banner 120x600
banner 120x600
banner 970x250
Budaya

Warga Keluhkan Kinerja Kades Pasar Melintang, Pemkab dan Inspektorat Deli Serdang Diminta Turun Tangan

×

Warga Keluhkan Kinerja Kades Pasar Melintang, Pemkab dan Inspektorat Deli Serdang Diminta Turun Tangan

Sebarkan artikel ini
Gambar Ilustrasi

SeputarDesa.com, Deli Serdang – Sejumlah warga Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, menyampaikan berbagai keluhan terkait pelayanan pemerintahan desa, perhatian terhadap sektor pertanian, hingga persoalan pembangunan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian secara maksimal.

Aspirasi tersebut disampaikan kepada redaksi SeputarDesa.com dengan harapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, khususnya Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, turun tangan untuk melakukan klarifikasi dan menindaklanjuti berbagai persoalan yang menjadi keresahan masyarakat.

Sorotan warga salah satunya tertuju pada kinerja Kepala Desa Pasar Melintang, David Sagala. Masyarakat mempertanyakan kedisiplinan dan kehadiran kepala desa di kantor desa selama jam pelayanan pemerintahan berlangsung.

Bahkan, muncul dugaan dari warga bahwa kepala desa masih menjalankan aktivitas pekerjaan lain sebagai pengemudi transportasi daring (Grab) pada waktu kerja. Warga juga menyebut yang bersangkutan kerap berada di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Tanjung Morawa.

Meski demikian, informasi mengenai aktivitas tersebut belum dapat diverifikasi secara independen oleh redaksi. Karena itu, diperlukan klarifikasi langsung dari pihak yang bersangkutan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi kesimpulan sepihak.

Irigasi dan Kebutuhan Petani Jadi Sorotan

Keluhan lainnya datang dari masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Mereka menilai kondisi saluran irigasi membutuhkan perhatian serius, terutama terkait pemeliharaan dan perbaikan jaringan pengairan yang menjadi penunjang utama aktivitas persawahan.

Baca Juga :  Kepala DinpermadesP2KB Demak Terima Audiensi ABPEDNAS Demak

Selain irigasi, warga berharap pemerintah desa lebih memperhatikan kebersihan lingkungan, penerangan jalan, serta kebutuhan petani, termasuk kemudahan memperoleh pupuk bersubsidi dan bibit unggul.

Warga juga menyoroti pernyataan yang menurut mereka pernah disampaikan kepala desa, yakni, “Mulai hari ini, saya bukan Kepala Desa Irigasi.”

Pernyataan tersebut dipersoalkan karena masyarakat menilai persoalan irigasi merupakan kebutuhan mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan petani. Bagi warga, perhatian terhadap saluran pengairan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut keberlangsungan produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

Pengutipan 3 Kilogram Padi untuk Tali Air Dipertanyakan

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah adanya pengutipan hasil panen berupa padi sebanyak 3 kilogram yang menurut laporan warga dilakukan oleh pengurus tali air.

Masyarakat mempertanyakan dasar pengutipan tersebut, termasuk siapa yang menetapkan besaran pungutan, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, serta untuk apa hasil pengutipan itu digunakan.

Menanggapi persoalan tersebut, admin Grup Facebook Desa Pasar Melintang memberikan penjelasan bahwa pengutipan untuk kebutuhan pengurusan tali air memang dilakukan oleh pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Menurut admin, para pengurus menghadapi kendala dalam melakukan pengutipan. Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan keterangannya, kepala desa mengaku tidak menerima uang dari pengutipan tersebut.

Admin menyarankan agar persoalan itu dikonfirmasi langsung kepada petugas atau pengurus P3A untuk memperoleh penjelasan lebih terperinci.

Terlepas dari penjelasan tersebut, masyarakat tetap membutuhkan keterbukaan mengenai mekanisme pengutipan dan pertanggungjawaban penggunaannya. Sebab, setiap bentuk pengumpulan hasil panen dari masyarakat perlu memiliki dasar, tujuan, serta pengelolaan yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Baca Juga :  Candi Arimbi. Bangunan yang berasal dari abad ke-14 ini bukan sekadar tumpukan batu andesit,

Persoalan Ganti Rugi Lahan dan Akses Jalan Belum Jelas

Tak hanya persoalan irigasi, warga juga mengungkapkan adanya persoalan ganti rugi lahan yang berkaitan dengan pelebaran jalan di kawasan persawahan Dusun I dan Dusun II.

Mengenai hal ini, admin Grup Facebook Desa Pasar Melintang menjelaskan bahwa persoalan ganti rugi tanah dan akses jalan tersebut berkaitan dengan periode kepemimpinan kepala desa sebelumnya.

Admin juga menyebut pernah terjadi kesalahpahaman dengan pihak terkait pada masa pembangunan jalan tol, termasuk menyangkut ganti rugi kantor desa dan akses menuju kantor desa yang baru.

Namun, admin mengaku tidak mengetahui secara pasti bagaimana perkembangan maupun penyelesaian persoalan tersebut.

Kondisi ini menunjukkan perlunya penelusuran dokumen dan penjelasan dari pihak-pihak yang terlibat agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai status lahan, proses ganti rugi, serta penyelesaian akses jalan yang dipersoalkan.

Pemkab dan Inspektorat Diminta Tidak Abaikan Aspirasi Warga

Berbagai keluhan tersebut menjadi catatan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pelayanan administrasi, tetapi juga kepemimpinan yang hadir, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan dan persoalan warga.

Warga berharap Pemkab Deli Serdang melalui instansi terkait, termasuk Inspektorat, dapat melakukan klarifikasi dan pemeriksaan apabila diperlukan terhadap sejumlah persoalan yang dilaporkan.

Baca Juga :  Duduk Bersama di Terpal Biru, Prajurit TMMD Bangun Kedekatan dengan Warga Wonosari

Hal-hal yang dinilai perlu mendapat perhatian antara lain kedisiplinan pelayanan pemerintahan desa, pengelolaan anggaran dan kegiatan pembangunan, pemeliharaan infrastruktur pertanian, mekanisme pengutipan untuk kebutuhan tali air, serta persoalan ganti rugi lahan dan akses jalan.

Langkah klarifikasi dan pemeriksaan dinilai penting agar setiap persoalan tidak hanya berhenti sebagai keluhan di tengah masyarakat. Jika terdapat kekeliruan administrasi maupun hal-hal yang tidak sesuai ketentuan, diharapkan dapat ditangani berdasarkan aturan yang berlaku.

Pada prinsipnya, pemerintahan desa merupakan penyelenggara pelayanan publik yang harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kedisiplinan, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Kepala Desa Belum Memberikan Tanggapan

Sementara itu, redaksi SeputarDesa.com telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Desa Pasar Melintang, David Sagala, melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan maupun penjelasan dari yang bersangkutan.

Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Desa Pasar Melintang untuk menyampaikan klarifikasi, penjelasan, maupun hak jawab atas berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat.

SeputarDesa.com juga mengimbau agar seluruh pihak mengedepankan penyelesaian persoalan melalui komunikasi dan mekanisme yang sesuai ketentuan hukum.(**)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com

 




SeputarDesa.com - Mengungkap Fakta, Menjaga Integritas Desa
error: Dilarang Keras mengcopy sebagian atau seluruh artikel tanpa seizin redaksi