SeputarDesa.com, Jombang — Polemik rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Jombang semakin memanas. Para kepala desa menilai proses perekrutan sarat kepentingan politik, tidak transparan, dan mengabaikan pemerintah desa serta pengurus KDMP di tingkat desa.
Kritik keras juga datang dari salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Diwek yang menyebut proses perekrutan pegawai KDMP berlangsung “seperti siluman”.
Istilah itu muncul karena nama-nama calon pegawai tiba-tiba beredar sebelum pemerintah desa melakukan penjaringan maupun seleksi terbuka.
“Rekrutmennya seperti siluman. Tiba-tiba nama pegawai sudah muncul, padahal desa belum pernah dilibatkan,” ujar salah satu anggota BPD Kecamatan Diwek.
Ia juga menyoroti kondisi para pengurus KDMP di desa yang dinilai sama sekali tidak mengetahui proses perekrutan tersebut.
“Pengurus tidak tahu, pemdes juga tidak tahu apa-apa. Terus pengurus itu harus dikemanakan? Main comot, main selonong saja kok. Ujung-ujungnya yang jadi tumbal ya pengurus,” tegasnya.
Menurutnya, apabila kondisi tersebut terus dipaksakan, para pengurus KDMP di desa-desa berpotensi memilih mundur secara berjamaah.
“Mundur berjamaah sekalian meminta pembatalan akta notaris,” tambahnya.
Sementara itu, Mohammad Saipur, Kepala Desa Balongbesuk, Kecamatan Diwek, yang juga Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Jombang, mengungkapkan para kepala desa baru menerima informasi perekrutan pada Senin malam. Namun belum sempat bergerak melakukan proses seleksi, pada Selasa siang daftar nama pegawai KDMP sudah lebih dulu beredar.
“Kami hanya diberi informasi, tapi nama-nama pegawai sudah jadi. Ini jelas membuat kepala desa tersinggung,” tegas Saipur.
Menurutnya, mayoritas nama yang muncul bukan berasal dari desa tempat mereka akan bekerja. Padahal sejak awal pembentukan KDMP, banyak warga desa berharap bisa mendapatkan pekerjaan di koperasi tersebut.
“Warga kami sudah antre berharap bisa bekerja di KDMP. Tapi yang muncul justru orang luar yang tidak pernah dikenal masyarakat desa,” ujarnya.
Berdasarkan surat yang beredar, sejumlah nama calon pegawai disebut diajukan melalui rekomendasi tokoh partai politik. Hal itu memicu kemarahan para kepala desa karena merasa kewenangan desa diabaikan dan aspirasi warga setempat tidak diprioritaskan.
Para kepala desa mendesak pemerintah membatalkan seluruh hasil rekrutmen dan mengulang proses seleksi secara terbuka dengan mengutamakan warga lokal di masing-masing desa.
Jika tuntutan itu diabaikan, para kepala desa mengancam akan menolak pegawai KDMP yang dipaksakan masuk ke desa mereka.(**)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
