Diduga Verifikasi dan Validasi Data Bansos Belum Optimal, Warga Miskin Tidak Terdata Sementara Keluarga Mampu Masih Menerima Bantuan

SeputarDesa.com, Jombang – Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kecamatan Kesamben menjadi sorotan warga. Sejumlah masyarakat menilai masih terdapat ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial di lapangan.

Warga mengungkapkan bahwa masih ada keluarga yang kondisi ekonominya tergolong kurang mampu dan membutuhkan bantuan pemerintah, namun tidak terdaftar sebagai penerima manfaat. Sebaliknya, terdapat warga yang dinilai telah memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik, bahkan memiliki lebih dari satu sepeda motor, tetapi masih menerima bantuan sosial.

Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa proses verifikasi dan validasi (verval) data penerima bantuan sosial belum berjalan secara optimal sehingga masih ditemukan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum masuk dalam daftar penerima manfaat.

“Masih ada warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tetapi tidak mendapatkan PKH maupun BPNT. Sebaliknya, ada warga yang ekonominya sudah cukup baik, bahkan memiliki lebih dari satu sepeda motor, tetapi masih menerima bantuan sosial,” ujarnya. Sabtu (13/6/2026)

Warga juga menyoroti proses verifikasi dan validasi data yang disebut hanya dilakukan oleh satu orang petugas di tingkat desa. Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi membuat proses pendataan tidak berjalan maksimal mengingat banyaknya jumlah warga yang harus diverifikasi.

Akibat keterbatasan tersebut, muncul dugaan bahwa sebagian data penerima bantuan sosial belum diperbarui sesuai kondisi terkini masyarakat. Hal ini dinilai dapat menyebabkan warga yang layak menerima bantuan tidak terakomodasi, sementara penerima yang kondisi ekonominya sudah membaik masih tercatat sebagai penerima manfaat.

Saat dikonfirmasi mengenai pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial, Pendamping PKH Kecamatan Kesamben, Septi Anggraini, S.Sos., menjelaskan bahwa proses verval biasanya dilakukan bersama pihak pemerintah desa melalui Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra).

“Biasanya sama Kaur Kesra,” kata Septi Anggraini, S.Sos.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial karena lebih mengetahui kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayahnya.

Masyarakat berharap pemerintah desa, pendamping sosial, dan instansi terkait dapat melakukan evaluasi serta pemutakhiran data secara berkala agar bantuan sosial PKH, BPNT, dan PBI benar-benar diterima oleh warga yang memenuhi kriteria. Selain itu, pelaksanaan verifikasi dan validasi yang lebih menyeluruh dinilai penting untuk meningkatkan akurasi data dan menghindari potensi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.(**)