SeputarDesa.com, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo Subandi beserta jajarannya melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sidoarjo yang berlokasi di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Sidoarjo pada Senin, 3 Agustus 2026. Pertemuan ini diwarnai dengan suasana harmonis serta sesi dialog strategis guna menyelaraskan langkah dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan organisasi keagamaan.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Subandi didampingi oleh unsur Bappeda, BKD, Kesbangpol, Inspektorat, serta stakeholders terkait. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah senantiasa memprioritaskan dukungan bagi berbagai program keumatan dan kemaslahatan masyarakat.
Komitmen Transparansi dan Kemudahan Layanan Publik
Bupati Subandi memaparkan bahwa skema dukungan, baik melalui fasilitas publik maupun bantuan keuangan, akan diarahkan pada penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen penuh untuk mendukung setiap kegiatan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah daerah berada pada posisi mendukung dan mempermudah. Kita ingin seluruh proses perizinan, pengelolaan aset wakaf, hingga hibah berjalan terang benderang dan berdampak nyata bagi warga,” ujar Subandi.
Sementara itu, Ketua PDM Sidoarjo, A. Dzo’ul Milal, menyambut baik kunjungan ini dan menekankan pentingnya menjaga ritme komunikasi agar program kerja kemasyarakatan dapat berjalan selaras dengan agenda prioritas kabupaten. Menurutnya, persatuan dan koordinasi yang cair merupakan fondasi utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik secara bersama-sama.
Poin Utama Pembahasan Kerja Sama
Dalam pertemuan silaturahmi tersebut, Bupati Subandi dan PDM Sidoarjo turut menggarisbawahi beberapa poin penting untuk ditindaklanjuti bersama, meliputi:
-
Akuntabilitas Hibah: Penyelarasan alokasi bantuan melalui dinas teknis terkait yang didampingi oleh Inspektorat guna menjamin kepastian hukum serta ketertiban administrasi.
-
Layanan Pendidikan dan BPHTB: Penyederhanaan izin operasional sekolah serta rumah ibadah berbasis digital, disertai pemberian insentif dan pemberkasan BPHTB untuk fasilitas sosial.
-
Legalitas Aset Wakaf: Pemberian fasilitasi dan pendampingan lintas instansi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat penerbitan sertipikat tanah wakaf masjid maupun musala.
-
Infrastruktur Kesehatan: Penguatan jaminan Universal Health Coverage (UHC) bagi warga serta pemanduan izin pengembangan sarana kesehatan di bawah jejaring persyarikatan.
-
Digitalisasi Layanan dan Pengawasan Melekat: Pemkab Sidoarjo tengah mematangkan sistem integrasi perizinan berbasis digital guna memangkas alur birokrasi, sehingga status berkas perizinan lembaga pendidikan atau tempat ibadah dapat dipantau secara transparan dan hambatan di lapangan bisa diurai lebih cepat.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com















