SeputarDesa.com, Sumenep – Kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah selama hampir lima tahun terakhir mendorong masyarakat Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, meminta pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan jalan dibandingkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tokoh masyarakat Montorna, M. Roqiburrahman, mengatakan bahwa jalan utama yang menjadi akses vital masyarakat hingga kini masih dalam kondisi memprihatinkan. Kerusakan jalan tersebut dinilai telah menghambat berbagai aktivitas warga, mulai dari pendidikan, pertanian, kesehatan hingga kegiatan ekonomi.
“Jalan merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Namun selama bertahun-tahun kondisinya rusak parah dan belum ada upaya nyata yang dirasakan masyarakat untuk memperbaikinya,” ujarnya.
Menurutnya, selama hampir lima tahun terakhir masyarakat belum melihat adanya langkah serius dari pemerintah, baik melalui Dana Desa maupun sumber anggaran lainnya, untuk mengatasi persoalan infrastruktur tersebut.
Akibat kondisi jalan yang rusak, anak-anak sekolah harus melewati jalan berlumpur dan berlubang setiap hari untuk menempuh pendidikan. Di sektor pertanian, para petani juga mengalami kesulitan dalam mengangkut hasil panen sehingga berdampak pada meningkatnya biaya produksi dan menurunnya pendapatan.
Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat menjadi kurang optimal karena distribusi barang dan jasa terkendala oleh buruknya akses transportasi.
Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi ketika ada warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dalam sejumlah kasus, kendaraan tidak dapat menjangkau lokasi karena akses jalan yang rusak, sehingga warga terpaksa memikul pasien secara bergantian menuju fasilitas kesehatan atau puskesmas terdekat.
“Situasi seperti ini tentu tidak mencerminkan pelayanan dasar yang seharusnya menjadi hak masyarakat,” kata Roqiburrahman.
Atas dasar itu, sebagian besar warga Montorna menilai pembangunan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan yang lebih mendesak dibandingkan program MBG. Mereka menegaskan tidak menolak program kesejahteraan yang dicanangkan pemerintah, namun berharap pemerintah mampu menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Masyarakat meyakini bahwa jalan yang layak akan membuka akses pendidikan, memperlancar distribusi hasil pertanian, mempermudah pelayanan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara lebih luas.
Karena itu, warga meminta pemerintah untuk mengevaluasi prioritas penggunaan anggaran dan mempertimbangkan pengalihan sebagian dana program MBG guna mempercepat perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
“Jalan yang baik bukan sekadar sarana transportasi, tetapi merupakan jembatan menuju pendidikan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang memadai, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Masyarakat berharap pemerintah dapat hadir melalui kebijakan yang tidak hanya bersifat programatik, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan paling mendasar warga yang selama bertahun-tahun belum mendapatkan solusi nyata.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
