Seputardesa.com, Samarinda – Gelombang aksi dari Aliansi Rakyat Kalimantan Timur kembali menggema di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Selasa (21/4). Massa yang terdiri dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat menyuarakan tuntutan tegas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera memeriksa kebijakan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Dalam orasi yang berlangsung bergantian, para peserta aksi menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai bermasalah di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud. Beberapa di antaranya adalah pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang mencapai Rp25 miliar, serta pengelolaan anggaran pendidikan yang dianggap tidak transparan.
“Kami meminta KPK dan Kejaksaan Agung turun langsung ke Kalimantan Timur. Ada banyak kejanggalan dalam penggunaan anggaran yang harus diusut tuntas,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa dalam orasinya.
Sorotan juga diarahkan pada program TPGU yang dinilai tidak tepat sasaran. Massa menduga adanya praktik KKN dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk keterlibatan pihak keluarga pejabat daerah.
“Program ini tidak masuk akal dan terkesan dipaksakan. Kami menduga ada konflik kepentingan di dalamnya,” tegas seorang orator dari kalangan aktivis.
Di tengah kritik tersebut, massa juga menyinggung kondisi infrastruktur di berbagai wilayah Kalimantan Timur yang dinilai masih jauh dari layak. Jalan rusak, jembatan yang belum memadai, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terbatas menjadi keluhan utama masyarakat.
Massa menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan arahan Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya prioritas dalam penggunaan anggaran negara.
Seorang tokoh masyarakat penyandang disabilitas, Muhammad Ali, turut menyampaikan aspirasi terkait minimnya perhatian terhadap kelompok disabilitas.
“Kami berharap pemerintah tidak hanya fokus pada proyek besar, tetapi juga memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas yang selama ini masih terabaikan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Ibu Tati, pelaku UMKM yang ikut dalam aksi tersebut. Ia berharap pemerintah daerah lebih serius dalam mendukung sektor usaha kecil.
“Kondisi ekonomi sedang tidak stabil. UMKM butuh perhatian nyata, bukan sekadar janji,” katanya.
Sementara itu, tokoh masyarakat lainnya, Bung Ode, dalam orasinya mengingatkan agar kepemimpinan dijalankan dengan integritas.
“Kami minta gubernur bekerja dengan hati. Jangan gunakan uang rakyat untuk hal yang tidak memberi manfaat bagi masyarakat,” ucapnya lantang.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan, termasuk Polda Kalimantan Timur dan Polresta Samarinda. Pengamanan juga dipantau langsung oleh pimpinan aparat setempat. Hingga aksi berakhir, situasi tetap berjalan tertib dan kondusif tanpa insiden berarti.(**)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
