SeputarDesa.com, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menunjukkan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Langkah ini dibuktikan dengan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi SH, M.Kn, kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA, di Kantor BPK Jatim, Surabaya, pada Senin (30/03/2026).
Optimisme Mempertahankan Tradisi WTP
Penyerahan LKPD ini merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bagi Kabupaten Sidoarjo, momentum ini menjadi sangat krusial karena Pemkab tengah membidik predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut.
“Kami berharap hasil pemeriksaan nantinya tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini akan menjadi capaian WTP yang ke-13 bagi Kabupaten Sidoarjo,” ujar Bupati Subandi dengan nada optimis.
Sinergi untuk Perbaikan Tata Kelola
Bupati Subandi juga menegaskan bahwa seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo siap bekerja sama secara kooperatif selama proses audit berlangsung. Hal ini dilakukan agar para pemeriksa dari BPK mendapatkan data yang akurat dan objektif.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BPK Perwakilan Jatim, Karyadi, memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang telah menyerahkan laporan tepat waktu. Ia menekankan bahwa kualitas laporan keuangan yang baik merupakan cerminan dari tanggung jawab dalam pengelolaan uang rakyat.
Langkah Menuju Tata Kelola yang Sehat
Proses audit yang akan dilakukan oleh BPK ke depan diharapkan tidak hanya sekadar memberikan opini, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis bagi Pemkab Sidoarjo untuk terus memperbaiki sistem administrasi dan pengelolaan aset daerah.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP nantinya akan menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara kepemimpinan daerah dan transparansi birokrasi di Sidoarjo berjalan di jalur yang benar.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
