SeputarDesa.com – Sensus Ekonomi 2026 kembali meminta rakyat membuka data usahanya. Pedagang kecil, UMKM, pekerja mandiri, hingga perusahaan besar akan didata secara rinci. Pemerintah mengatakan data ini diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun publik berhak bertanya: kalau selama ini data sudah begitu banyak dikumpulkan, mengapa kebijakan yang lahir justru semakin membebani rakyat?
Rakyat diminta jujur memberikan informasi. Negara ingin mengetahui kondisi ekonomi masyarakat sampai ke tingkat paling bawah. Tetapi setelah data terkumpul, yang sering terlihat justru kebijakan yang lebih ramah kepada investasi dan pemilik modal dibanding kepada rakyat yang menjadi sumber data itu sendiri.
Harga kebutuhan pokok terus naik, biaya pendidikan dan kesehatan semakin mahal, lapangan pekerjaan layak semakin terbatas, sementara usaha kecil harus berjuang menghadapi persaingan yang tidak seimbang. Dalam situasi seperti ini, sulit menyalahkan masyarakat yang mulai curiga bahwa data ekonomi lebih sering digunakan untuk melayani kepentingan penguasa dan pasar daripada memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Pertanyaannya sederhana: untuk siapa data ini dikumpulkan? Jika untuk rakyat, maka hasilnya seharusnya berupa kebijakan yang melindungi pedagang kecil dari persaingan tidak sehat, memperkuat daya beli masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja yang layak. Jika yang terus diuntungkan adalah kelompok yang sudah kuat secara ekonomi, maka sensus hanya menjadi instrumen administratif yang memperkaya basis data negara tanpa memperbaiki nasib rakyat.
Jangan sampai rakyat hanya berperan sebagai objek pendataan. Setiap beberapa tahun diminta memberikan informasi, tetapi tidak pernah benar-benar merasakan manfaatnya. Negara tidak boleh sekadar datang meminta data, lalu pergi meninggalkan masalah yang sama: kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesulitan hidup sehari-hari.
Sensus Ekonomi 2026 seharusnya menjadi momentum pembuktian. Jika setelah seluruh data terkumpul kebijakan yang lahir tetap tidak berpihak kepada rakyat, maka kecurigaan publik akan semakin kuat: rakyat diminta membuka data, tetapi hasilnya dinikmati oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan modal.
Pada akhirnya, persoalan utama bukanlah sensusnya. Persoalannya adalah keberpihakan. Data tanpa keberpihakan hanyalah alat kontrol. Data tanpa keadilan hanyalah angka-angka yang dipanen dari rakyat untuk kepentingan yang belum tentu kembali kepada rakyat.(**)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
