SeputarDesa.com, Bandar Lampung – Terpilihnya Junaedhi Mulyono, SH secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) dalam Musyawarah Nasional (Munas) V APDESI di Jakarta pada 28–30 Januari 2026 harus dimaknai sebagai peringatan serius bagi negara bahwa pembangunan desa tidak bisa lagi dikelola dengan pendekatan administratif, proyek sesaat, dan jargon normatif.
Ketua Umum Forum Membangun Desa (Formades), Junaidi Farhan, secara tegas menyatakan bahwa desa selama ini terlalu lama menjadi objek kebijakan, bukan subjek pembangunan. Negara dan kementerian terkait dinilai gagal membaca realitas desa, sibuk pada laporan dan serapan anggaran, namun abai terhadap kerusakan struktural yang terus berlangsung di tingkat tapak.
Ucapan selamat dan sukses disampaikan melalui WhatsApp Group DPP Formades untuk diteruskan kepada Junaedhi Mulyono, figur kepala desa yang lahir dari praktik, bukan dari ruang rapat kementerian.
“Sampaikan ucapan selamat dan sukses atas terpilihnya Bapak Junaedhi Mulyono sebagai Ketua Umum DPP APDESI,” tegas Junaidi Farhan, Jumat (30/1/2026).
Formades menilai, rekam jejak Junaedhi Mulyono sebagai Kepala Desa Ponggok, Klaten, yang berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dari jutaan menjadi miliaran rupiah per tahun melalui pengelolaan Umbul Ponggok, menjadi tamparan telak bagi narasi negara yang selama ini mengklaim keberhasilan pembangunan desa hanya melalui skema bantuan dan transfer dana.
Menurut Formades, krisis desa hari ini adalah produk kebijakan nasional yang salah arah: urbanisasi dibiarkan tanpa strategi balik desa, sektor pertanian dipinggirkan, generasi muda desa tidak diberi insentif untuk bertahan, dan desa dipaksa patuh pada regulasi yang rumit namun miskin keberpihakan.
Jika kondisi ini terus berlangsung, Formades memperingatkan ancaman serius terhadap kedaulatan pangan nasional, meningkatnya ketergantungan impor, rusaknya ekosistem desa, serta pelebaran kesenjangan sosial-ekonomi yang tidak lagi bisa ditutup dengan program seremonial.
Melalui Sapta Prakarsa Formades, Formades telah mengambil inisiatif yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, dengan menjalankan Sekolah Desa, Ketahanan Pangan Berbasis Keluarga, dan Pos Bantuan Hukum Formades. Program ini lahir karena negara terlalu lamban dan tidak hadir secara utuh di desa.
Formades secara terbuka menantang kementerian terkait untuk menghentikan pendekatan top-down dan mulai mendengar suara desa yang bekerja, bukan sekadar desa yang patuh administrasi.
Formades juga mendesak APDESI di bawah kepemimpinan Junaedhi Mulyono agar tidak sekadar menjadi mitra formal pemerintah, tetapi berani berhadap-hadapan dengan negara ketika kebijakan terbukti merugikan desa.
Formades menyatakan akan berdiri sebagai kekuatan penekan independen, siap bersinergi jika negara berpihak, dan siap berseberangan jika desa kembali dikorbankan atas nama stabilitas dan laporan kinerja.(**)
