan menunggu giliran,” pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
