Mencintai Rupiah di Era Cashless

SeputarDesa.com, Sidoarjo – Bayangkan sebuah transaksi sederhana di sebuah warung. Seorang pembeli mengambil segelas kopi, membuka telepon pintar, mengarahkan kamera ke kode QR, lalu menunggu satu bunyi pendekting. Transaksi selesai. Tidak ada lembar merah yang berpindah tangan. Tidak ada keping logam yang beradu di telapak. Bahkan uang seolah-olah tidak pernah hadir secara fisik.

Namun, sesungguhnya Rupiah tetap berada di sana. Ia hadir sebagai angka pada layar, sebagai nilai yang berpindah melalui sistem pembayaran, sebagai satuan harga yang digunakan pedagang dan pembeli, serta sebagai bagian dari sistem moneter Indonesia. Perubahan yang terjadi bukanlah hilangnya Rupiah, melainkan perubahan wajah Rupiah dalam kehidupan sehari-hari. Di titik inilah kampanye Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah memperoleh tantangan sekaligus relevansi baru. Bank Indonesia mendefinisikan Cinta Rupiah melalui kemampuan mengenali karakteristik dan desain Rupiah, memperlakukannya secara tepat, serta menjaga diri dari kejahatan uang palsu. Bangga Rupiah berkaitan dengan pemahaman terhadap Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan alat pemersatu bangsa. Sementara Paham Rupiah menuntut masyarakat memahami peran Rupiah dalam peredaran uang, stabilitas ekonomi, serta fungsinya sebagai alat penyimpan nilai.

Ketiga konsep tersebut tidak seharusnya dibaca sebagai slogan yang berhenti pada uang kertas. Di tengah transformasi pembayaran, CBP Rupiah justru harus bergerak dari sekadar kesadaran terhadap benda menuju kesadaran terhadap sistem. Sebab, hari ini kita sedang memasuki zaman ketika uang semakin sering digunakan tanpa disentuh.

Rupiah Tak Kasatmata

Transformasi tersebut bukan dugaan. Data Bank Indonesia menunjukkan betapa cepat masyarakat Indonesia berpindah menuju pembayaran digital. Pada April 2026, volume transaksi pembayaran digital mencapai 5,15 miliar transaksi, tumbuh 42,86 persen secara tahunan. Transaksi QRIS bahkan tumbuh 108,43 persen secara tahunan. Pada saat yang sama, uang kartal yang diedarkan tetap tumbuh 14,61 persen menjadi Rp1.301 triliun. Dua angka itu penting karena membantah anggapan sederhana bahwa digitalisasi berarti uang fisik segera kehilangan relevansinya. Yang berlangsung justru koeksistensikanal pembayaran digital berkembang sangat cepat, sementara kebutuhan terhadap uang kartal tetap ada.

Perkembangan QRIS memperlihatkan transformasi tersebut secara lebih gamblang. Sepanjang semester I 2026, transaksi QRIS mencapai 12,55 miliar transaksi, tumbuh 100,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilainya mencapai Rp600,69 triliun. Pada akhir Juni, layanan tersebut telah digunakan sekitar 66 juta orang dan diterima pada 44,86 juta gerai di Indonesia. Data Bank Indonesia yang diperbarui pada Agustus juga mencatat 65,77 juta pengguna QRIS hingga Juni 2026, dengan 44,86 juta merchant dan 96,68 persen di antaranya merupakan UMKM.

Angka tersebut menunjukkan bahwa QRIS bukan lagi sekadar teknologi pembayaran milik masyarakat perkotaan. Ia telah menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi sehari-hari, termasuk bagi pedagang kecil. Di Jawa Tengah, misalnya, jumlah pengguna QRIS hingga Juni 2026 telah mencapai 9,08 juta orang, sedangkan gerai yang menerima QRIS mencapai 4,52 juta. Pada paruh pertama 2026, BI Jawa Tengah juga menyelenggarakan 49 kegiatan edukasi CBP Rupiah yang menjangkau 29.909 peserta.

Artinya, digitalisasi pembayaran dan literasi Rupiah sesungguhnya bukan dua agenda yang harus dipertentangkan. Keduanya justru perlu berjalan beriringan.

Ketika “Si Paham Rupiah” Harus Naik Kelas

Di sinilah makna “Paham Rupiah” perlu diperluas. Memahami Rupiah pada masa lalu mungkin terasa sederhanamengenali pecahan, mengetahui ciri keaslian uang, memperlakukan uang dengan baik, dan menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran. Semua itu tetap penting. Tetapi masyarakat digital menghadapi persoalan yang lebih kompleks. Bagaimana seseorang memahami nilai uang ketika transaksi hanya berlangsung melalui satu sentuhan?

Bagaimana seseorang memastikan bahwa transaksi digitalnya aman? Bagaimana konsumen membedakan kebutuhan dan keinginan ketika pembayaran berlangsung tanpa rasa “kehilangan” uang secara fisik? Bagaimana pelaku UMKM memanfaatkan pembayaran digital tanpa sekadar mengikuti tren teknologi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa CBP Rupiah ke wilayah literasi ekonomi dan literasi digital. Bank Indonesia sendiri telah mengantisipasi perubahan itu. Pada Juni 2026, BI Institute bersama IPEBI menyelenggarakan edukasi CBP Rupiah bagi siswa sekolah dasar melalui pendekatan dongeng. Program tersebut tidak hanya memperkenalkan Rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa, tetapi juga mengajarkan penggunaan uang secara bijak, menabung, serta perilaku yang tepat dalam merawat uang.

Pesannya jelasmencintai Rupiah harus diterjemahkan menjadi perilaku.

Karena itu, “Paham Rupiah” tidak boleh berhenti pada hafalan bahwa Rupiah adalah mata uang Indonesia. Pemahaman harus sampai pada kemampuan membaca konsekuensi dari setiap keputusan ekonomi. Membayar dengan QRIS adalah teknologi. Tetapi memahami harga, menghitung kemampuan finansial, menjaga keamanan akun, mengenali modus penipuan, dan membedakan transaksi produktif dari konsumtif adalah literasi.

Di sinilah CBP Rupiah dapat menjadi lebih relevan bagi generasi digital.

Dari Dompet ke Layar

Ada paradoks menarik dalam perubahan tersebut. Semakin mudah transaksi dilakukan, semakin kecil hambatan psikologis untuk membayar. Ketika seseorang menyerahkan uang tunai, secara kasatmata ia melihat jumlah uang berkurang. Dalam transaksi digital, pengurangan itu berubah menjadi angka di layar. Kita tidak boleh buru-buru menyimpulkan bahwa pembayaran digital pasti membuat masyarakat boros. Klaim demikian membutuhkan bukti empiris yang memadai. Namun, perubahan medium pembayaran jelas mengubah pengalaman manusia terhadap uang. Karena itu, pendidikan finansial harus mengikuti perubahan tersebut.

CBP Rupiah dapat mengambil posisi strategis di sini.

Cinta bukan sekadar tidak meremas atau mencoret uang kertas. Cinta berarti memperlakukan Rupiah secara bertanggung jawab. Bangga bukan sekadar mengibarkan nasionalisme melalui simbol mata uang. Bangga berarti mengakui Rupiah sebagai bagian dari kedaulatan ekonomi nasional.

Paham bukan sekadar mengetahui pecahan Rp1.000 sampai Rp100.000. Paham berarti mengerti bagaimana Rupiah bekerja dalam transaksi, peredaran uang, stabilitas ekonomi, dan kehidupan masyarakat. Dengan pemaknaan tersebut, masyarakat yang membayar menggunakan QRIS tidak sedang meninggalkan Rupiah. Ia justru sedang menggunakan Rupiah dalam bentuk pengalaman baru.

Pertarungan Kedaulatan

Transformasi ini bahkan telah membawa pembicaraan Rupiah ke tingkat yang lebih jauh. Bank Indonesia mengembangkan Proyek Garuda yang memayungi eksplorasi desain Central Bank Digital Currency (CBDC) Indonesia, yang disebut Rupiah Digital. BI secara eksplisit menempatkan Rupiah Digital sebagai bagian dari perjuangan menjaga kedaulatan Rupiah di era digital. Rupiah Digital dirancang sebagai bentuk digital Rupiah yang diterbitkan oleh bank sentral dan menjadi kewajiban langsung Bank Indonesia. Di sini kita menemukan fakta pentingmasa depan Rupiah bukanlah pertentangan sederhana antara uang kertas dan uang digital.

Rupiah dapat hadir dalam berbagai bentuk dan kanal, tetapi identitas moneternya tetap berpijak pada mata uang nasional. Bahkan, pada Januari 2026 Bank Indonesia memperkirakan volume transaksi digital dapat mencapai 147,3 miliar transaksi pada 2030. Akselerasi itu ditopang oleh perluasan penggunaan QRIS dan penguatan struktur industri sistem pembayaran.

Maka pertanyaan yang lebih penting bukan “Apakah Rupiah akan hilang karena digitalisasi?” Pertanyaannya ialahapakah masyarakat mampu memahami Rupiah ketika bentuk penggunaannya semakin tidak terlihat?

Jika jawabannya tidak, maka transformasi digital akan menghasilkan masyarakat yang mahir menggunakan teknologi tetapi belum tentu memahami uang. Sebaliknya, jika literasi berjalan seiring dengan inovasi, digitalisasi dapat menjadi jalan baru untuk memperkuat efisiensi, inklusi, dan kemandirian ekonomi.

Jangan Sampai Digital

Ada risiko lain yang juga harus dibicarakan secara jujurdigitalisasi tidak otomatis identik dengan literasi. Seseorang dapat sangat mahir menggunakan QRIS tetapi tidak memahami keamanan transaksi. Ia dapat memiliki beberapa dompet digital tetapi tidak mengetahui bagaimana menjaga data pribadi. Ia dapat berbelanja hanya dengan beberapa sentuhan tetapi tidak mempunyai kebiasaan menyusun anggaran. Karena itu, digitalisasi pembayaran harus selalu disertai perlindungan konsumen dan edukasi.

Bank Indonesia sendiri mengimbangi akselerasi sistem pembayaran dengan penguatan literasi dan perlindungan konsumen. Fokus ini penting terutama karena generasi muda menjadi kelompok yang sangat dekat dengan teknologi digital. Data BPS yang dikutip ANTARA menunjukkan generasi Z mencapai 24,93 persen populasi Indonesia, sedangkan milenial mencapai 24,34 persen. Generasi yang tumbuh bersama telepon pintar membutuhkan pendekatan edukasi yang berbeda. Mengajarkan CBP Rupiah dengan bahasa administratif semata akan kehilangan sebagian daya jangkaunya.

Literasi Rupiah harus masuk ke ruang tempat generasi itu hidupsekolah, kampus, media sosial, gim edukasi, komunitas kreator, UMKM, hingga ekosistem pembayaran digital.

Bank Indonesia bahkan telah mengembangkan AR Rupiah sebagai media edukasi digital berbasis permainan augmented reality. Inovasi semacam ini menunjukkan bahwa pendidikan tentang Rupiah dapat bertransformasi mengikuti kebiasaan belajar masyarakat. Dengan demikian, tugas CBP Rupiah bukan hanya menjaga memori tentang uang, melainkan memastikan pengetahuan tentang uang tetap hidup ketika bentuk uang berubah.

Cinta Rupiah

Pada akhirnya, mencintai Rupiah bukan perkara romantisme terhadap selembar uang.

Ia adalah praktik kewargaan. Ketika masyarakat memilih menggunakan Rupiah dalam transaksi di wilayah Indonesia, ia sedang menjalankan fungsi Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Ketika pedagang kecil menerima pembayaran digital melalui QRIS, ia sedang memasuki ekosistem ekonomi yang semakin inklusif. Ketika konsumen memeriksa keamanan transaksi dan membelanjakan uang secara bijak, ia sedang menerjemahkan “Paham Rupiah” menjadi tindakan. Karena itu, CBP Rupiah harus dibaca sebagai satu kesatuan. Cinta tanpa paham dapat menjadi simbolisme. Bangga tanpa tindakan dapat menjadi slogan. Paham tanpa kebanggaan dapat kehilangan dimensi kebangsaan.

Ketiganya baru bermakna ketika hadir sebagai perilaku. Kita memang akan semakin jarang mendengar bunyi koin di saku. Kita mungkin semakin sering membayar tanpa mengeluarkan selembar uang pun. Pada masa depan, bentuk transaksi akan menjadi lebih cepat, lebih terintegrasi, dan semakin tidak kasatmata. Namun, justru karena Rupiah semakin tidak terlihat, kesadaran terhadapnya tidak boleh ikut menghilang. Di layar telepon pintar, di mesin pembayaran, di warung kecil, di kasir supermarket, di rekening bank, dan kelak dalam arsitektur Rupiah Digital, Rupiah tetap membawa satu pertanyaan fundamental sejauh mana kita memahami apa yang sebenarnya kita gunakan ketika kita mengatakan, “Saya membayar”?

Jawabannya tidak cukup dengan menyebut nominal. Kita membayar dengan sebuah mata uang yang merupakan alat transaksi, penyimpan nilai, bagian dari sistem ekonomi, sekaligus simbol kedaulatan negara. Maka mencintai Rupiah di era cashless bukan berarti memusuhi teknologi. Sebaliknya, mencintai Rupiah berarti memastikan bahwa teknologi tidak membuat kita asing terhadap uang kita sendiri. Rupiah boleh berubah bentuk. Cara kita menggunakannya boleh berubah. Kanal pembayarannya boleh berkembang dari uang tunai menuju QRIS, sistem pembayaran digital, bahkan kemungkinan Rupiah Digital. Tetapi satu hal tidak boleh berubahkesadaran bahwa di balik setiap angka pada layar terdapat nilai, di balik setiap transaksi terdapat sistem, dan di balik Rupiah terdapat kedaulatan Indonesia. Sebab pada zaman ketika uang semakin tidak terlihat, mungkin bentuk cinta yang paling penting bukan lagi sekadar menjaga lembar Rupiah agar tetap bersih. Melainkan memahami nilainya, menggunakannya dengan bijak, dan memastikan kedaulatannya tetap hidup di tangan masyarakat.