Pancasila Pemersatu Bangsa dan Jalan Gotong Royong Menuju Keadilan Sosial

Oleh: Hj. Lusia Indah Artani, S.E., M.M.
Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
Fraksi PDI Perjuangan

Indonesia akan memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2026. Tahun ini, peringatan tersebut mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.”

Bagi saya, tema tersebut bukan sekadar tema peringatan. Ia merupakan pengingat bahwa perjalanan bangsa Indonesia harus tetap berpijak pada Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila lahir dari pengalaman sejarah dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Karena itu, Pancasila tidak boleh ditempatkan hanya sebagai simbol yang diucapkan dalam upacara. Pancasila harus menjadi nilai yang hidup dalam setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan kita.

Persatuan adalah kekuatan utama bangsa Indonesia.

Namun persatuan bukan berarti menyeragamkan seluruh perbedaan. Indonesia justru tumbuh dari keberagaman. Perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, latar belakang sosial, dan pandangan politik merupakan kenyataan kebangsaan yang harus dirawat dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Di tengah perbedaan tersebut, gotong royong menjadi kekuatan yang menyatukan.

Gotong Royong sebagai Kekuatan Rakyat

Gotong royong merupakan nilai yang sangat dekat dengan kehidupan rakyat Indonesia. Di desa-desa, semangat tersebut masih hidup dalam berbagai bentuk: membantu sesama, menyelesaikan persoalan bersama, membangun fasilitas umum, menjaga lingkungan, hingga bermusyawarah menentukan kepentingan masyarakat.

Gotong royong menunjukkan bahwa persoalan bangsa tidak mungkin diselesaikan secara individual.

Pembangunan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah, lembaga perwakilan, pemerintah desa, dunia usaha, organisasi masyarakat, pemuda, dan masyarakat harus dapat berjalan bersama sesuai peran masing-masing.

Karena itu, demokrasi juga tidak boleh dimaknai hanya sebagai proses politik. Demokrasi harus menghadirkan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan ikut menentukan arah pembangunan.

Kedaulatan Rakyat Harus Dirasakan

Pancasila sila keempat memberikan landasan bahwa kehidupan demokrasi harus mengedepankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Musyawarah bukan sekadar proses mengambil keputusan. Musyawarah adalah cara untuk mendengarkan berbagai suara dan menemukan jalan keluar dengan mengutamakan kepentingan bersama.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan aspirasi masyarakat mendapatkan ruang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Karena itu, hubungan antara rakyat dan lembaga perwakilan harus dibangun melalui komunikasi yang terbuka. Kritik masyarakat harus dipandang sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, sedangkan aspirasi masyarakat harus menjadi bahan penting dalam pembahasan kebijakan publik.

Pembangunan Harus Berpihak kepada Rakyat

Makna Pancasila juga tidak dapat dilepaskan dari cita-cita keadilan sosial.

Pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari seberapa banyak infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Masyarakat membutuhkan akses pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, lapangan pekerjaan, infrastruktur yang memadai, serta kesempatan ekonomi yang adil.

Mereka yang berada di wilayah perdesaan juga harus memperoleh perhatian yang setara. Desa bukan sekadar objek pembangunan, tetapi bagian penting dari kekuatan ekonomi dan sosial Indonesia.

Karena itu, kebijakan pembangunan harus terus diarahkan untuk memperkuat masyarakat dan membuka kesempatan agar rakyat dapat tumbuh dengan kekuatan sendiri.

Berdikari dalam Mengelola Potensi Daerah

Kedaulatan bangsa juga berkaitan dengan kemampuan kita untuk berdiri di atas kekuatan sendiri.

Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda. Grobogan memiliki sumber daya pertanian, peternakan, UMKM, ekonomi desa, serta potensi sumber daya manusia yang harus terus dikembangkan.

Potensi tersebut harus dikelola secara berkelanjutan sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Kita tidak boleh hanya menjadi konsumen. Masyarakat harus didorong menjadi pelaku ekonomi yang produktif.

Penguatan UMKM, koperasi, ekonomi desa, pertanian, serta berbagai usaha masyarakat merupakan bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi.

Kemandirian bukan berarti menutup diri dari dunia luar. Berdikari berarti memiliki kemampuan untuk menentukan arah pembangunan dengan mengoptimalkan kekuatan dan potensi bangsa sendiri.

Pancasila di Tengah Tantangan Era Digital

Tantangan persatuan saat ini juga hadir di ruang digital.

Media sosial memberikan kebebasan yang luas kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun kebebasan tersebut harus diikuti tanggung jawab.

Perbedaan pilihan dan pandangan politik tidak seharusnya membuat kita kehilangan persaudaraan. Kritik boleh disampaikan, tetapi harus tetap berdasarkan fakta dan etika.

Kita juga harus membiasakan diri memeriksa informasi sebelum menyebarkannya. Jangan sampai teknologi yang seharusnya menjadi sarana memperkuat komunikasi justru digunakan untuk menyebarkan kebencian dan memecah persatuan.

Di sinilah nilai Pancasila harus hadir secara nyata.

Generasi Muda dan Masa Depan Pancasila

Pancasila harus diwariskan kepada generasi muda bukan hanya melalui hafalan, tetapi melalui keteladanan.

Generasi muda harus melihat bahwa gotong royong masih relevan. Musyawarah masih penting. Kejujuran, kepedulian, toleransi, keberanian menyampaikan pendapat, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat masih menjadi nilai yang dibutuhkan bangsa.

Anak-anak muda juga harus diberikan ruang untuk terlibat dalam pembangunan. Mereka bukan sekadar penerima estafet kepemimpinan, tetapi bagian dari kekuatan bangsa hari ini.

Karena itu, pendidikan karakter, penguatan kebangsaan, dan ruang partisipasi generasi muda harus terus diperkuat.

Dari Grobogan untuk Indonesia

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila harus menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bahwa Indonesia adalah rumah bersama.

Dari Grobogan, semangat itu dapat diwujudkan melalui pembangunan yang melibatkan masyarakat, penguatan ekonomi rakyat, pelayanan publik yang adil, penghormatan terhadap keberagaman, serta budaya gotong royong yang terus dirawat.

Kita membutuhkan pemerintahan yang bekerja untuk rakyat, lembaga perwakilan yang mendengar rakyat, dan masyarakat yang aktif mengawal pembangunan.

Perbedaan pandangan adalah bagian dari demokrasi. Namun setelah perbedaan itu dibicarakan melalui mekanisme demokrasi, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi orientasi bersama.

Pancasila Harus Menjadi Jalan Hidup

Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya momentum untuk mengenang sejarah. Lebih dari itu, 1 Oktober harus menjadi pengingat bahwa Pancasila harus terus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai ketuhanan harus melahirkan toleransi. Nilai kemanusiaan harus melahirkan kepedulian. Persatuan harus melahirkan gotong royong. Kerakyatan harus melahirkan demokrasi yang sehat dan musyawarah. Sedangkan keadilan sosial harus menjadi arah pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh rakyat.

Pancasila bukan sekadar dasar negara yang kita hafalkan. Pancasila adalah jalan bersama untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan rakyat, membangun kemandirian, dan mewujudkan keadilan sosial.

Dengan semangat gotong royong, keberpihakan kepada rakyat, musyawarah, dan pembangunan yang berkeadilan, kita dapat terus merawat Indonesia sebagai rumah bersama.

Pancasila mempersatukan. Gotong royong menguatkan. Keadilan sosial menjadi tujuan.