Prabowo Tolak Tawaran Pinjaman IMF: “Indonesia Masih Bisa Tanpa IMF”

SeputarDesa.com, Jombang – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap fakta mengejutkan di hadapan peserta Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Pemerintah Indonesia disebut sempat mendapat tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF), namun tawaran tersebut justru ditolak.

Prabowo mengatakan keputusan menolak pinjaman IMF diambil karena pemerintah menilai kondisi keuangan Indonesia masih kuat dan belum membutuhkan pembiayaan dari lembaga keuangan internasional tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup Muktamar ke-35 NU di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

“Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin, ditawarin apa, pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” ujar Prabowo.

Tak Mau Ketergantungan Utang

Di hadapan para peserta Muktamar NU, Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin Indonesia terlalu bergantung pada pinjaman dari luar negeri.

Pemerintah, kata dia, lebih mendorong masuknya investasi untuk menggerakkan perekonomian nasional. Sementara jika pinjaman memang diperlukan, pemerintah akan memilih pembiayaan dengan tingkat bunga serendah mungkin.

“Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, Saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memperkuat kemandirian fiskal sekaligus menekan beban pembiayaan negara.

290 BUMN Ditutup, Rp50 Triliun Disebut Berhasil Dihemat

Tak hanya soal IMF, Prabowo juga membeberkan langkah pemerintah melakukan perombakan besar-besaran terhadap perusahaan negara.

Menurut Prabowo, sebanyak 290 BUMN telah ditutup karena dinilai tidak menguntungkan dan memiliki kinerja buruk. Kebijakan tersebut, menurutnya, telah menghemat sekitar Rp50 triliun uang negara.

Jumlah itu masih akan ditambah. Pemerintah menargetkan hingga 31 Desember 2026, total sekitar 700 BUMN akan ditutup atau dihentikan, sehingga nantinya hanya tersisa sekitar 200–250 BUMN.

Prabowo memperkirakan langkah tersebut dapat menghemat sekitar Rp100 triliun, terutama dari biaya overhead, biaya rutin, serta gaji direksi dan komisaris.

“Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250. Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris,” jelas Prabowo.

Pesan Prabowo dari Jombang

Dua pernyataan tersebut—penolakan pinjaman IMF dan efisiensi besar-besaran BUMN—menjadi bagian dari pesan Prabowo mengenai arah pengelolaan keuangan negara.

Presiden menegaskan pemerintah ingin mengurangi ketergantungan terhadap utang sekaligus memangkas pengeluaran yang dinilai tidak memberikan manfaat optimal bagi negara.

Namun, pemerintah tetap membuka pintu bagi investor. Investasi dipersilakan masuk. Utang ditekan. Efisiensi BUMN digenjot.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam momentum penutupan Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.(**)