Dicopot dari Kursi Kepala Bapperida, Hartono Kini Dibebani Misi Benahi KPRI Sejahtera yang Bermasalah

SeputarDesa.com | Jombang – Keputusan Bupati Jombang, Warsubi, menonaktifkan Hartono dari jabatannya sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menjadi sinyal bahwa persoalan di tubuh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera telah mencapai titik yang membutuhkan penanganan khusus dari Pemerintah Kabupaten Jombang.

Langkah tersebut memunculkan pertanyaan publik: seberapa serius persoalan yang terjadi di KPRI Sejahtera hingga seorang pejabat eselon II harus melepaskan sementara jabatan strategisnya untuk fokus melakukan pembenahan?

Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan bahwa penonaktifan tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil kajian terhadap perkembangan permasalahan di KPRI Sejahtera, Bupati meminta agar Hartono memusatkan perhatian untuk menindaklanjuti delapan rekomendasi yang telah diterbitkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, mengatakan keputusan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mempercepat penyelesaian persoalan koperasi.

“Sesuai arahan Bupati dalam menyikapi perkembangan permasalahan yang terjadi di KPRI Sejahtera agar segera dilakukan kajian dan telaahan, maka akhirnya lahir keputusan tersebut,” ujar Agus Purnomo, Selasa (4/8/2026).

Hartono diminta menuntaskan delapan rekomendasi yang mencakup inventarisasi aset koperasi, pembenahan administrasi, pencocokan data simpanan anggota, penyusunan rencana aksi penyelesaian masalah, penyesuaian tata kelola sesuai Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2024, penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit independen, pelaporan berkala kepada pemerintah, hingga pembinaan terhadap pengurus dan pengawas koperasi.

Keberadaan rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi KPRI Sejahtera tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola, pengelolaan aset, transparansi keuangan, serta perlindungan terhadap hak-hak anggota koperasi.

Sebelumnya, sejumlah anggota KPRI Sejahtera mengaku mengalami kesulitan menarik simpanan mereka. Kondisi tersebut memicu keresahan di kalangan anggota dan bahkan mendorong Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ) menyatakan akan menempuh langkah hukum apabila penyelesaian tidak segera dilakukan. Situasi itu menjadi perhatian publik karena KPRI Sejahtera merupakan koperasi yang menghimpun dana dari aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Jombang.

Keputusan menonaktifkan Kepala Bapperida sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah daerah menempatkan penyelamatan KPRI Sejahtera sebagai agenda prioritas. Namun demikian, publik juga menantikan sejauh mana langkah tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar pergantian penugasan pejabat.

Audit independen yang akan dilakukan Kantor Akuntan Publik dipandang menjadi momentum penting untuk mengungkap kondisi riil keuangan koperasi, termasuk memastikan kesesuaian pengelolaan dana anggota, aset, serta mekanisme tata kelola yang selama ini berjalan. Hasil audit nantinya diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah pembenahan lanjutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, penonaktifan Hartono juga membuka ruang bagi pengawasan publik terhadap proses penyelesaian persoalan KPRI Sejahtera. Transparansi atas hasil pelaksanaan delapan rekomendasi serta keterbukaan informasi kepada anggota koperasi akan menjadi indikator penting dalam mengembalikan kepercayaan yang sempat menurun.(**)