Romantisisme Politik Rakyat, Utopia Desa, dan Jeratan Realitas Kuantitatif

SeputarDesa.com, Sidoarjo – Sejak Mohammad Hatta mengumandangkan konsepsi ekonomi gotong royong pada dekade-dekade awal berdirinya Republik ini, kata “koperasi” telah disakralkan sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Ia bukan sekadar entitas bisnis; ia adalah manifestasi yuridis dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sebuah janji suci bahwa kemakmuran harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Namun, ketika kita melangkah jauh ke pertengahan tahun 2026, janji suci tersebut tampak kian terhimpit di antara tumpukan angka yang problematis, retorika politik yang usang, dan benturan realitas di akar rumput. Di bawah gemerlap narasi pertumbuhan ekonomi nasional, koperasi Indonesia hari ini berdiri di persimpangan jalan yang gentingmerayakan romantisisme masa lalu atau tenggelam dalam ketidakberdayaan struktural.

Kritik paling mendasar tidak lagi bersumber dari skeptisisme akademis, melainkan dari data kuantitatif yang tersaji secara telanjang. Kita menyaksikan sebuah lanskap ekonomi di mana koperasi dipaksa memikul beban ideologis yang maha berat, namun diberikan instrumen pengawasan dan ekosistem kebijakan yang rapuh. Pada saat yang sama, gelombang kebijakan baru seperti lahirnya puluhan ribu Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih mencoba menginjeksikan darah baru ke dalam tubuh yang lama sakit. Di sinilah urgensi yang sebenarnya mengorelasikan data empiris, membongkar ilusi birokratis, dan menyajikan potret utuh tentang ke mana arah kapal besar perekonomian rakyat ini akan berlayar.

Stagnasi Kualitas

Untuk memahami kondisi riil koperasi hari ini, kita harus berani menatap angka-angka sektoral tanpa distorsi optimisme kosong. Beberapa tahun lalu, pemerintah melakukan langkah radikal yang disebut sebagai “pembersihan” atau penertiban koperasi fiktif. Jumlah unit koperasi dideformasi secara masif, menyusut dari kisaran 209.000 unit menjadi sekitar 127.000 unit. Langkah ini awalnya dipuji sebagai upaya reorientasi dari kuantitas menuju kualitas. Namun, hingga data terbaru tahun 2026 bergulir, jumlah koperasi aktif hanya merangkak lambat di angka sekitar 130.119 unit secara nasional. Angka pertumbuhan yang stagnan ini mencerminkan adanya resistensi ekosistem dan kejenuhan modal sosial di masyarakat.

Lebih mengkhawatirkan lagi jika kita membedah tingkat kesehatan organisasi melalui indikator penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT). RAT adalah instrumen tertinggi demokrasi ekonomi di dalam koperasi, tempat di mana transparansi diuji dan kedaulatan anggota ditegakkan. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 71,5 persen atau sekitar 93.002 unit koperasi yang tertib menyelenggarakan RAT secara berkala. Artinya, terdapat hampir 30 persen koperasi aktif yang beroperasi dalam ruang gelap tata kelolasebuah celah besar yang rawan menjadi inkubator bagi praktik penyelewengan dana, salah urus, hingga fraud korporasi berkedok gotong royong.

Indikator Makro Koperasi Indonesia (Data Terkorelasi 2026)

• Jumlah Koperasi Aktif~130.119 unit nasional.
• Kepatuhan RAT 71,5% (~93.002 unit) yang tertib organisasi.
• Volume Usaha (Omzet) Rp214 Triliun (2024) menuju proyeksi Rp275 Triliun (2026).
• Kontribusi terhadap PDB Nasional Berada di kisaran riil 6,33%.
• Penetrasi Keanggotaan Baru menjangkau 29,8 juta orang dari total populasi.

Meskipun demikian, indikator volume usaha (omzet) mencatat angka yang cukup impresif secara nominal, yakni menembus Rp214 triliun pada akhir 2024 dan diproyeksikan merayap mendekati angka Rp275 triliun pada tahun 2026. Angka ratusan triliun ini sering kali dijadikan tameng keberhasilan oleh para pejabat birokrasi. Namun, jika volume usaha tersebut dikorelasikan dengan total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, kontribusi riil koperasi Indonesia masih tertahan di angka sekitar 6,33 persen. Kontribusi yang kecil ini dihitung berdasarkan formula agregat variabel makro

PDB_{kop} = f(t{Aset}, {Vol}_{usaha}, {Modal}_{sendiri}, {Modal}_{luar}, {SHU})

Ketika kontribusi PDB hanya berada di kisaran enam persen, sedangkan jumlah anggota aktif baru menjangkau 29,8 juta orang, lahir sebuah kesimpulan logiskoperasi di Indonesia belum menjadi arus utama perekonomian nasional. Ia masih menjadi pemain pinggiran yang bergerak di ceruk-ceruk pasar yang tidak tersentuh oleh kapitalisme besar atau perbankan formal konvensional.

Ilusi Agregat

Mari kita lakukan korelasi silang antara volume usaha makro yang bernilai ratusan triliun tersebut dengan realitas skala usaha di tingkat unit. Riset ekonomi independen yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) membongkar sebuah anomali yang pahit. Di balik angka omzet ratusan triliun itu, sebanyak 59,42 persen koperasi di Indonesia ternyata memiliki omzet tahunan yang sangat rendah, yakni di bawah Rp300 juta per tahun. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan yang luar biasa parah di dalam tubuh ekosistem koperasi itu sendiri.

Struktur piramida ini memperlihatkan bahwa perputaran uang terbesar hanya dinikmati oleh segelintir koperasi skala raksasayang mayoritasnya adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tingkat nasional di kota-kota besarsementara lebih dari separuh jumlah koperasi di Indonesia masih berkutat di level ultra-mikro. Dengan omzet di bawah Rp300 juta setahun, sebuah koperasi praktis tidak memiliki kapasitas modal yang cukup untuk melakukan ekspansi usaha, merekrut manajer profesional, apalagi melakukan digitalisasi teknologi. Mereka hidup dari hari ke hari sekadar untuk bertahan hidup (survival mode), bukan untuk bertumbuh (growth mode).

Kondisi mikro yang rapuh ini mengaburkan klaim pemerintah tentang pemberdayaan. Bagaimana mungkin sebuah institusi ekonomi diharapkan menjadi pilar ketahanan nasional jika untuk membiayai operasional bulanannya saja mereka harus megap-megap? Akibatnya, terjadi lingkaran setankarena omzet kecil, kesejahteraan pengurus rendah; karena kesejahteraan pengurus rendah, tata kelola dilakukan secara amatir; dan karena tata kelola amatir, koperasi tersebut gagal menarik minat generasi muda berpendidikan tinggi untuk bergabung. Koperasi akhirnya dicap sebagai perkumpulan kaum lansia dengan sistem pencatatan buku folio berdebu.

Kaum “Unbankable” dan Rantai Pasok yang Rapuh

Kendati dikepung oleh keterbatasan struktural, sangat tidak adil jika kita menutup mata terhadap dampak nyata yang telah ditorehkan oleh koperasi di berbagai pelosok nusantara. Koperasi, khususnya dalam bentuk Credit Union (CU) dan Koperasi Simpan Pinjam pedesaan, telah menjadi juru selamat bagi jutaan manusia yang dikategorikan sebagai kelompok unbankable. Petani kecil dengan lahan kurang dari setengah hektar, nelayan tradisional dengan perahu motor sewaan, serta pedagang pasar loak tidak akan pernah mendapatkan pinjaman modal dari bank-bank BUMN mentereng di kota. Persyaratan agunan yang kaku dan BI Checking adalah tembok tinggi yang mendiskriminasi mereka.

“Di sinilah koperasi masuk membawa fungsi sosial-ekonominya yang paling murni. Koperasi tidak melihat agunan sertifikat tanah, melainkan melihat watak, ikatan sosial, dan komitmen bersama antarsesama anggota komunitas.”

Di sektor produksi, kita melihat keberhasilan parsial di mana koperasi bertindak sebagai agregator produk lokal. Petani tebu, peternak sapi perah di Jawa Timur dan Jawa Barat, serta nelayan di beberapa pesisir luar Jawa berhasil memotong rantai tengkulak yang panjang melalui koperasi. Dengan menyatukan hasil panen atau tangkapan ke dalam koperasi, mereka memiliki posisi tawar (bargaining power) yang lebih kuat ketika berhadapan dengan industri pengolahan skala besar. Hilirisasi sektor riil berbasis koperasi ini, walau masih dalam skala terbatas, terbukti mampu menaikkan taraf hidup anggotanya dan menjaga stabilitas harga pangan di tingkat lokal.

Merespons berbagai keterbatasan tersebut, pemerintah meluncurkan sebuah manuver kebijakan yang sangat masif melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, yaitu percepatan pembentukan Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih. Target yang dipasang tidak main-mainmengaktifkan dan menggerakkan 60.000 hingga 70.000 unit Kop Des Merah Putih di seluruh penjuru Indonesia pada akhir tahun 2026. Salah satu program andalan yang kini gencar didirikan di desa-desa adalah Gerai Sembako Kop Des, yang diproyeksikan mampu mendongkrak pendapatan rata-rata desa hingga 25 persen per tahun serta menyumbang tambahan 0,5 persen terhadap PDB nasional.

Di atas kertas, cetak biru Kop Des Merah Putih ini tampak begitu indah. Ia menjanjikan kebangkitan ekonomi dari pinggiran, sebuah konsep yang senafas dengan visi pembangunan nasional. Namun, analisis kritis wajib mempertanyakanapakah struktur birokrasi dan mentalitas aparatur di tingkat desa sudah siap mengelola gelombang modal dan tanggung jawab ekonomi sebesar ini? Ataukah program ini hanya akan menjadi replika dari proyek-proyek top-down masa lalu yang berakhir menjadi monumen kegagalan berselimut kasus hukum?

Jika kita mengorelasikan target pendirian 70.000 unit koperasi baru ini dengan data kepatuhan RAT yang hanya 71,5 persen pada koperasi yang sudah ada, kita patut cemas. Membangun sebuah koperasi bukan sekadar mendirikan papan nama di depan balai desa atau membagikan bantuan stimulan modal dari APBN. Koperasi adalah bangunan moral yang membutuhkan literasi keuangan, komitmen manajerial, dan pengawasan internal yang ketat. Memaksakan pembentukan puluhan ribu koperasi dalam waktu singkat tanpa dibarengi dengan edukasi SDM yang masif adalah tindakan gegabah yang berpotensi melahirkan gelombang koperasi papan nama baru yang mati suri begitu proyeksi anggaran negara selesai dicairkan.

Benturan Regulasi, Risiko Fiskal

Kekhawatiran di atas diperkuat oleh analisis mendalam dari CELIOS yang menyoroti tiga risiko krusial terkait akselerasi Kop Des Merah Putih. Risiko pertama adalah benturan regulasi dan ketidakpastian hukum. Pendirian Kop Des sering kali bersinggungan secara langsung dengan eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa. Ketika sebuah desa memiliki BUMDes dan sekaligus dipaksa mendirikan Kop Des Merah Putih, terjadi perebutan sumber daya modal dan tumpang tindih fungsi usaha di lapangan. Lebih jauh, jika pengelolaan dana koperasi desa ini tidak transparan dan mengalami kerugian, para pengurusnya rentan dijerat oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena dianggap merugikan keuangan negara atau keuangan desa. Ketakutan akan jeratan hukum ini pada akhirnya membuat para tokoh desa yang kompeten justru enggan terlibat.

Risiko kedua menyangkut aspek fiskal dan penjaminan. Program Kop Des Merah Putih yang masif ini tentu membutuhkan suntikan modal yang tidak sedikit, yang sebagian besarnya dialokasikan dari dana desa atau skema kredit program yang dijamin pemerintah. Jika terjadi kegagalan bayar atau salah urus masal pada ribuan koperasi desa tersebut, dampak negatifnya akan langsung membebani postur dana desa dan memperlebar defisit fiskal daerah. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun jembatan, posyandu, atau memperbaiki jalan rusak di desa, habis tersedot untuk menambal lubang kerugian koperasi yang dikelola secara ugal-ugalan.

Risiko ketiga, yang paling ironis, adalah ancaman kanibalisme ekonomi terhadap UMKM lokal. Program Gerai Sembako Kop Des didesain untuk menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga murah bagi warga desa. Namun, jika tidak dilakukan pemetaan komoditas secara hati-hati, gerai fisik milik koperasi yang disubsidi negara ini akan menjadi kompetitor langsung yang mematikan bagi warung-warung kelontong kecil, kedai-kedai pojok, dan pedagang tradisional yang sudah puluhan tahun menjadi urat nadi ekonomi warga mandiri. Niat awal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa justru berujung pada penggusuran ekonomi usaha mikro milik warga sendiri akibat penetrasi kapitalisasi korporasi desa.

Menuntut Paradigma

Korelasi menyeluruh dari data aktif organisasi, kontribusi PDB, struktur omzet mikro, hingga dinamika kebijakan Kop Des Merah Putih menghantarkan kita pada sebuah konklusi yang tak terbantahkankoperasi Indonesia sedang mengidap penyakit struktural yang akut. Kita tidak bisa lagi menyembuhkan penyakit ini dengan sekadar memberikan obat generik berupa jargon-jargon politik kepedulian atau peresmian seremonial di hotel bintang lima. Koperasi membutuhkan reformasi paradigma yang menyeluruh dan radikal.

Pertama, pemerintah harus menggeser orientasi kebijakannya secara total dari aspek kuantitas menuju penguatan kualitas. Menghentikan obsesi mendirikan puluhan ribu unit koperasi baru dan beralih fokus untuk menyehatkan serta mendigitalisasi 130.119 unit koperasi yang saat ini sudah aktif adalah langkah yang jauh lebih rasional. Koperasi harus didorong untuk melakukan penggabungan (merger) atau konsolidasi agar memiliki skala ekonomi yang memadai guna menembus pasar modern dan meningkatkan kontribusi PDB di atas angka enam persen.

Kedua, penguatan sistem pengawasan adalah harga mati. Kesenjangan tata kelola yang tecermin dari 28,5 persen koperasi yang mangkir dari RAT harus segera diatasi dengan penegakan hukum yang tegas dan pemanfaatan teknologi pengawasan digital terintegrasi. Koperasi simpan pinjam yang mengelola dana publik dalam skala besar harus tunduk pada standar audit independen yang ketat, setara dengan pengawasan yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap sektor perbankan konvensional, demi melindungi hak-hak anggota dan mencegah terjadinya skandal investasi bodong yang merusak citra koperasi secara nasional.

Pada akhirnya, mengawal berjalannya demokrasi ekonomi ini adalah tanggung jawab moral kolektif. Kita dituntut untuk jeli melihat keberhasilan otentik di pelosok desa, sekaligus tetap lantang dalam mengoreksi setiap kebijakan top-down yang mengancam kedaulatan ekonomi rakyat. Koperasi tidak boleh dibiarkan hanya menjadi ornamen politik musiman atau alat legitimasi kekuasaan. Ia harus dikembalikan pada khittah sejatinyasebagai wadah pembebasan ekonomi bagi kaum yang lemah, alat perjuangan kelas sosial yang beradab, dan motor penggerak utama kemakmuran bangsa yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.