SeputarDesa.com – Kerusakan hutan di Indonesia tidak lagi bisa dijelaskan sebagai persoalan teknis lapangan. Deforestasi hari ini lahir dari keputusan administratif: izin yang diteken, proyek yang disetujui, dan rencana pembangunan yang diloloskan tanpa menghitung dampak lintas sektor. Di atas kertas, Indonesia berkomitmen pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Di ruang rapat, komitmen itu kerap dikalahkan oleh logika percepatan investasi.
Dalam lima tahun terakhir, berbagai proyek strategis—mulai dari pembukaan kawasan industri, perluasan infrastruktur, hingga pengembangan energi—bersinggungan langsung dengan kawasan hutan dan wilayah ekologis sensitif. Secara formal, proyek-proyek tersebut dinyatakan patuh regulasi. Namun secara substantif, dampaknya memperlemah target SDGs terkait iklim, ekosistem darat, dan penghidupan masyarakat lokal.
Masalahnya bukan ketiadaan aturan. Masalahnya adalah cara negara membaca pembangunan.
Ketika SDGs Berhenti sebagai Dokumen
Deforestasi terus berulang karena SDGs diposisikan sebagai dokumen pelengkap, bukan sebagai alat uji kebijakan. Target lingkungan hidup ditulis terpisah dari target ekonomi. Analisis dampak dilakukan sektoral. Ketika konflik muncul, lingkungan hampir selalu menjadi variabel yang dikompromikan.
Akibatnya, SDGs berjalan administratif: indikator dicentang, laporan disusun, sementara kerusakan ekologis terus diproduksi oleh kebijakan yang sama. Ini menjelaskan mengapa capaian di atas kertas tidak sejalan dengan kondisi lapangan.
Celah yang Ingin Ditutup
Di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas, SDG Academy Indonesia dibangun untuk menutup celah yang selama ini jarang disentuh: cara berpikir pengambil kebijakan. Fokusnya bukan pada advokasi lingkungan, melainkan pada pemahaman lintas tujuan—bahwa satu keputusan pembangunan bisa merusak banyak target SDGs sekaligus.
Dalam konteks deforestasi, persoalannya jelas. Banyak perencana dan pengambil keputusan memahami proyek hanya dari sisi sektoral: energi, pangan, atau infrastruktur. Dampak ekologis dan sosial diperlakukan sebagai urusan teknis lanjutan, bukan faktor penentu.
SDG Academy mencoba mengintervensi titik ini dengan membekali aparatur dan pemangku kepentingan pemahaman sistemik SDGs. Tujuannya sederhana tapi krusial: mengubah cara membaca konsekuensi kebijakan sebelum izin diberikan, bukan setelah kerusakan terjadi.
Dampak Belum Menjadi Disiplin
Namun, hingga kini, pengaruh SDG Academy masih terbatas pada peningkatan literasi, belum menjadi disiplin kebijakan. Pengetahuan SDGs belum otomatis mengikat proses perencanaan dan evaluasi proyek. Artinya, seseorang bisa memahami risiko deforestasi, tetapi tetap meloloskan kebijakan karena tidak ada mekanisme koreksi yang memaksa.
Di sinilah hambatan terbesar akselerasi SDGs menuju 2030. Selama SDGs tidak dijadikan alat penyaring kebijakan—bukan sekadar materi pembelajaran—kerusakan lingkungan akan terus berulang dengan wajah baru dan justifikasi baru.
Deforestasi adalah ujian paling konkret bagi SDGs Indonesia. Bukan karena kurangnya target, tetapi karena lemahnya keberanian untuk menjadikan keberlanjutan sebagai batas pembangunan. SDG Academy hanya akan relevan jika mampu mendorong perubahan dari pengetahuan ke keputusan—dari kelas ke meja rapat.
Jika tidak, Indonesia berisiko tiba di 2030 dengan laporan SDGs yang rapi, tetapi hutan yang terus menyusut. Dan pada titik itu, kegagalan bukan lagi soal implementasi, melainkan soal pilihan yang sejak awal diambil negara.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
