SeputarDesa.com, Gunungkidul – Pengelolaan dana bantuan ketahanan pangan tahun 2025 di Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, menuai polemik serius di tengah masyarakat. Dana senilai kurang lebih Rp270 juta yang diperuntukkan bagi program penguatan ketahanan pangan melalui pengadaan sapi kini dipertanyakan transparansi dan akuntabilitasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dana tersebut dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kalurahan Candirejo dengan skema pembelian sapi untuk dikembangkan oleh warga. Namun dalam praktiknya, warga menilai pelaksanaan program jauh dari prinsip keterbukaan.
Sejumlah warga mengaku tidak pernah mendapatkan laporan resmi terkait rincian penggunaan anggaran, mekanisme distribusi ternak, hingga sistem pengelolaan hasil pengembangannya.
“Kami tidak pernah tahu secara jelas berapa jumlah sapi yang dibeli, siapa saja penerimanya, dan bagaimana sistem pertanggungjawabannya. Semuanya seperti tertutup,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kecurigaan warga semakin menguat setelah bendahara BUMDes dikabarkan mengundurkan diri di tengah bergulirnya program tersebut. Mundurnya pejabat keuangan itu memicu spekulasi adanya persoalan internal dalam tata kelola dana.
“Sangat tidak transparan. Bendahara mundur, ini patut dicurigai ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan keuangan,” kata warga lainnya.
Tak hanya itu, aktivitas BUMDes yang berlokasi di area Pasar Candirejo, Semin, disebut-sebut nyaris tidak berjalan sejak pergantian bendahara. Kantor disebut jarang buka dan tidak terlihat aktivitas sebagaimana mestinya.
Sorotan juga mengarah pada peran lurah yang oleh sejumlah warga disebut memiliki kendali dominan dalam pengelolaan dana ketahanan pangan tersebut. Meski belum ada bukti pelanggaran hukum, warga menilai konsentrasi kendali pada satu pihak tanpa pengawasan terbuka berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Kecurigaan publik semakin bertambah setelah munculnya unggahan di media sosial TikTok yang membahas dugaan persoalan dana ketahanan pangan tersebut, namun beberapa hari kemudian konten itu diketahui telah dihapus. Hilangnya unggahan tersebut memicu tanda tanya di kalangan masyarakat.
Pada Sabtu (21/2/2026), lurah Kalurahan Candirejo telah dihubungi melalui pesan WhatsApp untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan ketidaktransparanan dan mundurnya bendahara BUMDes. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan jawaban.
Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada pihak Jawatan Kemakmuran di tingkat kapanewon, namun pejabat terkait belum dapat ditemui.
Masyarakat berharap adanya audit terbuka dan penjelasan resmi kepada publik guna memastikan dana ratusan juta rupiah tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan warga terhadap pengelolaan dana desa.
Tim media akan terus menelusuri informasi serta membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.(**)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
