SeputarDesa.com, Jakarta — Di tengah tantangan polarisasi politik dan menguatnya populisme agama dalam dinamika demokrasi Indonesia, Forum Intelektual Muda menilai penting untuk kembali menggali pemikiran dan tradisi kebangsaan yang diwariskan Nahdlatul Ulama (NU).
Nilai moderasi, musyawarah, serta tradisi dialog yang berkembang di lingkungan NU dinilai relevan untuk memperkuat demokrasi yang berkeadaban sekaligus menjaga persatuan bangsa.
Co-Founder Forum Intelektual Muda, Muhammad Sutisna, mengatakan NU secara historis dan teologis telah menunjukkan kemampuan memadukan nilai-nilai keislaman dengan prinsip demokrasi dan kehidupan berbangsa.
“Belajar demokrasi dari Nahdlatul Ulama berarti kita belajar tentang substansi etika berbangsa. NU tidak hanya membicarakan demokrasi sebagai mekanisme prosedural pemilu, tetapi menjadikannya sebagai kebiasaan hidup sehari-hari melalui nilai Tawassuth (moderat), Tawazun (seimbang), dan Tasamuh (toleran),” ujar Sutisna saat membuka diskusi daring bertajuk “Belajar Demokrasi dari NU”, Senin (14/9/2026).
Menurut Sutisna, salah satu momentum penting dalam sejarah NU adalah keputusan Muktamar Situbondo pada 1984 yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Keputusan tersebut menjadi bagian penting dari konsensus kebangsaan sekaligus menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dan Pancasila dapat berjalan beriringan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia juga menyoroti tradisi Bahtsul Masail di lingkungan NU yang dinilai dapat menjadi contoh praktik demokrasi deliberatif di tingkat masyarakat. Melalui forum tersebut, para ulama dan peserta membahas berbagai persoalan dengan argumentasi keilmuan sekaligus belajar mengelola perbedaan pendapat atau ikhtilaf secara rasional dan santun.
“Tradisi dan praktik keterbukaan dari NU ini sangat relevan untuk dirumuskan kembali dalam memperkuat partisipasi publik, memulihkan kepercayaan sosial, serta menghidupkan kembali budaya dialog di tengah meningkatnya polarisasi masyarakat saat ini,” katanya.
Sutisna menambahkan, strategi NU dalam membangun dan mempertahankan legitimasi kebangsaannya juga penting untuk dipelajari. Hal itu tidak terlepas dari kuatnya jejaring NU yang melibatkan ulama, pesantren, kader, hingga masyarakat luas.
Sementara itu, aktivis muda NU Hamam Asy’ari mengatakan demokrasi dalam tradisi NU tidak dapat dilepaskan dari praktik musyawarah, dialog, dan pengambilan keputusan bersama.
Menurut Hamam, Muktamar sebagai salah satu forum tertinggi NU menjadi ruang penting untuk menentukan arah kebijakan organisasi melalui mekanisme yang mengedepankan musyawarah, tanpa harus terjebak pada konflik dan kegaduhan.
“Perbedaan dalam organisasi seharusnya tidak menimbulkan perpecahan. Sebagai bagian dari NU, kita perlu senantiasa menjaga dan merawat tradisi, pemikiran, serta rujukan keilmuan yang diwariskan para ulama,” ujar Hamam.
Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda sebagai salah satu pilar masa depan bangsa. Gerakan kepemudaan, kata dia, perlu tetap independen, kritis, dan tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan politik praktis maupun kepentingan kelompok tertentu.
“Kita perlu merumuskan model gerakan pemuda yang kritis, damai, cerdas, terorganisir, serta berorientasi pada solusi konkret bagi bangsa. NU tidak membutuhkan kita secara individu, melainkan kitalah yang membutuhkan NU untuk terus menuntun arah peradaban,” tegas Hamam.
Menutup diskusi, Muhammad Sutisna kembali menekankan pentingnya menjaga tradisi, pemikiran, dan warisan keilmuan para ulama. Menurutnya, nilai-nilai tersebut tidak hanya penting bagi keberlangsungan organisasi, tetapi juga dapat menjadi pijakan dalam membangun kehidupan berbangsa dan berdemokrasi yang lebih dewasa.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
