Oleh: Andhi Hartanto, S.Pd
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban
Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai, Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan Kabupaten Tuban
Idulfitri 1447 Hijriah seharusnya tidak hanya menjadi perayaan kemenangan spiritual setelah sebulan berpuasa. Lebih dari itu, Idulfitri adalah momen kembali ke fitrah, kejujuran nurani, kejernihan berpikir, dan keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah. Di titik inilah, makna Idulfitri menemukan relevansinya dalam kehidupan berbangsa sebagai panggilan moral untuk mengoreksi arah kekuasaan yang melenceng dari kepentingan rakyat.
Kita patut bertanya secara jujur apakah kebijakan hari ini benar-benar lahir dari keberpihakan kepada rakyat, atau justru dari kompromi kepentingan yang menjauh dari mereka? Pertanyaan ini tidak boleh dihindari, karena realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak rakyat yang belum merasakan kehadiran negara secara utuh.
Di tengah perayaan Idulfitri, sebagian masyarakat masih dipaksa menghadapi kenyataan pahit: harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali, daya beli yang terus tergerus, serta akses pekerjaan yang semakin sempit. Sementara itu, kebijakan yang seharusnya menjadi solusi justru kerap terasa elitis, jauh dari denyut kehidupan rakyat kecil.
Kita tidak kekurangan program, tetapi sering kali kekurangan keberpihakan. Bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, kebijakan ekonomi yang kurang melindungi pelaku usaha kecil, serta lemahnya keberanian dalam mengendalikan pasar menjadi bukti bahwa negara belum sepenuhnya berdiri di sisi rakyat. Dalam situasi seperti ini, diam bukanlah pilihan. Idulfitri mengajarkan kita untuk membersihkan diri, termasuk dari sikap permisif terhadap ketidakadilan.
Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban, saya memandang bahwa kritik terhadap kebijakan adalah bagian dari tanggung jawab, bukan ancaman. Kekuasaan tanpa koreksi hanya akan melahirkan kebijakan yang tumpul ke bawah dan tajam ke atas. Oleh karena itu, fungsi pengawasan harus dijalankan dengan keberanian, bukan sekadar formalitas.
Lebih jauh, dalam kapasitas saya sebagai Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai, Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan Kabupaten Tuban, saya menegaskan bahwa ideologi tidak boleh direduksi menjadi simbol. Pancasila harus hidup dalam kebijakan yang nyata—kebijakan yang melindungi yang lemah, mengangkat yang tertinggal, dan menolak segala bentuk ketimpangan yang dibiarkan.
Idulfitri juga mengingatkan kita bahwa keadilan sosial bukan sekadar slogan yang diulang setiap tahun. Ia harus diperjuangkan secara konsisten, bahkan ketika itu berarti berhadapan dengan kepentingan yang lebih besar. Politik tanpa keberanian moral hanya akan menjadi alat kekuasaan, bukan alat perjuangan.
Kabupaten Tuban memiliki potensi besar, namun potensi tanpa arah kebijakan yang berpihak hanya akan memperlebar kesenjangan. Kita membutuhkan kebijakan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi memastikan distribusi yang adil. Rakyat tidak menuntut kemewahan, mereka hanya menuntut keadilan.
Momentum Idulfitri ini seharusnya menjadi titik balik, bukan untuk retorika, tetapi untuk perubahan sikap. Para pemegang kekuasaan harus berani melakukan koreksi, membuka ruang kritik, dan kembali menempatkan rakyat sebagai pusat dari setiap kebijakan. Tanpa itu, Idulfitri hanya akan menjadi seremoni tahunan tanpa makna sosial yang nyata.
Pada akhirnya, fitrah menuntut kejujuran, dan kejujuran menuntut keberanian. Keberanian untuk berpihak, keberanian untuk mengoreksi, dan keberanian untuk tidak diam ketika ketidakadilan terjadi.
Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 H. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua tidak hanya kembali suci secara pribadi, tetapi juga lebih berani memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat.
Minal aidin wal faizin.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
