SeputarDesa.com, Jombang – Polemik rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Jombang terus memicu reaksi dari berbagai unsur desa. Kritik terhadap proses perekrutan yang dinilai tidak transparan kini semakin meluas, termasuk dari jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Kesamben yang tergabung dalam ABPEDNAS Kesamben.
ABPEDNAS Kesamben menilai proses rekrutmen pegawai KDMP yang berlangsung saat ini menimbulkan banyak persoalan di tingkat desa karena pemerintah desa dan pengurus koperasi dinilai tidak pernah dilibatkan secara penuh dalam proses penentuan pegawai.
Ketua ABPEDNAS Kesamben, Suwanan Nur Abidin, mengapresiasi sikap tegas Pemerintah Desa Desa Carangrejo yang memilih tidak mau tahu terhadap agenda launching maupun penyerahan barang dari Agrinas yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (16/5/2026).
Menurut Suwanan, sikap tersebut merupakan bentuk ketegasan pemerintah desa dalam menjaga marwah desa agar tidak hanya dijadikan pelaksana program tanpa dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
“Saya mengapresiasi sikap tegas Kades Carangrejo. Sikapnya jelas dan tidak plin-plan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh BPD di Kecamatan Kesamben pada prinsipnya tetap mendukung kebijakan pemerintah selama dijalankan dengan benar, terbuka, dan tetap menghargai peran desa.
“Kesamben kompak mendukung kebijakan yang benar. Pemerintah biar tidak seenak udelnya,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua ABPEDNAS Kesamben, Sucipto Roso, juga menyatakan dukungannya terhadap sikap Pemerintah Desa Carangrejo yang dinilai berani mengambil posisi tegas di tengah polemik yang berkembang.
“Sangat setuju dengan sikap Desa Carangrejo,” ujarnya singkat.
Di sisi lain, Sekretaris ABPEDNAS Kesamben, M. Irwani N Umam, menilai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan KDMP menunjukkan adanya ketidaksiapan sejak awal.
Menurut Irwani, polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) saja hingga kini masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Kini desa kembali dihadapkan pada polemik baru terkait pelaksanaan KDMP yang dinilai menambah kegaduhan di masyarakat.
“Polemik MBG belum selesai, ditambah lagi KDMP. Padahal ini baru tahap awal,” ujarnya.
Irwani yang juga dikenal sebagai investigator program Jaga Dapur MBG menyebut indikasi persoalan sebenarnya sudah terlihat sejak awal pembangunan gerai KDMP dilakukan di sejumlah desa.
Menurutnya, pemerintah seharusnya melakukan evaluasi secara menyeluruh sebelum program dijalankan lebih jauh agar tidak memunculkan konflik baru di desa-desa.
Ia menilai banyak proses yang berjalan tanpa komunikasi dan koordinasi yang jelas dengan pemerintah desa maupun unsur masyarakat desa lainnya. Kondisi tersebut akhirnya memicu kekecewaan dari kepala desa, pengurus koperasi, hingga masyarakat yang sejak awal berharap KDMP mampu membuka lapangan kerja bagi warga lokal.
Sebelumnya, sejumlah kepala desa di Kabupaten Jombang juga mengeluhkan proses rekrutmen yang dinilai tertutup. Nama-nama calon pegawai disebut sudah beredar sebelum ada penjaringan maupun seleksi terbuka di tingkat desa.
Mayoritas nama yang muncul bahkan disebut bukan berasal dari desa tempat KDMP akan beroperasi. Hal itu memunculkan kesan bahwa proses perekrutan telah ditentukan sejak awal dan tidak memberikan ruang bagi masyarakat desa setempat.
Situasi tersebut membuat sejumlah desa mulai menunjukkan sikap keberatan terhadap pelaksanaan program. Pemerintah Desa Carangrejo bersama pengurus KDMP setempat bahkan memilih tidak mau tahu terhadap agenda launching dan penyerahan barang dari Agrinas sebagai bentuk protes atas proses rekrutmen yang dianggap tidak transparan.
ABPEDNAS Kesamben berharap pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan KDMP, membuka proses rekrutmen secara transparan, serta mengutamakan warga lokal agar program yang seharusnya membantu masyarakat desa tidak justru menimbulkan polemik berkepanjangan.(**)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
