SeputarDesa.com, Jombang – Rencana Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mengadakan motor baru bagi seluruh kepala desa menimbulkan gelombang kritik dari masyarakat. Bukan tanpa alasan program ini dikabarkan menelan anggaran lebih dari Rp9 miliar, jumlah yang sangat besar di tengah kondisi infrastruktur desa yang masih jauh dari layak.
Lebih ironis lagi, sebagian besar desa di Jombang sudah memiliki dua kendaraan bermotor dan satu mobil siaga desa. Dengan fasilitas yang sudah tersedia, pengadaan motor baru bukanlah kebutuhan mendesak, melainkan bentuk pemborosan yang sulit dijustifikasi secara moral maupun administratif.
Kritik publik kian tajam setelah DPRD Jombang menegaskan bahwa program tersebut belum pernah dibahas antara eksekutif dan legislatif. Jika benar demikian, maka rencana ini tidak hanya keliru secara prioritas, tetapi juga bermasalah secara prosedural. Bagaimana mungkin sebuah program bernilai miliaran rupiah bisa muncul tanpa pembahasan resmi di DPRD?
Di saat banyak warga masih menempuh jalan berlumpur untuk ke sekolah, petani berjuang mengangkut hasil panen lewat jalan rusak, dan banyak jembatan desa menunggu perbaikan, pemerintah daerah justru memilih menambah kendaraan dinas. Ini menunjukkan betapa jauhnya kebijakan publik dari realitas kehidupan rakyat.
Rp9 miliar bukan angka kecil. Dengan dana sebesar itu, pemerintah bisa memperbaiki ratusan titik jalan desa, membangun puluhan jembatan kecil, atau memperluas akses air bersih bagi ribuan warga. Tapi yang terjadi justru sebaliknya anggaran dialihkan untuk kenyamanan para pejabat desa yang sebenarnya sudah memiliki kendaraan operasional.
Kepala desa tentu perlu sarana mobilitas, namun yang lebih dibutuhkan rakyat adalah kehadiran pemimpinnya di lapangan, bukan sekadar motor baru di garasi balai desa. Program ini memperlihatkan pola lama: pembangunan yang lebih berpihak pada simbol ketimbang substansi, pada tampilan daripada pelayanan.
Sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Jombang berhenti bermain-main dengan anggaran publik. Rakyat tidak butuh motor baru untuk kepala desa rakyat butuh jalan yang bisa dilalui tanpa terjebak lumpur, irigasi yang tidak tersumbat, dan jembatan yang bisa dilintasi tanpa rasa takut.
Program pengadaan motor dinas Rp9 miliar ini bukan sekadar soal kendaraan. Ini soal arah kebijakan dan keberpihakan. Apakah pemerintah berdiri di sisi rakyat, atau justru sibuk memperhalus jalan kekuasaan sendiri?
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
