Rekrutmen Karyawan KDKMP Diduga Terpusat di PT Agrinas, Forum KDMP-KKMP Kukar Pertanyakan Kewenangan Pengurus dan Pengawas

SeputarDesa.com, Kukar – Polemik tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kembali mencuat. Kali ini, Forum Komunikasi KDMP–KKMP Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mempertanyakan mekanisme perekrutan karyawan koperasi yang dinilai terpusat dalam satu komando PT Agrinas.

Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait posisi, fungsi, dan kewenangan pengurus serta pengawas koperasi. Pasalnya, koperasi merupakan badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan, mekanisme pengambilan keputusan, serta prinsip tata kelola yang semestinya dijalankan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Forum menilai, jangan sampai pengurus dan pengawas yang secara kelembagaan diberikan amanah untuk menjalankan roda organisasi justru kehilangan ruang dan kewenangan dalam menentukan arah pengelolaan koperasi.

Pengurus dan Pengawas Jangan Sekadar Jadi Penonton

Perwakilan Forum Komunikasi KDMP–KKMP Kukar, Amran, menegaskan bahwa perlu ada penjelasan terbuka mengenai batas kewenangan PT Agrinas dalam proses perekrutan tenaga kerja KDKMP.

Menurutnya, proses perekrutan karyawan harus memiliki dasar hukum, mekanisme, serta petunjuk teknis (juknis) yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam tata kelola koperasi.

“Jangan sampai pengurus dan pengawas hanya dijadikan penonton. Mereka memiliki tanggung jawab kelembagaan terhadap keberlangsungan koperasi. Lalu bagaimana mereka bisa menjalankan tanggung jawab tersebut jika kewenangannya tidak diberikan kejelasan?” tegas Amran.

Ia juga mempertanyakan belum adanya informasi mengenai juknis perekrutan karyawan yang dapat diakses secara terbuka oleh pengurus koperasi.

Jika memang belum tersedia pedoman resmi, menurut forum, perlu dijelaskan siapa yang menentukan kebutuhan tenaga kerja, siapa yang menetapkan persyaratan calon karyawan, siapa yang memiliki kewenangan melakukan seleksi, serta kepada siapa pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya manusia tersebut diberikan.

Kendaraan Operasional Diserahkan, Siapa Tanggung BBM dan Perawatannya?

Tidak hanya soal rekrutmen karyawan, Forum Komunikasi KDMP–KKMP Kukar juga menyoroti persoalan dukungan operasional koperasi, khususnya terkait penyerahan kendaraan operasional.

Forum mempertanyakan kejelasan pembiayaan bahan bakar minyak (BBM), biaya perawatan, pajak kendaraan, hingga kebutuhan operasional lainnya.

Sebab, penyerahan kendaraan tanpa disertai kepastian anggaran operasional dikhawatirkan justru menjadi beban baru bagi koperasi yang belum memiliki kemampuan keuangan memadai.

“Jangan sampai kendaraan operasional hanya menjadi simbol program, tetapi tidak didukung pembiayaan yang jelas. Kendaraan membutuhkan BBM, perawatan, pajak, dan biaya lainnya. Siapa yang bertanggung jawab?” menjadi pertanyaan yang disampaikan forum.

Amran menegaskan bahwa membangun koperasi tidak cukup hanya dengan menyediakan gedung, kendaraan, dan papan nama.

Koperasi membutuhkan modal usaha, sumber daya manusia yang profesional, sistem pengelolaan yang transparan, serta dukungan biaya operasional yang realistis agar benar-benar mampu menjalankan kegiatan ekonomi dan menghasilkan pendapatan.

Forum Desak Kemenkop dan PT Agrinas Berikan Penjelasan

Atas berbagai persoalan tersebut, Forum Komunikasi KDMP–KKMP Kabupaten Kutai Kartanegara meminta Kementerian Koperasi, PT Agrinas, serta pihak-pihak terkait segera memberikan penjelasan secara terbuka.

Setidaknya terdapat lima persoalan mendasar yang diminta untuk dijawab:

1. Apa dasar hukum dan batas kewenangan PT Agrinas dalam proses perekrutan karyawan KDKMP?
2. Di mana petunjuk teknis (juknis) resmi mengenai mekanisme perekrutan karyawan koperasi?
3. Bagaimana posisi, fungsi, serta kewenangan pengurus dan pengawas dalam menentukan kebutuhan dan pengelolaan tenaga kerja?
4. Siapa yang bertanggung jawab atas pembiayaan BBM, pemeliharaan, pajak, dan kebutuhan kendaraan operasional?
5. Bagaimana kepastian dukungan modal usaha agar KDKMP dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara nyata dan menghasilkan pendapatan?

Forum menilai, pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan menyangkut kepastian tata kelola, pembagian kewenangan, dan masa depan kelembagaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Jangan Sampai Koperasi Hanya Punya Nama, tetapi Tidak Memiliki Kewenangan

Sementara itu, Dedi menegaskan bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip perkoperasian. Jangan sampai pelaksanaan program justru mengabaikan fungsi pengurus dan pengawas yang memiliki tanggung jawab terhadap organisasi koperasi.

Menurutnya, pengurus dan pengawas harus diberikan ruang untuk menjalankan tugas dan fungsi kelembagaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Persoalan ini jangan dianggap sebagai kritik biasa. Ini menyangkut masa depan tata kelola koperasi dan nasib para pengurus yang telah diberikan amanah untuk mengembangkan ekonomi masyarakat,” ujar Dedi.

Ia berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait tidak menutup mata terhadap berbagai pertanyaan yang berkembang di kalangan pengurus KDMP–KKMP.

Kejelasan regulasi, transparansi perekrutan, pembagian kewenangan, dukungan modal, hingga pembiayaan operasional merupakan hal mendasar yang harus diselesaikan agar program KDKMP tidak berhenti sebatas pembangunan fisik dan pembentukan kelembagaan.

Forum Komunikasi KDMP–KKMP Kukar menegaskan bahwa koperasi harus tumbuh sebagai lembaga ekonomi yang memiliki kemandirian, tata kelola yang sehat, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat desa dan kelurahan.

KOPERASI HARUS BERDAULAT, PENGURUS JANGAN DIKESAMPINGKAN, DAN PENGELOLAAN HARUS TRANSPARAN!