Dapur MBG Didatangi Media, LSM dan Babinsa, Penanggung Jawab Tidak Ditemukan

SeputarDesa.com, Jombang – Sejumlah awak media bersama perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SCWI dan Babinsa mendatangi dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola SPPG Yayasan Bela Beli Banyuwangi di Dusun Garu, Desa Podoroto, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Kamis (4/6/2026).

Kedatangan mereka dilakukan menyusul adanya keluhan dari sejumlah penerima manfaat terkait nasi yang diduga tidak matang pada menu MBG yang didistribusikan sehari sebelumnya, Rabu (3/6/2026).

Selain untuk melakukan klarifikasi, rombongan juga ingin memperoleh penjelasan langsung dari pihak pengelola terkait proses produksi dan pengawasan kualitas makanan yang didistribusikan kepada para penerima manfaat.

Namun saat tiba di lokasi dapur MBG, Kepala SPPG, David, tidak berada di tempat. Begitu pula mitra SPPG, Wahyu Setiorini, yang juga tidak berada di lokasi sehingga tidak dapat dimintai keterangan terkait keluhan yang berkembang di masyarakat.

Padahal, persoalan yang dikeluhkan menyangkut kualitas makanan yang dikonsumsi oleh kelompok sasaran Program MBG, mulai dari siswa sekolah hingga kelompok B3 yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok tersebut merupakan penerima manfaat prioritas yang membutuhkan makanan dengan standar mutu dan keamanan pangan yang terjamin.

Ketidakhadiran pihak yang bertanggung jawab saat upaya klarifikasi dilakukan menjadi sorotan sejumlah pihak. Mengingat keluhan yang muncul berkaitan langsung dengan kualitas makanan program pemerintah, masyarakat berharap ada penjelasan terbuka dan langkah evaluasi yang cepat dari pengelola.

“Kami datang untuk meminta penjelasan dan memastikan informasi yang beredar. Namun saat berada di lokasi, pihak yang bertanggung jawab tidak dapat ditemui,” ujar Erwan LSM SCWI

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SPPG David maupun mitra SPPG Wahyu Setiorini belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang telah dilakukan. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada kedua pihak guna memberikan penjelasan secara berimbang kepada publik.

Kasus ini menjadi perhatian karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang menyasar peserta didik serta kelompok rentan. Oleh karena itu, kualitas makanan yang diproduksi dan didistribusikan harus memenuhi standar kelayakan konsumsi agar tujuan peningkatan gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal.(**)