Haji dan Qurban dalam Politik: Antara Kesalehan Simbolik dan Tanggung Jawab Moral

Oleh: H. Sholikin
Anggota DPRD Kabupaten Grobogan
Partai Nasdem

SeputarDesa.com, Makkah –  Musim haji 1447 H / 2026 tahun ini menjadi pengalaman yang penuh makna bagi saya. Kesempatan mendampingi jamaah KBIHU PCNU Grobogan memberikan pelajaran batin yang sangat mendalam tentang keikhlasan, kesederhanaan, dan persaudaraan sesama umat Islam. Di Tanah Suci, saya menyaksikan bagaimana seluruh manusia berdiri sejajar di hadapan Allah SWT tanpa membedakan jabatan, kekayaan, maupun kedudukan sosial.

Pengalaman tersebut menyadarkan kita bahwa hakikat ibadah haji bukan sekadar perjalanan menuju Makkah, tetapi juga perjalanan spiritual untuk membersihkan hati dan memperkuat kesadaran tentang amanah kehidupan. Dalam balutan pakaian ihram, tidak ada simbol kekuasaan dan kemewahan. Semua kembali menjadi hamba Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan dan amanah yang dijalankan.

Nilai inilah yang seharusnya hadir dalam kehidupan politik. Jabatan bukan kemuliaan yang harus dibanggakan, melainkan amanah yang wajib dijaga dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Seorang pemimpin yang memahami makna haji akan menyadari bahwa kekuasaan hanyalah titipan sementara, sedangkan pertanggungjawabannya tidak hanya di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Allah SWT.

Namun, realitas politik hari ini sering kali menjauh dari nilai-nilai tersebut. Kita masih menyaksikan praktik korupsi, penyalahgunaan jabatan, politik pencitraan, serta perilaku elite yang lebih mementingkan kekuasaan dibandingkan kepentingan rakyat. Simbol-simbol agama kerap ditampilkan di ruang publik, tetapi belum tentu tercermin dalam sikap, kebijakan, maupun keberpihakan kepada masyarakat kecil.

Makna qurban pun sejatinya mengandung pelajaran besar bagi para pemimpin. Qurban bukan hanya menyembelih hewan pada Hari Raya Iduladha, tetapi juga wujud keikhlasan dan ketaatan kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim AS memberikan teladan tentang ketundukan dan pengorbanan demi menjalankan perintah Allah. Semangat inilah yang semestinya hidup dalam dunia politik, yakni keberanian untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Sayangnya, dalam kenyataan yang terjadi, pengorbanan justru lebih sering dibebankan kepada rakyat kecil. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat dan ekonomi sulit, masyarakat diminta bersabar dan berhemat. Sementara itu, masih ada pejabat yang hidup dalam kemewahan dan menikmati fasilitas berlebihan. Kondisi inilah yang menimbulkan jarak antara ajaran agama dan praktik politik yang dijalankan.

Korupsi menjadi bukti nyata hilangnya nilai qurban dalam kepemimpinan. Seseorang yang benar-benar memahami makna pengorbanan tentu tidak akan tega mengambil hak rakyat demi memperkaya diri sendiri. Sebab setiap rupiah yang disalahgunakan bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah dan dosa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Sebagai wakil rakyat di Kabupaten Grobogan, saya memandang bahwa masyarakat saat ini tidak hanya membutuhkan pemimpin yang pandai berbicara atau terlihat religius di depan publik. Rakyat membutuhkan keteladanan, kejujuran, kepedulian, dan keberanian untuk membela kepentingan masyarakat luas. Politik harus kembali menjadi jalan pengabdian dan ibadah, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan.

Nilai haji mengajarkan kerendahan hati dalam memegang jabatan, sedangkan qurban mengajarkan keikhlasan untuk berkorban demi kepentingan rakyat. Jika kedua nilai tersebut benar-benar diterapkan dalam kehidupan politik, maka akan lahir kepemimpinan yang amanah, adil, dan membawa keberkahan bagi masyarakat.

Karena itu, sudah saatnya politik dibangun bukan hanya dengan strategi dan pencitraan, tetapi juga dengan iman, akhlak, dan tanggung jawab moral. Sebab pada akhirnya, rakyat tidak hanya menilai apa yang diucapkan seorang pemimpin, melainkan bagaimana ia menggunakan kekuasaan untuk melayani masyarakat dengan jujur, adil, dan penuh rasa takut kepada Allah SWT.(**)