SeputarDesa.com, Sidoarjo Kabar segar sekaligus melegakan datang bagi warga Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bergerak cepat mengurai benang kusut kemacetan menahun di perempatan Gedangan.
Pada Senin malam (18/5/2026), Kantor Kecamatan Gedangan mendadak riuh oleh kehadiran ratusan warga pemilik lahan. Mereka berkumpul dalam agenda krusial: Sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Flyover Gedangan. Langkah nyata ini menandai dimulainya megaproyek yang ditargetkan merampungkan pembebasan lahan pada akhir tahun 2026 ini, disusul mulainya konstruksi fisik pada tahun 2027 mendatang.
Warga Antusias Tanpa Penolakan
Hadir langsung di tengah-tengah warga, Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.Kn., menegaskan bahwa proyek strategis ini didukung penuh oleh pemerintah pusat, mulai dari jajaran menteri hingga Presiden RI. Subandi menjamin penuh bahwa hak-hak warga desa yang terdampak tidak akan dikebiri. Semua aset baik tanah, bangunan, hingga tanaman akan diganti rugi berdasarkan nilai appraisal tertinggi.
“Kami pastikan masyarakat tidak dirugikan, justru diuntungkan. Semua akan diganti sesuai penilaian appraisal tertinggi tanpa makelar,” tegas Subandi di hadapan ratusan pasang mata warga yang hadir.
Menariknya, ruang sosialisasi malam itu bersih dari aksi penolakan. Sebaliknya, warga desa justru menunjukkan antusiasme tinggi. Mereka aktif melemparkan berbagai pertanyaan kritis seputar legalitas dokumen tanah, mekanisme pembagian hak waris, hingga persoalan perpajakan. Menjawab kekhawatiran itu, Bupati Subandi langsung memberikan angin segar bahwa seluruh proses pembebasan ini bebas dari beban pajak maupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Geser Trase ke Sisi Timur
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo, M. Makhmud, memaparkan detail teknis yang cukup melegakan para pelaku usaha lokal. Berdasarkan kajian Detail Engineering Design (DED) dan rekomendasi geometrik BBPJN, trase jalan layang sengaja digeser ke sisi timur.
Keputusan menggeser jalur ke timur ini bukan tanpa alasan. Selain karena daya dukung tanah dan topografi sisi timur jauh lebih ideal untuk struktur bawah jembatan, langkah ini terbukti meminimalkan dampak sosial bagi warga desa. Tercatat luas lahan yang terdampak adalah 45.822 meter persegi yang mencakup 89 Kepala Keluarga (KK).
Hebatnya lagi, pergeseran ini membuat lahan yang terkena dampak didominasi oleh aset milik negara—seperti area Polsek, Puskesmas, PDAM, hingga lahan PT KAI. Imbas positifnya, aktivitas ekonomi warga desa yang membuka usaha di sisi barat Jalan Raya Gedangan dipastikan aman dan tetap bisa berjalan seperti biasa.
Imbauan Penting Bagi Warga Terdampak
Guna memastikan proyek pembebasan lahan ini berjalan mulus tanpa hambatan administrasi, Bupati Subandi mengimbau seluruh warga terdampak untuk segera bersiap. Warga diminta segera melengkapi dokumen kepemilikan, mulai dari alas hak tanah, data bangunan, hingga tanaman yang berdiri di atasnya.
Pihak Pemkab juga meminta warga desa untuk terus aktif berkoordinasi dengan kepala desa (kades) dan camat setempat agar rantai birokrasi tidak macet di tengah jalan. Sinergi kuat antara warga, Pemkab, BPN, serta aparat penegak hukum yang hadir malam itu diharapkan menjadi kunci utama lahirnya solusi jangka panjang pengurai kemacetan Gedangan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
