Oleh : Dr. H. Miyadi, S.Ag., M.M.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban
Santri memiliki posisi yang unik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka tidak hanya dibentuk sebagai individu yang memahami ajaran agama secara mendalam, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial. Dalam konteks politik, peran santri menjadi semakin penting, terutama di tengah tantangan krisis moral dan menurunnya kepercayaan publik terhadap praktik kekuasaan.
Peran utama santri dalam politik sejatinya adalah sebagai penjaga nilai (moral force). Pendidikan pesantren yang menanamkan kejujuran, kesederhanaan, serta keberpihakan pada kebenaran menjadi modal penting dalam menghadirkan politik yang beretika. Santri diharapkan mampu menjadi pengingat bahwa kekuasaan bukan sekadar alat untuk meraih kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun spiritual.
Selain itu, santri juga berperan sebagai jembatan antara nilai agama dan kebijakan publik. Dalam proses pengambilan keputusan politik, sering kali muncul dilema antara kepentingan pragmatis dan nilai-nilai ideal. Di sinilah santri dapat hadir untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tetap berpijak pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberpihakan kepada masyarakat luas, khususnya kelompok yang lemah.
Tidak hanya itu, santri juga memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial. Dengan basis komunitas yang kuat di pesantren dan masyarakat, santri dapat menjadi penggerak partisipasi politik yang sehat dan beradab. Mereka dapat mendorong masyarakat untuk lebih kritis, tidak mudah terprovokasi, serta berani memperjuangkan hak-haknya secara konstitusional.
Namun, peran tersebut tidak lepas dari tantangan. Dunia politik yang penuh dengan kompromi dan kepentingan sering kali menguji konsistensi nilai yang dipegang oleh santri. Oleh karena itu, diperlukan keteguhan prinsip serta kedewasaan dalam bersikap agar santri tidak terjebak dalam praktik politik yang justru bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka bawa.
Di sisi lain, penting untuk menjaga agar keterlibatan santri dalam politik tidak menggerus independensi pesantren sebagai lembaga pendidikan. Santri yang berpolitik harus mampu memposisikan diri sebagai representasi nilai, bukan sebagai alat kepentingan. Dengan demikian, pesantren tetap menjadi ruang pembinaan moral yang bebas dari tarik-menarik kekuasaan.
Pada akhirnya, peran santri dalam politik bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai elemen penting dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat. Dengan integritas, komitmen pada nilai, dan orientasi pada kemaslahatan, santri memiliki potensi besar untuk menghadirkan wajah politik yang lebih beradab, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.(**)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi SeputarDesa.com
