Hari Santri dan Sumpah Pemuda 2026: Saatnya Demokrasi Kembali Berpihak kepada Rakyat

Oleh: H. Sholikin
Anggota DPRD Kabupaten Grobogan
Partai NasDem

Oktober selalu menghadirkan dua pengingat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Pada 22 Oktober, kita memperingati Hari Santri Nasional, sedangkan pada 28 Oktober kita mengenang lahirnya Sumpah Pemuda. Keduanya lahir dari latar sejarah yang berbeda, tetapi bertemu dalam satu tujuan besar: membangun Indonesia yang merdeka, bersatu, bermartabat, dan mampu menentukan masa depannya sendiri.

Pada 2026, kedua momentum tersebut perlu kita maknai lebih jauh. Persoalan bangsa hari ini bukan hanya bagaimana mempertahankan persatuan, tetapi juga bagaimana memastikan demokrasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebab, demokrasi yang hanya ramai dalam perebutan kekuasaan, tetapi kurang terasa dalam kehidupan rakyat, masih menyisakan pekerjaan besar bagi kita semua.

Bagi saya, Hari Santri dan Sumpah Pemuda bukan sekadar agenda tahunan. Keduanya merupakan kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri: sudah sejauh mana nilai perjuangan para pendahulu diterjemahkan menjadi kebijakan yang adil, pelayanan publik yang baik, dan kesempatan hidup yang lebih layak bagi seluruh warga negara?

Demokrasi Harus Melampaui Urusan Pemilihan

Demokrasi sering kali lebih mudah terlihat ketika masyarakat menggunakan hak pilihnya. Padahal, kehidupan demokratis berlangsung setiap hari, ketika warga menyampaikan pendapat, mengawasi kebijakan, memperjuangkan haknya, dan ikut menentukan arah pembangunan.

Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara. Setelah pemilihan selesai, tanggung jawab untuk mendengarkan masyarakat justru harus semakin nyata. Aspirasi warga tidak semestinya kehilangan arti hanya karena proses politik telah usai.

Demokrasi yang sehat membutuhkan hubungan yang terbuka antara masyarakat dan para pemegang amanah. Rakyat berhak menyampaikan kritik, sementara pemerintah dan wakil rakyat berkewajiban mendengarkan, menjelaskan keputusan, serta memperbaiki kebijakan yang belum menjawab kebutuhan publik.

Dalam pandangan saya, inilah salah satu ukuran penting kualitas demokrasi: apakah masyarakat memiliki ruang untuk terlibat, apakah suaranya diperhitungkan, dan apakah pembangunan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara luas.

Perbedaan pilihan politik juga perlu ditempatkan secara proporsional. Kompetisi merupakan bagian dari demokrasi, tetapi persaudaraan kebangsaan harus tetap dijaga. Kita boleh berbeda dalam menentukan pilihan, namun tidak seharusnya berbeda dalam menghormati martabat sesama warga negara.

Santri: Kekuatan Moral dalam Kehidupan Berbangsa

Hari Santri mengingatkan kita pada kontribusi kalangan pesantren dalam perjalanan bangsa. Santri tumbuh melalui tradisi pendidikan yang menekankan ilmu, akhlak, kedisiplinan, pengabdian, dan penghormatan kepada sesama.

Nilai-nilai tersebut memiliki arti penting dalam kehidupan demokrasi. Politik membutuhkan orang-orang yang tidak hanya pandai menyusun strategi, tetapi juga mampu menjaga integritas. Kekuasaan membutuhkan pengawasan, sedangkan kebebasan membutuhkan tanggung jawab.

Di tengah perkembangan informasi yang begitu cepat, masyarakat membutuhkan keteladanan dalam menyampaikan pendapat dan menyikapi perbedaan. Tradisi keilmuan pesantren dapat menjadi salah satu sumber pembelajaran tentang pentingnya memeriksa informasi, menghargai proses belajar, dan tidak tergesa-gesa menghakimi orang lain.

Namun, kontribusi santri tidak boleh dibatasi pada urusan keagamaan semata. Santri juga perlu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang ekonomi, teknologi, pendidikan, kewirausahaan, kebudayaan, dan pelayanan publik.

Kita tidak cukup hanya memuji peran santri dalam berbagai peringatan. Komitmen terhadap masa depan mereka harus diwujudkan melalui akses pendidikan yang layak, penguatan keterampilan, dukungan terhadap kemandirian ekonomi pesantren, serta kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Santri harus memiliki ruang untuk tumbuh sebagai generasi yang religius sekaligus terbuka terhadap kemajuan, berpegang pada nilai moral sekaligus mampu menjawab tantangan zaman.

Sumpah Pemuda dan Demokrasi yang Memberi Ruang bagi Generasi Muda

Sumpah Pemuda merupakan bukti bahwa perbedaan latar belakang tidak menghalangi lahirnya cita-cita bersama. Para pemuda pada 1928 menunjukkan bahwa persatuan tidak harus dibangun dengan menghapus keberagaman, melainkan dengan menyepakati tujuan kebangsaan yang lebih besar.

Kini, generasi muda menghadapi persoalan yang berbeda. Mereka hidup di tengah perubahan teknologi, persaingan ekonomi, tuntutan keterampilan baru, dan arus informasi yang tidak selalu mudah dibedakan antara fakta dan manipulasi.

Dalam keadaan tersebut, pemuda tidak cukup hanya diminta menjaga persatuan. Mereka juga harus diberikan kesempatan untuk ikut membentuk masa depan.

Anak muda di desa, misalnya, membutuhkan akses pendidikan, lapangan pekerjaan, dukungan usaha, infrastruktur digital, dan ruang untuk menyampaikan gagasan. Potensi mereka tidak boleh terhambat hanya karena tinggal jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.

Partisipasi pemuda dalam demokrasi pun harus melampaui kegiatan seremonial. Gagasan mereka perlu didengar dalam perencanaan pembangunan, penyusunan program kepemudaan, pengembangan ekonomi lokal, dan penyelesaian persoalan masyarakat.

Kita perlu membangun iklim politik yang menghargai gagasan, bukan semata-mata usia, kedekatan, atau kepentingan kelompok. Pemuda harus memiliki kesempatan untuk belajar, berkontribusi, mengkritik secara bertanggung jawab, dan mengambil peran dalam proses pengambilan keputusan.

Semangat Sumpah Pemuda akan kehilangan daya dorongnya apabila generasi muda hanya menjadi penonton ketika keputusan tentang masa depan mereka dibuat.

Restorasi Indonesia: Perubahan yang Harus Dirasakan Masyarakat

Dalam perspektif Partai NasDem, gagasan restorasi Indonesia memberikan ruang untuk membicarakan pentingnya pembaruan kehidupan berbangsa dan bernegara. Restorasi seharusnya tidak berhenti sebagai istilah politik, tetapi diterjemahkan menjadi upaya memperbaiki tata kelola, membangun budaya politik yang sehat, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan yang bermakna tidak selalu dimulai dari hal besar. Ia dapat dimulai dari kesediaan mendengarkan keluhan warga, memperbaiki pelayanan yang berbelit-belit, mengawasi penggunaan anggaran, membuka informasi publik, serta memastikan program pembangunan dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Politik juga perlu dikembalikan pada fungsi dasarnya sebagai sarana memperjuangkan kepentingan masyarakat. Perbedaan partai dan pandangan tidak seharusnya menghalangi kerja sama untuk menyelesaikan persoalan bersama.

Sebagai anggota DPRD Kabupaten Grobogan, saya memandang bahwa tugas wakil rakyat bukan hanya menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga menjaga agar aspirasi masyarakat mendapatkan tempat dalam proses kebijakan. Amanah tersebut menuntut kesediaan untuk turun ke masyarakat, mendengar persoalan secara langsung, dan memperjuangkan solusi melalui mekanisme yang tersedia.

Kebutuhan petani, pelaku usaha kecil, tenaga pendidik, santri, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Setiap kebijakan harus dinilai berdasarkan manfaat, ketepatan sasaran, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Tentu, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, keterbukaan mengenai kendala, kejelasan prioritas, dan kesungguhan melakukan perbaikan merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban demokratis.

Restorasi Indonesia pada akhirnya harus terlihat dalam perubahan yang nyata: pelayanan yang semakin baik, kesempatan ekonomi yang lebih luas, pendidikan yang semakin terjangkau, dan kepercayaan masyarakat yang dibangun melalui kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Persatuan Tidak Berarti Membungkam Kritik

Ada satu hal yang perlu kita tegaskan dalam memperingati Hari Santri dan Sumpah Pemuda: menjaga persatuan tidak sama dengan meniadakan perbedaan pendapat.

Dalam demokrasi, kritik merupakan bagian dari partisipasi warga. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dapat membantu memperbaiki kebijakan dan mencegah kekuasaan berjalan tanpa pengawasan. Pada saat yang sama, kritik juga perlu dilakukan secara bertanggung jawab, tanpa fitnah, intimidasi, atau penyebaran informasi yang menyesatkan.

Pemerintah dan lembaga publik perlu membangun kebiasaan menerima kritik sebagai masukan. Masyarakat pun perlu mengembangkan budaya berdiskusi dengan menghormati fakta dan martabat manusia.

Kita tidak boleh membiarkan perbedaan pilihan politik merusak hubungan sosial yang telah dibangun melalui kehidupan sehari-hari. Di desa-desa, masyarakat tetap bekerja bersama, bertetangga, bergotong royong, dan menyelesaikan berbagai persoalan tanpa harus selalu mempertanyakan pilihan politik satu sama lain.

Kehidupan seperti itulah yang perlu dijaga. Demokrasi memberi ruang untuk berkompetisi, sedangkan persatuan memberi alasan bagi kita untuk tetap bekerja sama setelah perbedaan disampaikan.

Menghubungkan Nilai Santri, Energi Pemuda, dan Kepentingan Rakyat

Hari Santri Nasional dan Hari Sumpah Pemuda 2026 dapat menjadi momentum untuk mempertemukan kekuatan moral, semangat persatuan, dan tuntutan pembaruan. Santri memiliki peran dalam menjaga nilai dan etika, pemuda membawa kreativitas serta keberanian menghadapi perubahan, sedangkan lembaga demokrasi berkewajiban menyediakan ruang agar potensi keduanya dapat berkembang.

Tantangan kita adalah mengubah penghormatan terhadap sejarah menjadi tindakan pada masa kini. Peringatan Hari Santri harus diikuti dengan perhatian terhadap mutu pendidikan dan kemandirian pesantren. Peringatan Sumpah Pemuda harus disertai kebijakan yang membuka peluang lebih besar bagi generasi muda.

Sementara itu, demokrasi harus terus diperkuat melalui partisipasi masyarakat, transparansi, penegakan aturan, dan pertanggungjawaban kekuasaan. Tidak cukup hanya mengajak rakyat mencintai bangsa; negara juga harus memberikan alasan yang kuat bagi rakyat untuk percaya kepada lembaga-lembaganya.

Masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh satu kelompok saja. Ia dibentuk melalui kerja bersama antara pemerintah, wakil rakyat, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, santri, pemuda, dan seluruh warga negara.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan demokrasi bukan seberapa keras kita berbicara tentang rakyat, melainkan seberapa sungguh-sungguh kita mendengarkan dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Mari menjadikan Oktober 2026 sebagai momentum untuk memperkuat demokrasi yang beretika, merawat persatuan dalam keberagaman, dan mewujudkan restorasi Indonesia melalui kerja nyata.

Santri terus menguatkan karakter bangsa. Pemuda terus menjaga cita-cita persatuan. Dan politik harus menjadi jalan pengabdian untuk menghadirkan keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat.(**)