SeputarDesa.com, Jombang – Polemik rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Jombang terus memanas. Gelombang penolakan kini mulai meluas di tingkat desa. Pemerintah Desa Desa Carangrejo bersama jajaran pengurus KDMP setempat dikabarkan sepakat tidak akan terlibat dalam agenda launching maupun proses penyerahan barang dari Agrinas yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (16/5/2026).
Sikap tersebut disebut sebagai bentuk protes terhadap proses rekrutmen pegawai KDMP yang dinilai tidak transparan, sarat kepentingan, serta mengabaikan pemerintah desa dan pengurus koperasi di tingkat lokal.
Menurut sumber internal desa, pemerintah desa dan pengurus merasa hanya dijadikan pelengkap administrasi tanpa pernah dilibatkan dalam proses penentuan pegawai.
“Termasuk launching Sabtu (16/5/2026) besok, kades dan pengurus tidak mau tahu. Biar dilaunching sendiri,” ujar salah satu sumber kepada wartawan.
Tak hanya menolak menghadiri launching, pihak desa juga menegaskan tidak bersedia menerima penyerahan aset operasional yang dikirimkan untuk kebutuhan KDMP.
“Kunci gedung dan kendaraan juga kami tidak mau menerima,” lanjutnya.
Penolakan tersebut menjadi sinyal semakin seriusnya kekecewaan desa terhadap pelaksanaan program KDMP. Sejumlah pengurus koperasi di desa disebut merasa keberadaan mereka tidak dihargai karena seluruh proses rekrutmen pegawai dilakukan tanpa koordinasi dengan pengurus maupun pemerintah desa.
Sebelumnya, kritik keras juga muncul dari sejumlah kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Diwek. Mereka menyebut proses perekrutan berlangsung tertutup dan “seperti siluman” karena nama-nama pegawai tiba-tiba muncul sebelum ada penjaringan maupun seleksi terbuka di desa.
Para kepala desa mengaku tersinggung lantaran hanya menerima informasi singkat terkait rekrutmen, sementara daftar nama pegawai disebut sudah lebih dulu beredar.
Selain itu, mayoritas nama yang muncul disebut bukan berasal dari desa tempat KDMP akan beroperasi. Kondisi itu memicu kekecewaan warga desa yang sejak awal berharap program koperasi tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
Situasi semakin memanas setelah beredar informasi bahwa sejumlah nama calon pegawai diduga diajukan melalui rekomendasi tokoh partai politik. Dugaan tersebut memunculkan penolakan dari banyak kepala desa karena dianggap mengabaikan aspirasi warga dan kewenangan desa.
Kini, sejumlah desa mulai menunjukkan sikap tegas dengan menolak menerima pegawai maupun aset operasional sebelum proses rekrutmen dibatalkan dan diulang secara terbuka.
Para kepala desa mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan KDMP agar polemik tidak semakin meluas dan menimbulkan penolakan massal di desa-desa.(**)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
