KDKMP Kukar Disorot: Pengurus Jangan Hanya Dicantumkan di Form Verifikasi, Tapi Tak Dilibatkan

SeputarDesa.com, Kutai Kartanegara — Proses verifikasi faktual Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat sorotan dari Forum Komunikasi KDKMP-KKMP Kukar. Forum tersebut mempertanyakan transparansi proses verifikasi, khususnya terkait keterlibatan pengurus koperasi di lapangan.

Sorotan itu muncul setelah dalam formulir verifikasi faktual, termasuk pernyataan hasil verifikasi dan pengesahan, tercantum unsur ketua koperasi. Namun, Forum Komunikasi KDKMP-KKMP Kukar mempertanyakan sejauh mana pengurus koperasi dilibatkan secara langsung dalam proses tersebut.

Menurut forum, verifikasi faktual semestinya tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen atau pemenuhan formalitas administrasi. Tim verifikasi dinilai perlu memastikan kondisi kelembagaan koperasi benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan.

“Kalau ketua koperasi tercantum dalam form verifikasi dan hasil pengesahan, lalu bagaimana dengan pengurus koperasi lainnya? Apakah mereka dilibatkan, dimintai keterangan dan diberikan kesempatan mengetahui hasil verifikasi? Jangan sampai pengurus hanya ada di atas kertas, tetapi tidak dilibatkan dalam proses,” tegas Forum Komunikasi KDKMP-KKMP Kukar.

Jangan Ada Verifikasi di Balik Meja

Forum tersebut meminta Tim Verifikasi Faktual KDKMP Kabupaten Kutai Kartanegara menjelaskan secara terbuka mekanisme verifikasi yang digunakan.

Menurut mereka, proses verifikasi faktual harus mampu menggambarkan kondisi nyata koperasi, mulai dari struktur kepengurusan, kondisi kelembagaan, keterlibatan pengurus, hingga kesesuaian data yang dituangkan dalam dokumen dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

“Ini koperasi desa/kelurahan, bukan sekadar administrasi di atas kertas. Ada pengurus, ada anggota dan ada kelembagaan yang harus dihormati. Jangan sampai proses verifikasi berjalan tanpa melibatkan pihak yang justru akan menjalankan koperasi tersebut,” ujar Dedi, perwakilan Forum Komunikasi KDKMP-KKMP Kukar.

Forum menilai keterlibatan pengurus menjadi bagian penting dalam memastikan hasil verifikasi tidak menimbulkan persoalan kelembagaan setelah koperasi mulai menjalankan kegiatan.

Pemkab Diminta Turun Tangan

Forum Komunikasi KDKMP-KKMP Kukar meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui instansi terkait melakukan evaluasi apabila ditemukan perbedaan antara dokumen hasil verifikasi dengan kondisi faktual di lapangan.

Mereka juga meminta agar seluruh dokumen hasil verifikasi dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menjadi sumber persoalan baru ketika KDKMP mulai menjalankan kegiatan usaha.

“Kami tidak ingin KDKMP hanya bagus di laporan, tetapi bermasalah ketika sudah beroperasi. Kalau ada pengurus yang tidak dilibatkan, jelaskan alasannya. Kalau ada data yang tidak sesuai, koreksi. Jangan dibiarkan menjadi bom waktu,” tegasnya.

Menurut Forum Komunikasi KDKMP-KKMP Kukar, keterbukaan sejak tahap awal diperlukan untuk mencegah potensi konflik internal maupun persoalan kelembagaan di kemudian hari.

Hasil Verifikasi Harus Bisa Dipertanggungjawabkan

Forum menegaskan bahwa setiap hasil verifikasi dan pengesahan harus memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, mereka meminta proses verifikasi tidak berhenti pada tanda tangan dan pengesahan dokumen, tetapi benar-benar menggambarkan kondisi koperasi sebagaimana keadaan sebenarnya.

“Kami minta jangan ada kesan bahwa pengurus hanya dibutuhkan untuk melengkapi dokumen. Kalau koperasi ini milik dan untuk masyarakat desa/kelurahan, maka proses pembentukannya juga harus transparan dan melibatkan unsur koperasi secara nyata,” pungkasnya.

Forum Komunikasi KDKMP-KKMP Kukar menyatakan akan terus mengawal proses tersebut agar pembentukan KDKMP di Kabupaten Kutai Kartanegara berjalan transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan.

Forum juga meminta pihak terkait memberikan klarifikasi apabila terdapat perbedaan antara dokumen hasil verifikasi dengan proses yang berlangsung di lapangan.(**)