Dugaan Pemaksaan Aborsi Oknum Polisi Lumajang Jadi Sorotan

SeputarDesa.com, LUMAJANG — Dugaan pemaksaan aborsi yang menyeret seorang anggota Polri yang disebut menjabat sebagai Tipikor Polres Lumajang kini menjadi perhatian publik. Kasus tersebut mencuat setelah seorang perempuan mengadukan dugaan tindakan tersebut kepada Propam Polda Jawa Timur.

Dalam pengaduannya, pelapor menyebut adanya dugaan tekanan dan pemaksaan untuk menggugurkan kandungan. Berdasarkan pemberitaan dan informasi yang beredar, dugaan tersebut disebut terjadi dalam rangkaian hubungan antara pelapor dan anggota Polri yang dilaporkan sejak sekitar 2022 hingga 2025.

Pelapor juga disebut mengalami sejumlah persoalan kesehatan setelah mengonsumsi obat yang menurut keterangannya berkaitan dengan upaya menggugurkan kandungan. Dalam sal

ah satu kejadian, pelapor disebut menjalani tindakan medis berupa kuretase di wilayah Pasirian, Kabupaten Lumajang.

Laporan tersebut menjadi perhatian karena pihak yang dilaporkan disebut merupakan anggota Polri yang memiliki jabatan di lingkungan Polres Lumajang. Dugaan tersebut tidak hanya menyangkut persoalan pribadi, tetapi juga berpotensi berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik profesi apabila terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan.

Sejumlah pihak mendorong agar laporan tersebut ditangani secara transparan dan profesional. Pengamat kepolisian dan akademisi hukum Dr. Didi Sungkono, S.H., M.H., sebagaimana diberitakan, meminta agar dugaan tersebut diperiksa secara menyeluruh berdasarkan bukti dan fakta yang dapat diverifikasi.

Sementara itu, Kapolres Lumajang disebut masih menunggu hasil atau keputusan dari Propam terkait laporan tersebut. Dengan demikian, proses pemeriksaan internal masih menjadi tahapan penting untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran disiplin maupun kode etik oleh anggota yang dilaporkan.

Publik kini menunggu transparansi penanganan perkara tersebut. Pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, saksi, dokumen medis, serta bukti-bukti lain dinilai penting untuk mengungkap fakta secara objektif. Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan karena dugaan tersebut belum merupakan putusan hukum yang berkekuatan tetap.

Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut dugaan perilaku seorang anggota Polri sekaligus kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Masyarakat berharap Propam Polda Jawa Timur dapat menangani laporan tersebut secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih, serta memberikan keputusan berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.